Advertisement
Berkas Penyidikan Suap Haryadi CS Belum Sampai Pengadilan, Masih di Jaksa KPK
Tersangka kasus suap Haryadi Suyuti (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/9/2022). - Antara/Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Kasus suap pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) yang menjerat mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti memasuki babak baru. Berkas penyidikan telah rampung dan sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).
Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jogja Heri Kurniawan mengonfirmasi berkas tersebut akan diterimanya. “Tapi belum dapat dipastikan waktunya, sekitar mingu-minggu ini,” katanya, Rabu (5/10/2022).
Advertisement
Heri menyebut dari penyidik KPK, berkas kasus tidak langsung ke PN Jogja tapi ke JPU terlebih dulu. Sebelum menentukan Majelis Hakim dan jadwal persidangan, lanjut Heri, PN Jogja harus mengkaji berkas persidangannya dulu. “Jadi belum ditentukan hakim dan jadwalnya,” ujarnya.
Sementara itu, Jogja Corruption Watch (JCW) menyebut maksimal pemeriksaan berkas oleh JPU selama 14 hari kerja. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 52 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Pejabat Humas JCW Baharudin Kamba menjelaskan terhitung 14 hari setelah menerima berkas, JPU KPK wajib menyerahkan berkas ke pengadilan.
“Kami berharap Oktober ini sudah disidangkan perkara tersebut, karena ketentuannya demikian,” jelasnya, Rabu (5/10/2022).
BACA JUGA: Ada Hadiah Ulang Tahun di Awal Kasus Suap Haryadi Suyuti
Kamba menegaskan akan terus mengawal dan memantau perkara korupsi tersebut. “Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut memantau kasus ini hingga diputuskannya hukuman bagi tersangka,” ujar dia.
Dalam kasus tersebut, Haryadi tak sendirian melakukan kejahatan yang merugikan negara tersebut. Bersama mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Nurwidhihartana (NWH) dan sekretaris pribadi serta ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono, mereka menerima suap.
Haryadi dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya lima tahun penjara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Update Jadwal KRL Jogja Solo per Rabu, 16 Juli 2025, Lengkap dari Stasiun Tugu hingga Palur
Jadwal Layanan SIM Keliling Gunungkidul, Rabu 16 Juli 2025
Jadwal KA Prameks dari Jogja ke Kutoarjo PP, Hari Ini Rabu 16 Juli 2025
Jadwal Terbaru KRL Solo Jogja Berangkat Hari Ini (16/7/2025), dari Stasiun Palur Sampai Tugu Jogja
Advertisement
Sleman Panen 6,3 Hektar Lahan Pertanian Padi Organik Varietas Sembada Merah
Belum Ditemukan Beras Oplosan, Pemda DIY dan Kepolisian Tingkatkan Pengawasan
Lurah Tamanmartani Sleman Keluhkan Sampah Kiriman dari Selokan Mataram Hulu
Biro PIWPP Rumuskan Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih di DIY
Advertisement
Pemkab Bantul Dorong Profesionalisme Koperasi
Perpustakaan Sekolah di Bantul Belum Punya Pustakawan Profesional
Daftar Jumlah PHK di Daerah Istimewa Yogyakarta Tiap Kabupaten dan Kota per Juni 2025
Kepala Pilar Tol Jogja-Solo Ditargetkan Selesai Dikerjakan Agustus 2025
Lulusan Sarjana Jadi Pengangguran Terbanyak Kedua di Bantul
Advertisement
Banyak Sekolah Negeri di Kulonprogo Kekurangan Siswa, Bupati Ajukan Opsi Regrouping
Berita Pilihan
Advertisement
Klarifikasi GoTo Terkait Mantan Petingginya Terseret Dugaan Korupsi Chromebook
Advertisement
Berwisata di Tengah Bediding Saat Udara Dingin, Ini Tips Agar Tetap Sehat
Advertisement
Berita Populer
- Hari Pertama MPLS di SMPN 1 Banguntapan Dimulai dengan Penyerahan Simbolis Siswa Baru
- Jadwal dan Tarif Bus DAMRI Jogja-Semarang PP
- Jadwal, Tarif, dan Rute DAMRI ke Bandara YIA, Purworejo, Kebumen, dan Magelang
- Jadwal KA Bandara YIA Reguler dan Xpress Berangkat dari Stasiun Tugu Hari Ini (15/7/2025)
- Mutasi Pejabat Utama Polda DIY: dari Dirreskrimsus, Irwasda dan Kapolresta Jogja
Advertisement
Advertisement
