Advertisement
Berkas Penyidikan Suap Haryadi CS Belum Sampai Pengadilan, Masih di Jaksa KPK
Tersangka kasus suap Haryadi Suyuti (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/9/2022). - Antara/Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Kasus suap pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) yang menjerat mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti memasuki babak baru. Berkas penyidikan telah rampung dan sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).
Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jogja Heri Kurniawan mengonfirmasi berkas tersebut akan diterimanya. “Tapi belum dapat dipastikan waktunya, sekitar mingu-minggu ini,” katanya, Rabu (5/10/2022).
Advertisement
Heri menyebut dari penyidik KPK, berkas kasus tidak langsung ke PN Jogja tapi ke JPU terlebih dulu. Sebelum menentukan Majelis Hakim dan jadwal persidangan, lanjut Heri, PN Jogja harus mengkaji berkas persidangannya dulu. “Jadi belum ditentukan hakim dan jadwalnya,” ujarnya.
Sementara itu, Jogja Corruption Watch (JCW) menyebut maksimal pemeriksaan berkas oleh JPU selama 14 hari kerja. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 52 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Pejabat Humas JCW Baharudin Kamba menjelaskan terhitung 14 hari setelah menerima berkas, JPU KPK wajib menyerahkan berkas ke pengadilan.
“Kami berharap Oktober ini sudah disidangkan perkara tersebut, karena ketentuannya demikian,” jelasnya, Rabu (5/10/2022).
BACA JUGA: Ada Hadiah Ulang Tahun di Awal Kasus Suap Haryadi Suyuti
Kamba menegaskan akan terus mengawal dan memantau perkara korupsi tersebut. “Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut memantau kasus ini hingga diputuskannya hukuman bagi tersangka,” ujar dia.
Dalam kasus tersebut, Haryadi tak sendirian melakukan kejahatan yang merugikan negara tersebut. Bersama mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Nurwidhihartana (NWH) dan sekretaris pribadi serta ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono, mereka menerima suap.
Haryadi dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya lima tahun penjara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tabrak Truk di Jalan Ngawen Gunungkidul, Pemotor Meninggal Dunia
KAI Service Buka 250 Lowongan Kerja, dari Pramugari hingga Security
Produksi Padi Meningkat, Bantul Optimistis Swasembada Beras
Disnakertrans DIY Gelar Job Fair, Ada Ribuan Lowongan Kerja
Advertisement
Pemkab Sleman Siapkan Plt Lurah Tegaltirto yang Kena Kasus Korupsi
Keluarga Sopir Taksi Online Tuntut Pelaku Dihukum Mati
Antisipasi Banjir, Pemkot Jogja Bangun Sumur Resapan di Tiga Ruas Jalan
Pemkab Bantul Salurkan Lima Ton Pupuk untuk Petani Lahan Pasir
Polda DIY Perpanjang Operasi Aman Nusa I Progo Selama Sepekan
Advertisement
Warga Kotabaru Budi Daya Maggot untuk Tangani Sampah Organik
Wabup Sleman Tegaskan UMKM Jadi Pilar Ekonomi Kerakyatan
Bupati Sleman Tugaskan OPD Dampingi Kalurahan Kelola Tanah Kas Desa
Polsek Mergangsan Jogja Amankan ODGJ yang Lempar Botol ke Tukang Parkir
Dispar Bantul Pindahkan TPR Wisata Pantai dengan Tenda Darurat
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Airlangga: Lima Program Prioritas Presiden Bisa Tampung 3 Juta Lebih Pekerja
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Ini Progres Kasus Mafia Tanah Kas Desa untuk Uruk Tol Jogja-Solo
- 425 Angkatan Kerja Disabilitas Kulonprogo Mayoritas Berwirausaha
- JCW Sebut Penyelewengan TKD Terjadi Lagi Bukti Lemahnya Pengawasan
- Fasilitas Pengelolaan Sampah Jadi Listrik Akan Dibangun di Bantul
- Ribuan Pesilat dari 50 Perguruan Berkumpul, Bukti Jogja Aman
Advertisement
Advertisement
