Advertisement
Berkas Penyidikan Suap Haryadi CS Belum Sampai Pengadilan, Masih di Jaksa KPK
Tersangka kasus suap Haryadi Suyuti (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/9/2022). - Antara/Reno Esnir
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Kasus suap pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) yang menjerat mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti memasuki babak baru. Berkas penyidikan telah rampung dan sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).
Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jogja Heri Kurniawan mengonfirmasi berkas tersebut akan diterimanya. “Tapi belum dapat dipastikan waktunya, sekitar mingu-minggu ini,” katanya, Rabu (5/10/2022).
Heri menyebut dari penyidik KPK, berkas kasus tidak langsung ke PN Jogja tapi ke JPU terlebih dulu. Sebelum menentukan Majelis Hakim dan jadwal persidangan, lanjut Heri, PN Jogja harus mengkaji berkas persidangannya dulu. “Jadi belum ditentukan hakim dan jadwalnya,” ujarnya.
Sementara itu, Jogja Corruption Watch (JCW) menyebut maksimal pemeriksaan berkas oleh JPU selama 14 hari kerja. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 52 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Pejabat Humas JCW Baharudin Kamba menjelaskan terhitung 14 hari setelah menerima berkas, JPU KPK wajib menyerahkan berkas ke pengadilan.
“Kami berharap Oktober ini sudah disidangkan perkara tersebut, karena ketentuannya demikian,” jelasnya, Rabu (5/10/2022).
BACA JUGA: Ada Hadiah Ulang Tahun di Awal Kasus Suap Haryadi Suyuti
Kamba menegaskan akan terus mengawal dan memantau perkara korupsi tersebut. “Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut memantau kasus ini hingga diputuskannya hukuman bagi tersangka,” ujar dia.
Dalam kasus tersebut, Haryadi tak sendirian melakukan kejahatan yang merugikan negara tersebut. Bersama mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Nurwidhihartana (NWH) dan sekretaris pribadi serta ajudan Haryadi, Triyanto Budi Yuwono, mereka menerima suap.
Advertisement
Haryadi dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya lima tahun penjara.
PROMOTED: Kisah Dua Brand Kecantikan Lokal Raup Untung dari Tokopedia: Duvaderm dan Guele
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini: Kecuali Bantul, Siang Ini Semua Wilayah Hujan
DPRD Sleman Nilai Penyertaan Modal Tingkatkan Kualitas Pelayanan PDAM Tirta Sembada
Aset Mangkrak Menjadi Isu Penting Pembahasan Raperda BMD
Event Mlaku Gasik Dinpar DIY Coba Kembangkan Wisata Olahraga di Gunungkidul
Advertisement
Dilengkapi QRIS, Pasar Turi Kini Beroperasi di Tiga Hari Pasaran
Kala Pejabat di DIY Menghibur Rakyat Jelata hingga Raja
Ada 29 Kasus Gantung Diri Tahun Ini, Ini Saran untuk Pemkab Gunungkidul
Bersama-sama, Komunitas Berusaha Tetap Kuat Dampingi Penderita Strok
Miliaran Uang Berputar di Kalurahan Panggungharjo Bantul Saat Penyelenggaraan FKY
Advertisement
TV Analog Dimatikan Saat Piala Dunia 2022 Sedang Seru, STB Malah Langka
Sosialisasi Tol Jogja-YIA di Bantul Digelar 19 Desember
Libur Nataru, 60 Personel Dishub Bantul Kawal Objek Wisata
Sosialisasi Tol Jogja-YIA di Sleman Dimulai Besok, Catat Jadwalnya
Diperiksa Lagi, Pelatih Gulat Bantul Tetap Bantah Melakukan Kekerasan Seksual
Advertisement
Tabrakan Keras di Jalan Besi Jangkang Sleman, Dua Pemotor Tewas
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Jangan Sampai Salah, Hotel 26 Lantai di China Ini Khusus untuk Babi
Advertisement
Berita Populer
- Tugu Tobong dan Pedestrian Siyono Rampung Akhir Tahun, PKL Direlokasi
- Bikin Nyesek! Lansia DIY Dititipkan di Panti & Keluarga Enggan Menjenguk
- Pekan Ini Jembatan Kretek 2 Diresmikan
- Kurangi Bencana, FPRB Bantul Tanam Mangrove di Baros
- Jadi Tuan Rumah FKY 2019, Omzet Kampoeng Mataraman Diklaim Tembus Rp1,6 Miliar
Advertisement
Advertisement
