Dilantik sebagai Gubernur DIY, Ini Program Prioritas Sultan HB X 5 Tahun ke Depan

Harianjogja.com, JOGJA - Gubernur dan Wakil Gubernur DIY resmi dilantik oleh Presiden Jokowi di Jakarta, Senin (10/10/2022). Seusai dilantik, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyampikan sejumlah program piroritas lima tahun ke depan.

Sultan menjelaskan pelantikan periode 2022-2027 merupakan kelima kalinya ia dilantik sebagai Gubernur DIY. Sebelum digelar di Istana Negara, pelantikan telah melalui proses di rapat paripurna DPRD DIY. Pelantikan itu sudah sesuai dengan UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY.

“Mengapa tanggal 10, karena masa jabatan hari ini selesai hari ini, jadi tepat waktu, pelantikan bisa dilaksanakan. Peristiwa hari ini penting bagi kami, kalau saya kira kira sudah lima kali sampai hari ini. Berarti keempat sudah 20 tahun,” kata Sultan, Senin.

Sultan menambahkan, Pemda DIY memiliki sejumlah program prioritas selama lima tahun ke depan. Di antaranya penanganan kemiskinan, ketimpangan wilayah, kecukupan pangan dan penanganan lingkungan.

BACA JUGA: Rentan Mengalami Bencana, 8 Sekolah di Jogja Dipersiapkan Tangguh Bencana

Khusus untuk pangan, Sultan telah melaporkan ke Presiden Jokowi bahwa DIY sudah memiliki kontrak dengan pemilik lahan pertanian dengan total 35.000 hektare.

“Kontrak dengan pemilik tanah petani itu 35.000 hektare untuk ditanami pangan. Kontraknya sampai 10 tahun bisa diperpanjang, jadi kalau petani di dalam 35.000 hekatare harus ditanami untuk pangan khususnya beras,” katanya. 

Dia mengatakan jika petani pemilik lahan yang dikontrak tersebut bermaksud menjual tanahnya maka bupati harus menyiapkan pengganti melalui petani lain.

Sehingga jumlah lahan 35.000 hektare sebagai lahan khusus ditanami pangan itu tetap bertahan dan produktif. Dengan cara ini, kata Sultan, DIY mengalami surplus beras selama tujuh tahun.

Pada komoditas beras misalnya, DIY hanya butuh sekitar 667.000 ton per tahun, akan tetapi hasil panen mencapai 980.000 ton. Sehingga sisanya bisa dijual oleh petani ke daerah lain maupun di Bulog.  

“Bupati harus bisa mengganti dengan petani lain sesuai yang akan keluar itu berapa, misalnya dua hektare keluar dari 35.000 itu, sebelum transaksi jual beli itu dilakukan Bupati harus bisa mengganti petani yang lain untuk mengisi dua hektare,” katanya.

Sultan berharap melalui penanganan secara prioritas ini harapannya ke depan tidak ada lagi masalah pangan di DIY. “Kami memverifikasi desa mana yang kecukupan pangan, mana yang belum kecukupan karena kondisi geografis memang tidak memungkinkan untuk surplus,” ujarnya.

BACA JUGA: Kasatpol PP Kota Jogja Meninggal Dunia, Jogja Kehilangan ASN Terbaik

Kepala Bappeda DIY, Beny Suharsono mengatakan sejumlah program strategis yang masih terkendala di periode sebelumnya tetap menjadi prioritas ke depan, salah satunya penanganan TPST Piyungan, Bantul.

Pasalnya, beberapa kali penanganan sampah menjadi sorotan masyarakat terutama ketika ada penutupan. Saat ini Pemda DIY sedang mempersiapkan pengolahan sampah di TPST Piyungan melalui kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) berproses di Kementerian keuangan.

Selain itu di wilayah DIY terus dikembangkan penanganan sampah berbasis kapanewon dengan melakukan pemilahan sampah sehingga yang terbuang ke TPST kian sedikit.

Selain itu menggerakkan bank sampah untuk mengubah sampah menjadi sumber perekonomian. Sehingga persoalan sampah yang terjadi setiap tahun di DIY dapat terurai secara perlahan.

Mantan Sekretaris DPRD DIY itu mengatakan upaya peningkatan kesadaran dari level keluarga terus dilakukan agar melakukan pemilahan sampah. Kebiasan yang selama ini dilakukan setiap keluarga mencampur berbagai jenis sampah harus perlahan diubah dengan memilahnya.

“Ke depan budaya pemilahan sampah sampai di sektor keluarga ini terus dilakukan. Kalau dari makanan sekarang banyak yang menampung seperti dijadikan magot. Bahkan seperti di Panggungharjo [Bantul] seperti menjadi industri,” katanya. 

Selanjutnya, terkait dengan penanganan kemacetan yang diperkirakan akan meningkat ketika tol telah beroperasi. Sehingga Pemda DIY mempersiapkan ada hub yang dapat menampung arus sebelum masuk ke perkotaan.

Salah satunya diperlukan semacam kendaraan kecil yang bisa menjadi moda antar antara titik di luar area perkotaan untuk membawa penumpang masuk ke perkotaan.

“Bahkan di surveinya saat masa libur ada beberapa ruas jalan yang sudah stagnan, artinya macet total, ini kan harus diurai. Ini tentu akan menjadi salah satu prioritas ke depan,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News