Gaji PPPK Ditanggung APBN, DPRD DIY Soroti Potensi Pengurangan DAU
DPRD DIY menyoroti rencana pengalihan gaji PPPK ke APBN yang berpotensi mengurangi DAU dan manfaat bagi anggaran daerah.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN — Pemkab Sleman bakal memfasilitasi investor yang mau berinvestasi untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tujuannya agar semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses rumah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Harda Kiswaya mengatakan Pemkab memetakan \\tanah-tanah yang bisa dimanfaatkan menjadi perumahan. Menurutnya ini sudah berjalan salah satunya di Godean.
"Kami hanya petakan kaitannya dengan tanah-tanah yang bisa digunakan untuk rumah murah MBR. Kalau petekan itu dulu pernah berwujud di Godean dan lainnya," ucapnya, Rabu (12/10/2022).
BACA JUGA: Pembunuhan ASN Semarang, 3 Anggota TNI Diperiksa
Harda mengusulkan agar pembangunan rumah MBR di tempat-tempat penyangga kota. "Seyogyanya ada, sehingga tidak jauh dari aktivitas ekonomi. Ini yang mengadakan bukan pemerintah, pemerintah men-support fasilitasi investor yang mau berinvestasi untuk itu," ucapnya.
Lalu mengenai bank tanah dia menyebut belum pernah ada wacana itu. Dia menekankan dari sisi tata ruang Pemkab sudah memfasilitasi investor. "Setahu saya selama saya menjabat kemudian di BKAD belum pernah [ada wacana bank tanah]," lanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD DIY menyoroti rencana pengalihan gaji PPPK ke APBN yang berpotensi mengurangi DAU dan manfaat bagi anggaran daerah.
Paus Leo XIV kembali tampil di Vatikan setelah operasi paru-paru. Pemeriksaan jaringan mengonfirmasi adanya adenokarsinoma paru-paru.
Polda Jabar membongkar pabrik Tramadol dan Heximer ilegal di Bandung yang mampu memproduksi 8 juta butir obat per hari.
Rusia mendukung upaya negara GCC mencegah perang di Timur Tengah. Sergey Lavrov mengusulkan pembaruan konsep keamanan kolektif kawasan Teluk.
Survei PPI menempatkan Dedi Mulyadi di posisi teratas simulasi elektabilitas cawapres 2029 dengan 21%, mengungguli Gibran.
Kenali 10 situs streaming film ilegal, termasuk LK21 dan IndoXXI, serta risiko malware, pencurian data, penipuan, dan pelanggaran hak cipta.