Graduasi PKH: Dorong Penerima PKH Agar Mandiri

SLEMAN - Program Keluarga Harapan (PKH) telah dijalankan cukup lama di Sleman. Hingga saat ini kepesertaannya juga merata di seluruh wilayah, dan banyak keluarga yang terbantu dengan adanya program ini.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa mengatakan PKH bersifat sementara, artinya keluarga penerima manfaat (KPM) tidak selamanya memperoleh bantuan. "Bantuan sifatnya stimulan dengan harapan suatu saat penerima manfaat bisa mandiri," kata Danang, Rabu (12/10).

Oleh karena itu, dalam PKH terdapat program graduasi. Graduasi PKH adalah berakhirnya kepesertaan sebagai KPM PKH. "Terdapat dua jenis graduasi PKH, yakni graduasi alamiah dan graduasi mandiri," ujarnya.

Graduasi alamiah terjadi saat KPM sudah tidak memenuhi lagi kriteria kepesertaan, misalnya tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan yang meliputi kesehatan, pendidikan atau kesejahteraan sosial.

Adapun graduasi mandiri, terjadi apabila kondisi sosial ekonomi KPM sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga tidak layak memperoleh PKH. Graduasi mandiri dapat terjadi baik dari inisiatif KPM sendiri maupun dorongan dari pendamping sosial atau pihak lain.

"Berkat adanya dorongan, maka KPM bisa secara sadar menolak bantuan karena merasa sudah mampu, atau tidak ingin lagi menggantungkan hidup dari bantuan, atau ingin memberi kesempatan keluarga lain menjadi KPM," katanya.

Menurut Danang, penolakan bantuan juga bisa terjadi ketika KPM mengalami perubahan status ekonomi menjadi lebih sejahtera karena mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik, misalnya diterima sebagai ASN, memiliki usaha yang berkembang, atau memperoleh harta kekayaan tertentu.

Dia mengatakan, Pemkab Sleman bersama pendamping PKH berupaya agar semakin banyak KPM PKH menjadi peserta graduasi mandiri. Langkah yang ditempuh adalah dengan memberi pendampingan usaha ekonomi produktif.
"Pendampingan dilakukan secara intensif sejak dari pengelolaan usaha, fasilitasi permodalan, pemberian bantuan peralatan, hingga fasilitasi pemasaran," katanya.

Dijelaskan Danang, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sleman telah memiliki data mengenai jenis usaha KPM PKH. Selain jenis usaha, ada data mengenai volume usaha, besaran pendapatan, kesulitan yang dihadapi, dan ragam bantuan yang diharapkan.

Sejak beberapa waktu lalu, TKPK Sleman mengupayakan penyediaan sejumlah bantuan peralatan usaha. Salah satunya dengan menggandeng dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Dia berharap, peningkatan kesejahteraan KPM PKH diikuti dengan tumbuhnya kesadaran untuk menjadi peserta graduasi mandiri. “Saya minta para pendamping PKH, dukuh, dan masyarakat dapat berperan aktif mendorong KPM PKH yang sudah mapan secara ekonomi untuk bersedia ikut graduasi,” katanya.

Apabila ada keluarga yang kondisinya lebih memprihatinkan tetapi belum mendapat kesempatan menjadi KPM PKH, maka ia meminta segera diusulkan. "Mereka yang tidak memenuhi kriteria, jangan memaksa petugas untuk memasukkan nama mereka sebagai penerima manfaat. Jangan sampai orang yang tidak miskin meminta agar namanya dicantumkan dalam daftar keluarga miskin. Jangan sampai permintaan seperti itu didengar malaikat dan akhirnya dikabulkan oleh Tuhan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News