OPINI: Bayi yang Tidak Diinginkan: Ujian Etika dan Kemanusiaan Kita
Seorang bayi tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Ia tidak bersalah atas kondisi yang melatarbelakangi kehamilan.
Kuliah dosen tamu bertajuk Reformasi Kalurahan DIY yang digelar Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD" Jogja, Selasa (8/11/2022)/Ist
Harianjogja.com, JOGJA--KPH. H. Yudanegara, Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, Biro Tapem Setda DIY menekankan perlunya reformasi kalurahan untuk transparansi anggaran. Masyarakat dinilai perlu mengetahui pendanaan yang ada di kalurahan.
KPH. H. Yudanegara menyatakan saat ini belum semua kalurahan transparan dalam pendanaan desa. "Mungkin sekarang ini dari 392 kalurahan yang transparan mungkin cuma 10 persen atau 20 persen, tapi kami menginginkan adanya 100 persen [tranparan] terkait reformasi birokrasi kalurahan," katanya dalam kuliah umum bertajuk Reformasi Kalurahan DIY di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD", Jogja Selasa (8/11/2022).
"Kadang ada dana keistimewaan tapi tidak disampaikan ke masyarakat, dana desa tidak disampaikan ke masyarakat," ujar menantu Raja Kraton Jogja Sri Sultan HB X itu.
KPH. H. Yudanegara mengimbau dengan transparansi kelurahan, pamong wajib menyampaikan informasi sekecil apapun ke masyarakat dengan harapan masyarakat mengetahuinya. "Penginnya seluruh kalurahan transparan. Kami bicara tentang seluruh kelurahan di DIY," ujarnya.
BACA JUGA: Buntut Sekolah Ambruk Lukai Belasan Siswa, Bangunan Sekolah di Gunungkidul Bakal Dicek Menyeluruh
KPH. H. Yudanegara menyampaikan tugas Biro Tapem Sekda DIY untuk mereformasi birokrasi kalurahan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pamong. Menurutnya, Gubernur DIY fokus dalam reformasi kelurahan karena menginginkan perubahan. Ia berharap dengan reformasi, kelurahan dapat tertata rapi sesuai arahan dan visi misi Gubernur 2022-2027. Ia juga berharap transparansi dapat terwujud.
Ketua STPMD "APMD" Jogja Sutoro Eko Yunanto menyampaikan, secara kecakapan DIY dinilai baik dalam mengelola keuangannya. "DIY secara keseluruhan, kecakapan mengelola uang sudah bagus. Tidak ada masalah administrasi, apalagi pamong kalurahan muda-muda, ditambah perangkat teknologi yang memudahkan mereka," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Seorang bayi tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Ia tidak bersalah atas kondisi yang melatarbelakangi kehamilan.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.
Jumlah menara telekomunikasi di Bantul capai 300 unit. Diskominfo sebut minat investasi mulai menurun seiring kebutuhan yang tercukupi.