Advertisement
Reformasi Kalurahan di Jogja, KPH Yudanegara: Desa Harus Transparan soal Anggaran

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--KPH. H. Yudanegara, Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, Biro Tapem Setda DIY menekankan perlunya reformasi kalurahan untuk transparansi anggaran. Masyarakat dinilai perlu mengetahui pendanaan yang ada di kalurahan.
KPH. H. Yudanegara menyatakan saat ini belum semua kalurahan transparan dalam pendanaan desa. "Mungkin sekarang ini dari 392 kalurahan yang transparan mungkin cuma 10 persen atau 20 persen, tapi kami menginginkan adanya 100 persen [tranparan] terkait reformasi birokrasi kalurahan," katanya dalam kuliah umum bertajuk Reformasi Kalurahan DIY di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD", Jogja Selasa (8/11/2022).
Advertisement
"Kadang ada dana keistimewaan tapi tidak disampaikan ke masyarakat, dana desa tidak disampaikan ke masyarakat," ujar menantu Raja Kraton Jogja Sri Sultan HB X itu.
KPH. H. Yudanegara mengimbau dengan transparansi kelurahan, pamong wajib menyampaikan informasi sekecil apapun ke masyarakat dengan harapan masyarakat mengetahuinya. "Penginnya seluruh kalurahan transparan. Kami bicara tentang seluruh kelurahan di DIY," ujarnya.
BACA JUGA: Buntut Sekolah Ambruk Lukai Belasan Siswa, Bangunan Sekolah di Gunungkidul Bakal Dicek Menyeluruh
KPH. H. Yudanegara menyampaikan tugas Biro Tapem Sekda DIY untuk mereformasi birokrasi kalurahan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pamong. Menurutnya, Gubernur DIY fokus dalam reformasi kelurahan karena menginginkan perubahan. Ia berharap dengan reformasi, kelurahan dapat tertata rapi sesuai arahan dan visi misi Gubernur 2022-2027. Ia juga berharap transparansi dapat terwujud.
Ketua STPMD "APMD" Jogja Sutoro Eko Yunanto menyampaikan, secara kecakapan DIY dinilai baik dalam mengelola keuangannya. "DIY secara keseluruhan, kecakapan mengelola uang sudah bagus. Tidak ada masalah administrasi, apalagi pamong kalurahan muda-muda, ditambah perangkat teknologi yang memudahkan mereka," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Biaya Pengadaan Mobil Dinas Pejabat Eselon I Ditetapkan Sebesar Rp931 Juta
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Sleman Klaim Seluruh Kalurahan di Wilayahnya Miliki Koperasi Desa Merah Putih
- Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini Senin 2 Juni 2025: Stasiun Tugu, Lempuyangan, Maguwo, Ceper, Srowot, Klaten Delanggu hingga Palur
- Jadwal Bus DAMRI Hari Ini Senin 2 Juni 2025: Dari Bandara YIA ke Jogja
- Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini Senin 2 Juni 2025: Dari Stasiun Palur, Jebres, Balapan, Purwosari hingga Ceper Klaten
- Jadwal Terbaru SIM Keliling di Sleman Mulai Senin 2 Juni 2025
Advertisement
Advertisement