Kisah Timbul Sopir Becak Jadi Korban Carut Marut Data BPS, Desil 1 Berubah Jadi 9
Desil keluarga warga Kulon Progo naik dari 1 ke 9. BPS DIY menjelaskan cara penentuan desil dan mengapa desil bukan ukuran mutlak kemiskinan.
Kuliah dosen tamu bertajuk Reformasi Kalurahan DIY yang digelar Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD" Jogja, Selasa (8/11/2022)/Ist
Harianjogja.com, JOGJA--KPH. H. Yudanegara, Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, Biro Tapem Setda DIY menekankan perlunya reformasi kalurahan untuk transparansi anggaran. Masyarakat dinilai perlu mengetahui pendanaan yang ada di kalurahan.
KPH. H. Yudanegara menyatakan saat ini belum semua kalurahan transparan dalam pendanaan desa. "Mungkin sekarang ini dari 392 kalurahan yang transparan mungkin cuma 10 persen atau 20 persen, tapi kami menginginkan adanya 100 persen [tranparan] terkait reformasi birokrasi kalurahan," katanya dalam kuliah umum bertajuk Reformasi Kalurahan DIY di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD", Jogja Selasa (8/11/2022).
"Kadang ada dana keistimewaan tapi tidak disampaikan ke masyarakat, dana desa tidak disampaikan ke masyarakat," ujar menantu Raja Kraton Jogja Sri Sultan HB X itu.
KPH. H. Yudanegara mengimbau dengan transparansi kelurahan, pamong wajib menyampaikan informasi sekecil apapun ke masyarakat dengan harapan masyarakat mengetahuinya. "Penginnya seluruh kalurahan transparan. Kami bicara tentang seluruh kelurahan di DIY," ujarnya.
BACA JUGA: Buntut Sekolah Ambruk Lukai Belasan Siswa, Bangunan Sekolah di Gunungkidul Bakal Dicek Menyeluruh
KPH. H. Yudanegara menyampaikan tugas Biro Tapem Sekda DIY untuk mereformasi birokrasi kalurahan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pamong. Menurutnya, Gubernur DIY fokus dalam reformasi kelurahan karena menginginkan perubahan. Ia berharap dengan reformasi, kelurahan dapat tertata rapi sesuai arahan dan visi misi Gubernur 2022-2027. Ia juga berharap transparansi dapat terwujud.
Ketua STPMD "APMD" Jogja Sutoro Eko Yunanto menyampaikan, secara kecakapan DIY dinilai baik dalam mengelola keuangannya. "DIY secara keseluruhan, kecakapan mengelola uang sudah bagus. Tidak ada masalah administrasi, apalagi pamong kalurahan muda-muda, ditambah perangkat teknologi yang memudahkan mereka," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Desil keluarga warga Kulon Progo naik dari 1 ke 9. BPS DIY menjelaskan cara penentuan desil dan mengapa desil bukan ukuran mutlak kemiskinan.
Anak Kampung Sadang, Bandung Barat, menyeberangi Waduk Saguling dengan rakit untuk sekolah. Warga berharap akses jembatan segera dibangun.
Kemnaker menyiapkan strategi triple skilling berupa upskilling, reskilling, dan cross-skilling untuk menghadapi perubahan dunia kerja akibat AI.
Job fair disabilitas Kulonprogo mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Riski dan Arif berbagi perjuangan mencari pekerjaan inklusif.
Pembangunan inklusif di Indonesia disoroti. Ohana Indonesia mendesak reformasi anggaran dan pemenuhan hak kelompok difabel.
Redaksi kembali menghadirkan rangkuman Top Ten News Harianjogja.com edisi Sabtu (29/8/2026) yang merangkum isu paling hangat dan strategis