Bupati Bantul Evaluasi Program Penanganan Kemiskinan

Harianjogja.com, BANTUL—Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih akan mengevaluasi program penanganan kemiskinan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Sebab sejauh ini program-program penanganan kemiskinan banyak digulirkan oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), namun angka kemiskinan di Bumi Projotamansari tak kunjung turun.

“Kita harus evaluasi lagi program-program [Penanganan kemiskinan] yang digulirkan pada masing-masing OPD. Jika kegiatannya banyak namun belum mampu berdampak signifikan lebih baik kegiatannya sedikit, dengan sumber pendanaan besar namun bisa membawa dampak,” kata Halim, saat ditemui Kamis (24/11/2022).

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang diakses pada 28 Desember 2021 jumlah penduduk miskin di Bantul untuk 2021 sebanyak 146,098 jiwa atau sekitar 14,04% dari total jumlah penduduk. Sementara jumlah penduduk Bantul berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per smester pertama 2021 sebanyak 955.807 jiwa.

Dari jumlah tersebut penduduk miskin ekstrem sebanyak 27.510 orang. Jumlah miskin ekstrem tersebut menurun sedikit jika dibandingkan tahun lalu sebanyak 27.730 orang dari total 146,098 orang miskin di Bantul.

Baca juga: Tidak Habis Pikir, YouTuber Ini Pecahkan Rumus Matematika 1+1 Selama 24 Jam

Halim mengatakan penurunan angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan yang dipimpinnya. Sebab sampai saat ini angka kemiskinan juga cukup tinggi dan penurunannya tiap tahun juga belum terlalu signifikan.

Menurutnya tingginya angka kemiskinan itu mengindikasikan bahwa ada alokasi anggaran yang belum maksimal. Khususnya untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat.

Halim menyebut selama ini Pemkab Bantul sebenarnya sudah cukup baik dalam pengelolaan anggaran, kinerja, dan akuntabilitas. Hal itu dibuktikan dengan berbagai prestasi yang sudah diraih oleh berbagai OPD. “Tapi memang perlu optimalisasi lagi agar program yang dibuat bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti pengurangan jumlah pengangguran, pengurangan angka kemiskinan dan program bermanfaat lainnya,” ucapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan kerjasama lintas sektor dan tidak bisa dibebankan pada satu OPD. Sebagai solusi untuk masalah tersebut, lanjut Halim, upaya yang saat ini dilakukan adalah melalui pembentukan kalurahan pamor budaya. Program tersebut diharapkan mampu membentuk kerjasama lintas sektoral dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Ia menjelaskan kalurahan pamor budaya setidaknya harus memiliki empat predikat, yakni kalurahan budaya, kalurahan wisata, kalurahan prima, dan kalurahan preneur (wirausaha). Saat ini ada empat kalurahan di Bantul yang dikembangkan menjadi kalurahan pamor budaya, diantaranya Kalurahan Gilangharjo, Mulyodadi, Trimurti, dan Sriharjo.

“Pamor Budaya adalah memperkuat sistem kelembagaan dalam mengurangi kemiskinan, melalui ketahanan pangan, kewirausahaan, dan pariwisata. Kolaborasi antar OPD adalah keniscayaan yang harus dilakukan, tidak boleh ada ada ego sektoral,” ujar Halim.

Wakil Bupati Bantul Joko Budi Purnomo meminta panewu dan lurah untuk memverifikasi kembali warga miskin di wilayahnya masing-masing. Sebab  berdasarkan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ada 154.000an masyarakat miskin ekstrem di Bantul. Namun setelah dilakukan verifikasi ternyata jumlah tersebut tanpa nama dan alamat yang jelas.

Pihaknya kemudian menindaklanjuti dengan penyelidikan oleh instansi terkait dan ditemukan angka sebesar 27.510 jiwa masyarakat Bantul yang masuk kategori ekstrem. “Dengan adanya data miskin ekstrem yang jelas dapat mempermudah proses penanganan dan program apa yang paling dibutuhkan agar angka kemiskinan ekstrem bisa nol persen pada 2024 mendatang,” tandas Joko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News