Advertisement

BKKBN Kejar Target Penurunan Stunting 14%

Media Digital
Selasa, 29 November 2022 - 23:07 WIB
Budi Cahyana
BKKBN Kejar Target Penurunan Stunting 14% Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Shodiqin saat menyampaikan materi dalam Sosialisasi Pencegahan Stunting Dari Hulu Bersama Mitra Kerja di Gedung Sastro Soekarno, Dusun Geneng, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Bantul, Selasa (29/11/2022). - Harian Jogja

Advertisement

BANTUL—Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus berupaya mengejar target penurunan angka stunting sampai 14% pada 2024 mendatang berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sementara angka stunting per 2019 lalu masih 27,7%.

“Diperlukan peran berbagai pihak untuk dapat mencapai target tersebut,” kata Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Shodiqin, saat membuka acara Sosialisasi Pencegahan Stunting Dari Hulu Bersama Mitra Kerja di Gedung Sastro Soekarno, Dusun Geneng, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Bantul, Selasa (29/11/2022).

Advertisement

PROMOTED:  Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional

Selain Shodiqin, hadir sebagai pembicara dalam acara yang digelar BKKBN tersebut adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Bantul, Ninik Istitarini; Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ibnu Mahmud Bilaludin; dan Wakil Ketua DPRD Bantul, Damba Aktivis.

Shodiqin mengatakan BKKBN di awal 2021 mendapat mandat bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. Sebagai tanda komitmen, Presiden RI dalam percepatan penurunan stunting di Indonesai, pada 5 Agustus 2021 telah menandatangani Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Kemudian ditegaskan kembali oleh Presiden RI pada 16 Agustus 2021 bahwa percepatan penurunan angka stunting diperluas cangkupannya sampai kabupaten dan kota dengan penguatan sinergi institusi,” katanya.

Shodiqin memaparkan berdasarkan sumber Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2019 sebagaimana diketahui bersama bahwa angka prevalensi stunting di DIY mengalami penurunan. Tahun 2019 di angka 21,3% menjadi 17,30% persen pada tahun 2021 dengan rincian Kulonprogo 14,90%, Sleman 16.00%, Kota Jogja 17,10%, Bantul 19,10%, Gunungkidul 20,60%.

Ia menjelaskan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah usia dua tahun (baduta) yang disebabkan kekurangan gizi pada waktu yang lama (kronis), kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun.

Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemiskinan serta kesenjangan,” jelasnya.

Lebih lanjut Shodiqin mengatakan penanganan stunting perlu dilakukan dari hulu, melalui program pembinaan, penyuluhan, pelayanan KB di tengah-tengah masyarakat, serta dapat mewujudkan kampung keluarga berkualitas (KKB) di seluruh penjuru, mewujudkan keluarga yang berkualitas, serta mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

“Oleh karenanya BKKBN sudah bertekad untuk merubah kampung KB menjadi KKB sebagaimana arahan dari Presiden. Untuk mewujudkannya sesuai dengan istilah kampung keluarga berkualitas tidak hanya slogan, tapi betul-betul sesuai dengan namanya kampung keluarga berkualitas. Ada aktivitas nyata, bukan hanya mendeklarasi sebagai visualisasi atau legalisasi suatu kampung dinyatakan sebagai Kampung Keluarga Berkualitas tanpa aktualisasi dalam bentuk nyata yang berdampak kepada masyarakat,” paparnya.

Kepala DP3AP2 Bantul, Ninik Istitarini mengatakan angka prevalensi stunting di Bantul tahun ini sudah menurun drastis sejak dua tahun terakhir, dari 8,36% dengan jumlah baduta 3.996 orang di 2021 menjadi 6,42% atau 3.042 baduta di 2022, “Jumlah tersebut dari balita yang diukur sebanyak sekitar 45.000an orang. Jadi menurun sekitar 900an,” katanya.

Sejauh ini pihaknya terus berupaya dalam penanganan stunting dengan kerja sama semua pihak yang digerakkan oleh Bupati Bantul. Bahkan mulai tahun ini ada anggaran penanganan stunting di semua dusun atau perdukuhan dari anggaran Rp50 juta.

Selain itu, tahun ini BKKBN memberikan fasilitasi anggaran ke Bantul untuk pemantauan lebih intens melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK)  sebanyak 118 orang se-Bantul yang sudah dibentuk, satu tim tiga orang nanti melakukan pemantauan calon pengantin (catin), ibu hamil (bumil) ibu baru nifas (bufas) dan baduta.

“Kami tak menunggu bayi stunting tapi lebih pada antisipasi,” katanya.

Kalau tak ada lagi penambahan kasus baru, kata Ninik, angka stunting di Bantul pasti turun terus, bahkan penurunannya di tahun depan akan lumayan banyak. Pertama karena sembuh dan tidak ada kasus baru.

“Kami upaya preventif melalui teman kami Pendamping Lapangan KB [PLKB] di lapangan, kader yang sudah dibentuk. Selain kader TPK juga punya kader-kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa [PPKBD] PPKBD sudah kader militan sudah bekerja otomatis kepanjangan tangan kami,” ucapnya.

Damba Aktvis meminta Pemkab Bantul untuk terus menggenjot penurunan angka stunting dengan menggulirkan berbagai program di sejumlah OPD dan juga penganggarannya karena stunting dapat menghambat pembangunan di masa depan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

OJK Cabut Izin Bank Bagong

News
| Jum'at, 03 Februari 2023, 23:47 WIB

Advertisement

alt

Pemugaran Candi Perwara Prambanan Bakal Tambah Daya Tarik Wisatawan

Wisata
| Jum'at, 03 Februari 2023, 21:17 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement