Ada 29 Kasus Gantung Diri Tahun Ini, Ini Saran untuk Pemkab Gunungkidul

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Data Polres Gunungkidul menyebut terdapat 29 kasus gantung diri per Desember di wilayahnya. Pada 2021 ada 38 kasus, sedangkan pada 2020 sebanyak 26 kasus.

Penyebab fenomena gantung diri di Gunungkidul menurut data Polres Gunungkidul didominasi depresi karena penyakit menahun dan kesepian ditinggal keluarga merantau. Masalah ekonomi tak terlalu signifikan menyebabkan depresi yang berakibat gantung diri.

Kepala Humas Polres Gunungkidul Suryanto menjelaskan berbagai langkah pencegahan sudah dilakukan pihaknya. “Babinkamtibmas yang tersebar di seluruh kelurahan di Gunungkidul itu ujung tombak kami untuk mencari tahu warga yang punya potensi gantung diri,” katanya, Sabtu (3/11/2022).

BACA JUGA: Ini Progres Pembangunan Jalur Alternatif Gunungkidul-Sleman

Personil Bhabinkamtibmas, jelas Suryanto, memiliki peran strategis dalam penanganan fenomena gantung diri. “Biasnaya kalau ada yang punya masalah kesehatan menahun akan didampingi dan dikuatkan,” jelasnya.

Suryanto menjelaskan peran masyarakat luas juga penting dalam mengatasi masalah gantung diri. “Ini kan masalah sosial, kami minta agar masyarakat itu saling mengenali, tolong-menolong, dan tenggang rasa yang tinggi, agar lebih banyak yang bisa dicegah,” ujarnya.

Yayasan Inti Mata Jiwa (Imaji) yang fokus pada penanganan bunuh diri di Gunungkidul dan diisi oleh para keluarga penyintas bunuh diri dan gangguan mental lainnya meminta Pemkab Gunungkidul untuk memiliki program yang konkret dalam mengatasi fenomena gantung diri. Imaji menilai Pemkab Gunungkidul belum serius mengatasinya.

Wakil Ketua Imaji Sigit Purnomo menyebut angka gantung diri di Gunungkidul selalu stagnan. “Itu kalau ada kematian 30 orang setahun karena demam berdarah pasti sudah geger, ini tiap tahun gantung diri sekitar 30an orang tapi tak dianggap serius, padahal bisa termasuk dalam bencana sosial,” kata dia, Minggu (4/12/2022).

Sigit menjelaskan gantung diri adalah masalah yang kompleks dan harus melibatkan berbagai sektor. “Sektor kesehatan jalan, sektor sosial juga, ekonomi juga, jadi antar dinas itu harus saling bahu-membahu mengatasinya tidak bisa dipasrahkan ke satu pihak,” katanya.

Gunungkidul sudah memiliki Perbup No.56/2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri, jelas Sigit, tapi gaung dari Pergub tersebut belum ada. “Kalau dibaca, Perbup No.56/2018 ini cukup baik dan bisa diimplementasikan, tapi nyatanya sampai sekarang belum ada gerakanya,” ujarnya.

Dalam Perbup No.56/2018, lanjut Sigit, ada Satuan Tugas (Satgas) Berani Hidup dimana berbagai lembaga dan organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki perannya. “Tetapi Satgas Berani Hidup geraknya uga belum maksimal, apalagi di tangan bupati baru, harusnya diaktifkan lagi” jelasnya.

Sigit berharap Pemkab Gunungkidul punya penanganan yang konkrit atas masalah gantung diri. “Ini masalah sudah dari lama harus diselesaikan dengan program yang konkret dan jelas karena ini masalah serius,” tegasnya.

Pembangunan kesehatan mental, sambung Sigit, sama pentingnya dengan kesehatan fisik. “Jadi kami berharap kesehatan mental ini mulai diprioritaskan, misalnya dengan meningkatkan fasilitas pelayanannya, karena saat ini sangat terbatas, ruang konseling di puskesmas saja belum banyak ada,” katanya.

Catatan Redaksi:

Berita ini tidak ditujukan untuk menginspirasi siapapun melakukan hal serupa. Bila Anda atau teman Anda menunjukkan adanya gejala depresi yang mengarah ke bunuh diri, silakan menghubungi psikolog atau layanan kejiwaan terdekat. Anda juga bisa menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes di 1500-567.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News