Ribuan Aplikasi Pemerintah Tidak Terintegrasi, Ini Solusinya...

Asesor Kementerian PAN&RB Wing Wahyu Winarno menjelaskan saat ini terdapat 24.000 aplikasi di pemerintahan. Namun demikian, kata Wing, ribuan aplikasi yang dibuat hampir tidak ada yang terintegrasi. Untuk itu, Kementerian PAN&RB mewajibkan setiap instansi pemerintah memiliki arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) paling lambat Desember 2022 ini.

Menurutnya, banyak aplikasi pemerintahan yang tidak terintegrasi karena masih kuatnya ego sektoral. Faktor lainnya adalah sistem penilaian kinerja yang tidak memungkinkan adanya kolaborasi.

"Selain itu, adanya program kerja dan aplikasi yang datang dari pusat dan harus dipakai, padahal seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan, serta tidak adanya Government CIO," ujar Wing saat menjadi narasumber dalam webinar bertema “Tekad Bersama Mewujudkan Transformasi Digital" yang digelar Widya Analytic dalam rangka merayakan ulang tahun ke-3, Sabtu (10/12/2022).

Saat membawakan materi tentang Transformasi Digital, Wing juga menampilkan beberapa contoh aplikasi smart city yang dimiliki beberapa daerah. Menurutnnya, beberapa aplikasi smart city di sejumlah daerah tidak berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya karena sejumlah penyebab. "Masalah yang sering dihadapi aplikasi dari sisi penggunaan aplikasi seperti terbatasnya panduan, tidak dilengkapi video tutorial, jarang ada mekanisme edit atau melaporkan jika ada ketidakcocokan, dan beberapa penyebab lainnya," dosen YKPN Jogja ini.

Baca juga: Jadwal Semifinal Piala Dunia 2022

Wing memberikan solusi yang bisa dilakukan, di antaranya agar pemerintah daerah menyiapkan SDM yang andal untuk fokus mengelola sebuah aplikasi. Misalnya, menempatkan seorang CIO Chief Information Officer (CIO) yang bertugas sebagai manajer TI. Selain CIO, dibutuhkan juga petugas teknis seperti data sharing, interoperabilitas, petugas strategis untuk mengkoordinasikan berbagai unit internal dalam pengembangan sistem dan aplikasi, serta petugas manajerial seperti menyiapkan dashboard untuk berbagai user.

Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kemendikbudristek Rahmawati mengatakan saat ini yang dibutuhkan dalam transformasi digital adalah kolaborasi untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilakukan mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan langkah kerja, saling memberikan instruksi, hingga akhirnya menemukan pola penyelesaian masalah.

"Semua langkah itu bisa diselesaikan dengan kemampuan berkolaborasi. Kolaborasi dalam menyelesaikan masalah tidak hanya tentang memecahkan masalah dan kemampuan kognitif, tetapi juga tentang kemampuan sosial," ungkapnya.

Rahmawati menjelaskan kemampuan tersebut merupakan kemampuan yang harus dimiliki masyarakat saat ini. Menurutnya, terdapat empat hal yang perlu dimiliki saat ini yaitu ways of thinking, ways of working, tools for working, dan ways of living in the world.

CCO UMG Idealabs Indonesia Arnofa Kunandang menyampaikan teknologi digital saat ini termasuk penggunaan smartphone, cloud computing, big data, artificial intelligence, internet of things, robotic, dan biotechnology. “Ini adalah teknologi-teknologi advance yang mendukung transformasi digital pada industri,” jelasnya.

People Analytics and Digital Transformation Consultant at Widya Analytic sekaligus moderator webinar tersebut, Akhmad Syaifuddin mengatakan Widya Analytic sebagai perusahaan di Jogja yang memberikan solusi di bidang SPBE dan transformasi digital. Antusiasme peserta pada sesi diskusi sangat tinggi. Cukup banyak pertanyaan yang diajukan dari 160 lebih peserta yang hadir.

"Tujuan transformasi digital sangat baik, meski tetap ada sisi negatifnya. Inilah pentingnya peran kita sebagai generasi muda untuk bisa terus belajar mengikuti perkembangan teknologi agar dapat berkontribusi dengan tepat dalam pengimplementasian transformasi digital," ujar Akhmad.*