Gelar Pertemuan di Jogja, PGMI Beri Rekomendasi Terkait Kesejahteraan Guru Honorer

Harianjogja.com, BANTUL—Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Indonesia sebagai satu-satunya organisasi profesi guru madrasah yang berbadan hukum di Indonesia melakukan konsolidasi dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel New Saphire, Jogja pada 23-25 Desember 2022 lalu. Dalam Rakernas tersebut PGM Indonesia menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya soal kesejahteraan guru honorer.

Ketua Umum PP PGM Indonesia, Yaya Ropandi menyampaikan bahwa keberadaan organisasi PGM Indonesia adalah amanat dari Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengamanatkan agar guru berhimpun dalam organisasi profesi guru dan PGM Indonesia adalah satu-satunya wadah berhimpun guru madrasah yang sudah berbadan hukum resmi.

BACA JUGA : Gaji Guru Honorer Sekolah Negeri di Kota Jogja Diklaim

Sejumlah rencana program unggulan dibahas dalam Rakernas tersebut, kata dia, di antaranya terkait konsolidasi organisasi. “Kemudian advokasi peningkatan kesejahteraan guru, dan program kemitraan dalam peningkatan kualitas guru madrasah,” katanya, Senin (26/12/2022).

Hasbulloh selaku ketua LBH Pimpinan Pusat PGM Indonesia, sekaligus ketua umum PW PGM Indonesia, Jawa Barat, menyampaikan sejumlah aspirasi dari guru-guru madrasah di daerah serta berkomitmen untuk penguatan advokasi atas aspirasi dan kepentingan guru madrasah.

Ia merinci sejumlah rekomendasi dalam Rakernas PGM Indonesia, di antaranya meminta kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian agama dapat mengangkat guru honor swasta sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan dapat ditempatkan di madrasah asalnya, dapat mengangkat guru PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dapat mengangkat guru inpassing atau penyetaraan pangkat madrasah sebagai PPPK atau PNS secara otomatis.

Kemudian PGM Indonesia juga meminta kepada Kementerian Agama untuk memberikan bantuan hibah kepada PGM Indonesia di semua tingkatan yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kualitas guru madrasah.

BACA JUGA : Jauh di Bawah UMK, Ini Besar Gaji Guru Honorer 

“PGM Indonesia meminta kepada para gubernur dan walikota  atau bupati untuk dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerahnya untuk insentif guru madrasah dan untuk operasional kegiatan PGM Indonesia di daerah,” katanya.

Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutan tertulisnya menyampaikan bahwa Kementerian Agama telah merespon di tengah tantangan pembelajaran di masa pandemi saat ini. “Dalam waktu dekat saya akan melaunching aplikasi super F  Kementerian Agama, ini merupakan wujud komitmen Kementerian Agama yang adaptif terhadap tantangan kualitas pelayanan publik di masa pandemi,” katanya.

Kementerian Agama juga dalam waktu dekat akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghadirkan sistem pendidikan terpadu sebagai salah satu solusi untuk pembelajaran siswa di masa pandemi.

Selain itu, Kementerian Agama juga telah bekerjasama dengan Bank Dunia untuk mengimplementasikan program madrasah reform dengan empat agenda reformasi, yakni, pertama, penerapan sistem erkam atau implaning dan imbudgeting dan pemberian bantuan madrasah. Kedua, penerapan sistem assessment kompetensi siswa. Ketiga, pelaksanaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB bagi guru dan tenaga kependidikan madrasah. Keempat adalah penguatan sistem pendataan pendidikan Islam yang terintegrasi baik secara internal maupun eksternal.

BACA JUGA : Karanganyar Diminta Setop Rekrut Guru Honorer

Hadir secara langsung dalam acara Rakernas PGM Indonesia tersebut di antaranya Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemenag RI, Muhammad Zein; Kasubdit GTK MI, MTs, Ainur Rofiq, perwakilan Pemda DIY, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag DIY dan sejumlah peserta rakernas utusan dari berbagai Daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News