Masih Ada 295 Hektare Kawasan Kumuh di Bantul, Ini Dia Sebaran Terbanyaknya

Harianjogja.com, BANTUL — Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bantul menyebut ada 295 hektare kawasan kumuh di Bantul. Luasan kawasan kumuh yang tersebar di 14 kapanewon tersebut sesuai dengan SK Bupati No.195/2021 tentang Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Bantul.

BKM merupakan lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setelah mandiri, BKM menjadi mitra di masing-masing kalurahan.

Ketua Forum Komunikasi BKM Bantul, Putra Setiyarta mengatakan kawasan kumuh di Bantul ada yang masuk kategori ringan, sedang, dan berat. Dari 295 hektare kawasan kumuh, terbanyak ada di Kapanewon Banguntapan, kemudian Sewon, Kasihan, Bantul, Kretek, dan Sedayu.

BACA JUGA: Kawasan Kumuh di Jogja Tersisa 94,18 Hektare

Dia menjelaskan ada 12 indikator untuk menetukan kawasan kumuh, di antaranya persoalan pengelolan sampah, saluran drainase, ketersediaan air bersih, jalur lingkungan, kemiskinan, kondisi bangunan atau gedung, persoalan limbah, dan proteksi kebakaran.

Sementara di tahun ini, ada tiga kalurahan yang menjadi prioritas penanganan kawasan kumuh dari Kementerian PUPR. Ketiga kalurahan tersebut, yakni dua kalurahan di Kapanewon Sewon, yakni Panggungharjo seluas sekitar 29,6 hektare, dan Kalurahan Pendowoharjo sekitar 4 hektare, serta satu kalurahan di Kapanewon Kasihan, yakni Kalurahan Bangunjiwo sekitar 3 hektare.

“Ketiga kalurahan ini yang akan ditangani oleh Kementerian PUPR melalui sisa anggaran 2023. Selebihnya akan ditangani pada 2024 mendatang karena membutuhkan anggaran besar dengan asumsi per hektare minimal Rp1 miliar,” kata Putra seusai Pengukuhan Pengurus Forum Komunikasi BKM Bantul Periode 2022-2027 oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Rumah Dinas Bupati Bantul, Sabtu (14/1/2023).  

Putra mengatakan program BKM tahun ini Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang sejalan dengan visi misi Bupati Bantul mewujudkan Bantul yang harmonis dan sejahtera, salah satunya dengan membebaskan Bantul dari kumuh.

Lebih lanjut Putra mengatakan setelah adanya SK Bupati tentang Kawasan Kumuh, BKM bersama pemerintah kalurahan kemudian membuat Detail Engineering Desain (DED) yang saat ini sedang digarap dengan harapan Maret-April mendatang langsung bisa ditindaklanjuti.

“Dari Kementerian PUPR sebelum melaksanakan fisiknya harus ada DED dulu. Kami buat DED yang ditarget akhir Januari ini selesai. Kemudian April diharapkan sudah proses eksekusi,” ujarnya.

Untuk pengerjaanya, kata dia, akan dilakukan oleh masyarakat, namun jika pengerjaan mengharuskan alat berat maka pengerjaan akan dilakukan oleh pihak ketiga.

“Sebagian besar kawasan kumuh yang ditangani tahun ini adalah bantaran sungai seperti bantaran sungai Winongo dan sungai Gajah Wong,” kata dia.

BACA JUGA: Penataan Kawasan Kumuh di Sungai Gajah Wong Dapat Apresiasi Bank Dunia

Sementara itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengakui kawasan kumuh di Bantul masih cukup tinggi sehingga butuh peran serta semua pihak untuk menanganinya baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Selain itu keterlibatan pihak swasta juga dibutuhkan melalui dana corporate social responsibility (CSR).

“Kawasan tanpa kumuh itu disamping menjadi perhatian kabupaten juga menjadi program pemerintah pusat dalam hal ini kementerian PUPR sinergi kabupaten, provinsi dan pusat untuk pecepatan penaggulangan kawasan kumuh tiap tahun selalu ada anggarannya, walaupun kami punya banyak prioritas tetapi bagaimana bisa berjalan berbarengan,” kata Halim.

“BKM ini kan mitra kementerian PUPR sehingga BKM memiliki tugas untuk turut menanggulangi kawasan kumuh. Keberadaan BKM penting kalau bisa fokus awasi kawasan kumuh akan mempercepat penaggulangan kawasan kumuh,” ujarnya.

Halim menambahkan tahun ini pihaknya berikhtiar menuntaskan program infrastruktur dan perekonomian, karena dua hal itu tak bisa dipisahkan.

Pertumbuhan ekonomi mensyaratkan infrastrktur yang baik, mulai dari infrastruktur perkotaan maupun pedesaan seperti jalan, jembatan, bangket, talut, saluran drainase, irigasi, pengelolaan sarana air bersih, dan limbah mutlak diperlukan.

Halim berharap dengan keberadaan Forum Komunikasi BKM ini akan mewadahi aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan memperjuangkan terpenuhi kebutuhan dasar serta sarana prasarana dasar bagi masyarakat miskin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News