Begini Strategi Pemkot Atasi Ratusan Titik Kawasan Kumuh di Jogja

Harianjogja.com, JOGJA– Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kota Jogja fokus pada indikator tertentu dalam mengurangi luasan kawasan kumuh di wilayahnya. Dari tujuh indikator penetapan kawasan kumuh dalam peraturan perundang-undangan akan dipilih indikator yang paling tinggi sebagai strategi dalam menata wajah dan infrastruktur kewilayahan.

"Jadi lebih kepada pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Wilayah yang mendapat program penataan dari kami pada tahun ini juga sudah tidak masuk ke skor kumuh secara indikator, tapi masih meninggalkan beberapa soal untuk diperbaiki. Luasan kumuh yang ditangani lebih kepada penyelesaian indikator," kata Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPUPKP Jogja, Sigit Setiawan, Jumat (13/1/2023).

Berdasarkan catatan DPUPKP Jogja total ada sebanyak 146 RT seluas 89,37 hektare kawasan kumuh yang tersisa di wilayahnya pada 2023 ini dengan Mantrijeron menjadi kemantren yang terbesar di angka 15,34 hektare. Pada 2022 lalu luasan kawasan kumuh berkurang sebanyak 4,82 hektare dengan pengurangan terbesar pada kemantren Tegalrejo sebanyak 1,79 hektare.

BACA JUGA: Tersangka Kekerasan Seksual Atlet Gulat di Bantul Belum Ditahan, Ini Alasan Polisi

Sigit menyebutkan, pada tahun ini program penataan kawasan kembali dilanjutkan pada sejumlah wilayah yakni Klitren, Pringgokusuman, Prawirodirjan maupun Pakuncen. Setiap wilayah ditata dengan proyek yang berbeda lantaran tidak lagi termasuk dalam indikator kawasan kumuh. Namun tetap membutuhkan intervensi karena pada beberapa indikator belum memadai atau perlu diperbaiki.

"Misalnya Klitren RW 5 itu hanya masalah sanitasi, Pringgokusuman masalah tata bangunan dan drainase. Kalau Klitren akan kita dukung lewat limbahnya karena nilai skornya masih tinggi," jelasnya.

Sementara pada Pringgokusuman, proyek ini merupakan melanjutkan penataan pada 2021 lalu dengan fokus pada pembangunan talud, sehingga akses jalan masuk ke area setempat bisa dilalui dam tembus ke jalan utama. Dengan begitu penataan pada IPAL komunal, limbah dan lain sebagainya bisa dilakukan secara bertahap pada 2024 mendatang.

Kemudian pada area Prawirodirjan yang merupakan kawasan Sultan Grodund penataan juga dilanjutkan setelah kawasan itu steril dari para pedagang. Sementara di Pakuncen pengerjaan meliputi penyelesaian fisik agar visual wilayah lebih terlihat setelah penataan. Hal ini juga termasuk pada penyambungan jalan lingkungan sampai ke Tegalrejo.

"Wilayah itu kita pilih karena yang paling siap baik dari sisi warga maupun aspek pendukung lainnya. Rata-rata semua sudah M3K atau munggah (naik), mundur dan madhep kali (menghadap ke sungai)," jelas dia.

Anggota Komisi C DPRD Jogja Hasan Widagdo mengatakan, dibutuhkan koordinasi lintas sektor dalam mengurangi kawasan kumuh di wilayah itu. Pihaknya berharap ada intervensi dari pusat dan Pemda DIY dalam mengurangi kawasan kumuh di wilayah tersebut. Pada tahun ini seluruh penataan kawasan kumuh mengandalkan anggaran dari APBD setempat.

"Untuk yang kewenangan pusat dan Pemda DIY kita sudah usulkan memang karena penataan ini kan sifatnya satuan kerja. Targetnya itu memang per tahun bisa berkurang tiga hektare," ungkapnya.

Menurutnya, dengan hanya mengandalkan APBD Kota Jogja saja akselerasi penataan kawasan kumuh tentu kurang optimal. Oleh karenanya, pihaknya mendorong agar dinas terkait menyusun skala prioritas yang mesti diperbaiki pada setiap kawasan kumuh. "Memang harus ada target prioritas, misalnya kalau sudah M3K semua tinggal fokus pada pengurangan wilayah kumuh," pungkas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News