Bank Bantul Dapat Suntikan Modal Rp3,5 Miliar dari APBD

Harianjogja.com, BANTUL— PT BPR Bank Bantul tahun ini mendapat suntikan modal dari Pemkab Bantul atau APBDsebe sar Rp3,5 miliar. Dengan adanya penyertaan modal tersebut bank plat merah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja, melakukan berbagai inovasi, dan membantu permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Bumi Projotamansari.

“Tahun ini akan kita kucurkan 3,5 miliar penyertaan modal pada Bank Bantul dengan harapan kinerja Bank Bantul makin terdorong karena ada suntikan modal dengan catatan perbaikan harus konsiten dilakukan,” kata Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih dalam acara Pengarahan dan Sosialisasi Rencana Bisnis 2023 di Aula Bank Bantul, Sabtu (21/1/2023).

Halim mengatakan Bank Bantul sebagai bank milik Pemkab Bantul harus ikut mendorong perekonomian daerah. Ada tiga sektor yang harus didukung oleh Bank Bantul,yakni industri, pertanian, dan pariwisata. Ketika sektor itu memiliki potensi besar yang diandalkan Pemkab Bantul untuk memajukan perekonomian daerah.

“Perekonomian maju, kinerja kuangan tercapai, Pendapatan Asli Daerah [PAD] meningkat, kesejahteraan meningkat akhirnya bisa tumbuh secara positif,” ujar Halim.

Beberapa waktu lalu, Halim mengaku mendapat pengarahan dari Presiden Joko Widodo di Bogor, Jawa Barat. Dalam pengarahan tersebut, kata dia, pemerintah daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta untuk disiplin dan melakukan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.

Ia meminta semua komisaris dan direksi Bank Bantul terus berinovasi dan mencari captive market atau peluang pasar yang bisa dikembangkan dengan menyasar aparatur sipil negara (ASN) dan non ASN. Pihaknya akan mendukung sepenuhnya berbagai terobosan yang akan dilakukan Bank Bantul melalui Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Bupati jika diperlukan.

“Sebagai bank plat merah Bank Bantul memiliki captive market yang postensi cukup besar, saya minta komisaris dan direksi nemukan kesempatan dan memanfaatkannya demi meningkatnya kinerja Bank Bantul,” ujarnya.

BACA JUGA: Pulang dari Gunungkidul, Warga Magelang Tersesat Dini Hari di Tengah Hutan

Lebih lanjut Halim juga meminta Bank Bantul untuk menekan Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah, “Saya minta suluruh komisaris dan direksi kembali nerapkan prinsip kehati-hatian. Siapapun yang mengajukan pinjaman dianalisi secara profesional, tak boleh ada pejabat manapun manfaatkan Bank Bantul untuk kepentingan dirinya. Walau anggota dewan sekalipun jika mengajukan pinjaman harus diterapkan analisi profesional jika tak layak tak boleh dikabulkan,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Bantul, Heri Sutanto mengatakan penyertaan modal tahun ini kemungkinan akan digunakan untuk tahun depan karena masih menunggu izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tahun ini pihaknya menggunakan penyertaan modal tahun lalu dari Pemkab sebesar Rp4 miliar. Penyertaan modal ini diakuinya akan difokuskan untuk kredit UMKM melalui Kredit Merapi, Kredit Projo Bakul, dan Kredit Kesga.

Kredit Merapi adalah bantuan permodalan dengan perorangan dengan plafon maksimal Rp20 juta. Sementara Kredit Projo Bakul adalah kelompok dengan anggota 5-10 orang dan masing-masing orang dapat bantuan modal Rp2 juta. Sementara Kredit Kesga sama dengan Projo Bakul sifatnya kelompok yang menyasar kelompok usaha keluarga di kampung-kampung.

Berbagai kredit untuk pelaku UMKM tersebut sangat mudah dengan bunga ringan sebesar 0,5% per bulan atau 6% selama setahun, dan tanpa jaminan karena sifatnya membantu UMKM agar tidak terjerat rentenir.

“Itu sifatnya tanggung renteng tanpa jaminan menyasar pelaku usaha usaha mikro, Kredit Merapi perorangan maksimal Rp20 juta, Kredit Projo bakul maksimal Rp2 juta per orang, karena memang sasarnya pedagang kecil yang perputarannya cepat jangka waktunya juga 10 bulan sampai satu tahun,” katanya.  Bahkan untuk Kredit Kesga dari yang tadinya Plafon Rp2 juta saat ini meningkat menjadi Rp8 juta per orang karena track record-nya cukup baik.

Untuk memudahkan permodalan bagi pelaku UMKM atau para pedagang kecil, pihaknya sudah membuka kantor kas di 17 kapanewon di Bantul yang lokasinya juga cukup strategis dalat diakses sejumlah pelaku usaha mikro dan pedagang pasar. Heri menambahkan selama 2022 total kredit UMKM sudah mencapai 30% melebihi ketentuan dalam Perda minimal 20%. Bahkan pihaknya akan meningkatkan kredit UMKM tahun ini di angka 50% sesuai arahan dan permintaah bupati Bantul.

Disinggung soal NPL, Heri mengaku persentasenya masih kecil dan masih dibawah ketentuan OJK maksimal NPL sebesar 5%. Tahun ini pihaknya akan menekan angka NPL sampai 1,55%. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.