Kisruh KMS Dicabut, DPRD Jogja Minta Indikator Penerima Bantuan Dievaluasi

Harianjogja.com, JOGJA— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengevaluasi indikator warga yang berhak mendapatkan bantuan Kartu Menuju Sehat (KMS) di wilayah itu. Musababnya, dalam uji sampling data yang dilakukan terhadap warga yang bantuan KMS-nya dicabut lantaran dianggap sudah mandiri, masih ditemukan kondisi warga itu membutuhkan intervensi dari pemerintah. 

Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti mengatakan, kisruh soal pencabutan KMS kepada sejumlah warga pada tahun 2023 ini sudah ditindaklanjuti pihaknya dengan memanggil Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Bappeda setempat. Dalam pertemuan itu, OPD terkait diminta untuk menjelaskan fenomena kenaikan jumlah KMS pada 2023 ini namun banyak warga yang malah dicabut lantaran dianggap sudah mandiri.

"Pada 2022 lalu kan data Dinas Sosial ada sebanyak 15.810 KK yang masuk ke dalam KMS, kemudian pada 2023 jumlahnya naik menjadi 17.451 KK. Tapi dari proses naik itu banyak juga yang kemarin kompalin KMS yang dicabut. Akhirnya kita sampling KMS yang cabut coba diuji, setelah diproses itu memang indikator yang digunakan kurang tepat untuk kemudian mengukur tingkat kesejahteraan warga," katanya, Minggu (5/2/2023). 

Misalnya saja, dalam uji data yang dilakukan itu pihaknya mengambil acak salah seorang warga yang dicabut KMS-nya lantaran dianggap sudah mandiri. Setelah dicek secara mendetail warga yang dicabut keanggotaan KMS-nya itu merupakan keluarga dengan tiga orang anak yang semuanya sekolah dengan penghasilan kedua orang tuanya berada di angka Rp1,8 juta per bulan. Rumah tinggal memang milik sendiri berupa semi permanen dengan daya listrik rumah 900 VA dan mempunyai kulkas serta setiap individu di dalam rumah sudah memiliki smartphone. 

BACA JUGA: Kulonprogo Gelontorkan Rp10 Miliar untuk Bantu Warga dengan Sembako Lokal

"Dari kriteria tersebut mereka dianggap sudah keluarga mandiri dan tidak perlu lagi mendapat intervensi KMS. Padahal setiap rumah tangga sekarang ya sudah 900 VA daya listriknya, kemudian soal smartphone itu dibutuhkan buat sekolah, dan peralatan elektronik yang dianggap jadi barang tersier seperti kulkas sebenarnya digunakan untuk unit produksi buat jualan es dan lain sebagainya. Indikator ini yang buat tidak tepat," ujarnya. 

Dia menyarankan agar indikator pemetaan dan penentuan peserta KMS dievaluasi ke depannya. Selain itu perlu pula keterlibatan pengurus RT RW dalam verifikasi dan memvalidasi peserta KMS di tiap wilayah agar data penerima lebih akurat. Untuk sementara waktu warga yang KMS-nya dicabut tersebut nantinya diharapkan masih bisa mengakses bantuan dalam bentuk lain berupa Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Sebab, sebagian besar masalah yang diadukan warga berkaitan dengan pencabutan KMS itu adalah akses terhadap intervensi bantuan pendidikan sekolah anak. 

BACA JUGA: Non Pemegang KMS Tak Bisa Masuk Sekolah Negeri, Sejumlah Warga Jogja Datangi DPRD

"Kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan bahwa soal JPD nanti akan lebih fleksibel untuk membantu dan memfasilitasi warga yang KMS-nya dicabut. Formulasi konsep Kartu Jogja Berprestasi (KJB) dalam bentuk santunan itu juga tengah dirancang agar bisa mengkover KMS yang dicabut. Mekanismenya kami ingin OPD mulai memetakan berapa banyak KMS yang dicabut kemudian dari yang dicabut itu berapa yang dievaluasi terhadap kebutuhan dan berapa yang punya anak, itu yang akan kita advokasi," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News