Kulonprogo Gelontorkan Rp10 Miliar untuk Bantu Warga dengan Sembako Lokal

Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemkab Kulonprogo menyediakan bantuan sembako sebesar Rp10 miliar. Anggaran tersebut akan diberikan kepada 4.400 orang di Kulonprogo.

Plt Bappeda Kulonprogo, Eko Pranyoto mengatakan, pemerintah kabupaten terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulonprogo antara lain dengan memberikan bantuan sembako daerah.

“Kami memiliki dana sekitar Rp10,6 miliar untuk pengadaan bantuan sembako daerah. Ada sekitar 4.400 orang; Hampir 5.000 orang akan mendapatkan bantuan sembako lokal," kata Eko saat dihubungi melalui telepon seluler, Sabtu (4/2/2023).

Eko menjelaskan, ada sepuluh daerah yang menjadi lokus kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo, yakni Kalurahan Sendangsari, Sidomulyo, Demangrejo, Kaliagung, Kalirejo, Hargotirto, Hargowilis, Purwoharjo, Kebonharjo, dan Banjarsari.

BACA JUGA : Apakah Kemiskinan Berkarib dengan Kabahagiaan?

“Sebelumnya Kementerian Perekonomian RI mengirimkan data kemiskinan ekstrem. Ada 90.000 [orang miskin]. Kami kemudian memverifikasi jumlahnya dan menentukan siapa yang berada dalam kemiskinan ekstrem. Hasilnya persentase kemiskinan ekstrim di Kulonprogo adalah 3,33%. Kalau dikonversikan ke angka, angka kemiskinan ekstrim kurang lebih 13.271 dan NIK-nya masih kami verifikasi," ujarnya.

Dari jumlah itu, sekitar 2.000 orang tidak menerima bansos pada tahun sebelumnya. Sehingga Bappeda akan mendaftarkan mereka sebagai penerima bantuan pada tahun 2023. “Nanti data itu, keputusan Bupati secara resmi akan kami jadikan sebagai data target penanganan kemiskinan ekstrim. Prinsipnya, kami fokus pada peningkatan SDM, penguatan ekonomi dan kerjasama dengan CSR, Perguruan Tinggi, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional [BRIN],” ujarnya.

Terlihat jelas atasannya telah menemui para lurah di Kulonprogo untuk membahas angka kemiskinan. Eko menegaskan, hal penting dan fokus pada 2023 adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

“Kami berharap lebih dari upaya peningkatan [kapasitas] SDM. Jadi tidak ada lagi model zakat yang memberikan bantuan per orang," lanjutnya.

Selain itu, Eko juga telah menghimpun forum tanggung jawab sosial perusahaan pada akhir Desember 2022. Alhasil, Pemkab Kulonprogo akan menggandeng beberapa perusahaan untuk mendampingi desa-desa tersebut.

BACA JUGA : UMP Rendah Jadi Sebab Kemiskinan di DIY Tinggi?

“Kemarin kami minta [forum] diaktifkan kembali. Kami berharap forum dapat dibentuk pada bulan Februari. Karena pengelolanya juga harus ganti lagi. Jadi mereka akan mendampingi setiap desa, meski menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nanti akan kita ikat dengan MoU agar [bantuan] bisa berkelanjutan," katanya.

Tidak hanya itu, Pemkab Kulonprogo juga memberikan bantuan kepada pelaku UKM yang ingin mendapatkan kredit usahanya. Eko mengatakan, jika ada pengajuan pinjaman oleh UKM ke Bank Kulonprogo, maka pihak Bank akan mengajukan tagihan kepada Pemkab sebesar 70% dari nilai bunga yang akan disubsidi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.