Singgung Ibu-Ibu Pengajian, Megawati Dilaporkan ke Komnas Perempuan

Harianjogja.com, JOGJA—Koalisi Pegiat HAM Jogja melaporkan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri, kepada Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Rabu (22/2/2023). Laporan itu dilayangkan menyusul pernyataan Megawati yang menyinggung ibu-ibu pengajian. 

Megawati berkata, "Saya lihat tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya, beribu maaf, jangan lagi nanti saya di-bully, kenapa toh seneng banget ngikut pengajian. Iya lho, maaf beribu maaf... Saya sampai mikir gitu, ini pengajian ki sampai kapan to yo, anakke arep diapake?" kata Mega dalam acara Kick off Pancasila dalam Tindakan Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Mengantisipasi Bencana, Kamis (16/2/2023) lalu. 

"Pernyataan ini cenderung berbasis opini bukan by data. Padahal dia seorang Ketua Dewan Pengarah BRIN," kata Koordinator Koalisi Pegiat HAM Jogja Tri Wahyu di Kantor Pos Besar.

Menurutnya, sebagai tokoh publik, Megawati seharusnya memberikan pernyataan yang edukatif kepada masyarakat. Tindakan itu bukan hanya sekali saja. Beberapa waktu lalu, ucapan Megawati tentang menantu tukang bakso dan ibu-ibu yang setiap hari menggoreng juga menimbulkan kegaduhan publik. Hal ini, kata Wahyu, berpotensi menggerus demokrasi. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh publik akan berkurang lantaran pernyataan yang kerap menimbulkan kontroversi. 

"Megawati ini posisinya strategis, Dewan Pengarah BPIP dan BRIN. Harusnya sifat arif dan bijaksananya sudah level paripurna di atas presiden. Semestinya hati-hati setiap mengeluarkan pernyataan. Kalau pernyataannya dikeluarkan di ruang privat  tidak apa-apa, tetapi ini di ruang publik," ujarnya. 

BACA JUGA: Sandiaga Uno Desak Harpitnas Jadi Libur Nasional

Koalisi meminta kepada Komnas Perempuan untuk melakukan kajian terhadap pelabelan negatif dan praktik ketidakadilan gender tersebut secara kelembagaan. Jika ditemukan adanya indikasi yang mengarah ke sana, Koalisi meminta agar Megawati ditegur secara tertulis.

Koalisi juga meminta agar lembaga pemerintah memberikan pelatihan gender equality, disability, and social inclusion (GEDSI) kepada pejabat publik. 

"Agar ke depan tidak lagi berulang dan tidak ada lagi yang jadi korban pelabelan negatif dari pejabat publik. Kami harap kajian sudah selesai dilakukan Komnas Perempuan sebelum peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret mendatang," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.