Pemda DIY Siapkan 3 Langkah untuk Kawal Pembayaran THR Tepat Waktu

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemda DIY melalui Disnakertrans DIY menyiapkan sejumlah langkah untuk mengawal pembayaran THR kepada para pekerja. Pembukaan posko, deteksi dini hingga layanan aduan online disiapkan Disnakertrans DIY agar THR dapat tersalurkan.

Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi menyiapkan tiga langkah yang bakal dilakukan untuk memastikan pembayaran THR oleh perusahaan ditunaikan dengan semestinya. Langkah pertama ialah pembukaan posko konsultasi THR. Posko ini bisa diakses di Kantor Disnakertrans Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

BACA JUGA : Siapa Saja yang Berhak Terima THR 2023?

Selain itu langkah deteksi dini juga akan ditempuh Disnakertrans DIY. Tujuannya untuk memitigasi terjadinya persoalan pembayaran THR kepada para pekerja. "Langkah yang kedua kami membuka atau melakukan mitigasi deteksi dini ke perusahaan-perusahaan," tegasnya dikutip pada Selasa (28/3/2023).

Deteksi dini ini menyasar dan memprioritaskan perusahaan-perusahaan yang mengalami permasalahan THR di tahun sebelumnya. "Tentu saja kami sebelumnya melakukan koordinasi melalui forum tripartit bersama serikat pekerja dan pengusaha untuk bersama-sama mengawal kewajiban pengusaha memberikan THR ini," tegasnya.

Selanjutnya layanan aduan online menjadi jurus ketiga Disnaktertrans DIY dalam mengawal pembayaran THR lebaran tahun ini. Layanan ini dijelaskan Aria dapat diakses oleh semua masyarakat.

BACA JUGA : Sudah Ada Aduan THR, Disnakertrans DIY Akan Awasi

"Di layanan aduan online kami, itu bisa memilih opsi dirahasiakan identitasnya. Sehingga kami bisa melakukan identifikasi langkah-langkah lebih lanjut," terangnya.

Tahun lalu, Aria menuturkan masih ada sejumlah aduan THR yang masuk. Namun dia menerangkan bahwa semua aduan relatif bisa terselesaikan. "Kalau untuk tahun ini kami berharap keadaannya jauh lebih baik, sehingga kami berharap jumlah aduan atau permasalahannya juga menurun," ungkapnya.

Aria mengingatkan pembayaran THR tidak boleh dicicil. "Saya berharap teman-teman pengusaha semuanya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik terkait pemberian THR kepada pekerja dan buruh tahun ini," ujarnya.

Di Sleman, posko pengaduan dan konsultasi THR telah dibuka. Kepala Disnaker Sleman, Sutiasih menyebut pada awal-awal Ramadan ini kemungkinan belum ada aduan yang masuk melainkan akan banyak konsultasi yang dilakukan perihal pembagian THR.

"Biasanya perusahaan juga akan melapor bahwa nanti THR akan diberikan H minus berapa, maksimalnya kan H-7. Nanti kami untuk turun ke lapangan setalah H-7, setelah habis waktu batasan," ungkapnya.

Saat turun ke lapangan, Disnaker akan melakukan klarifikasi atas aduan yang dilaporkan. Proses klarifikasinya dapat dilakukan lewat pemanggilan perusahaan ke kantor, panggilan via telepon atau Disnaker datang langsung ke perusahaan.

"Setelah H-7 nanti kami akan sidak ke perusahaan untuk sidak yang sekiranya nanti ada pengaduan atau mungkin rawan [tidak dibayarkan], itu kani datangi," ujarnya.

BACA JUGA : Pemkot Jogja Buka Posko Konsultasi THR dan Pantau

Di sisi lain, Sutiasih mencatat tahun lalu masih ada beberapa aduan yang masuk perihal peringatan THR ke Disnaker Sleman. "Ada, tapi enggak begitu banyak," katanya

Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Irsad Ade Irawan mengharapkan pemerintahan untuk bekerja sama dengan serikat buruh dalam membentuk polos THR. Selain itu menjelang lebaran nanti, Irsyad mendorong pemerintah daerah bisa melakukan pasar murah dan memberikan bantuan sembako kepada buruh yang akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri dan terancam dengan pemotongan upah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.