RSPS Bantul Soroti Masalah Rujukan BPJS, Ini Kendala Sering Dikeluhkan
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Anggota DPR RI, MY Esti Wiayati saat berdialog dengan kelompok diabel dan Lansia di Balai Kalurahan Palbapang, Bantul, Kamis (13/4/2023). /Harian Jogja-Sunartono.
Harianjogja.com, BANTUL—Kelompok difabel Bantul meminta kepada pemerintah untuk memfasilitasi mereka dengan pelatihan keterampilan dan pemasaran produk khusus bagi difabel yang masih bisa beraktifitas tanpa bantuan orang lain. Tujuannya agar difabel dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga tidak mengandalkan bantuan dari orang lain.
Demikian diungkapkan ole Ketua Paguyuban Difabel Pelita Harapan Palbapang Bantul, Rosyid Hanif Fauzi dalam acara pembagian sembako dari Anggota DPR RI MY Esti Wiayati untuk difabel dan lansia di Balai Kalurahan Palbapang, Bantul, Kamis (13/4/2023). Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Bantul, Joko B. Purnomo, Anggota DPRD Bantul Pramu Diananto Indratriatmoko, dan Kepala Dinas Sosial Bantul Gunawan Budi Santoso.
BACA JUGA : Keren! Mahasiswa Difabel UGM Kembangkan Aplikasi
Rosyid mengatakan sebenarnya kelompok difabel mau bergerak untuk berusaha mencukupi kehidupan sendiri namun kurang mendapatkan informasi dan cara mereka untuk bekerja. Karena itu ia berharap pemerintah memfasilitasinya.
“Dengan adanya pelatihan, difabel dapat bekerja mandiri, dapat mencukupi kebutuhan sehari- hari tanpa menggantungkan bantuan dari orang lain,” ujarnya.
Selain pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha, ia juga meminta untuk pendampingannya sampai difabel benar-benar bisa mandiri dalam menjalani usaha. Ia kawatir tanpa adanya pendampingan setelah pelatihan dan pemberian modal, di tengah jalan mandek sehingga modalnya menjadi sia-sia.
Lebih bagus lagi, kata dia, selain pelatihan keterampilan dan pemberian modal juga dilanjutkan dengan pelatihan pemasaran agar difabel tidak bingung lagi memasarkan produknya. “Pelatihan pemasaran yang dibutukan saat ini atau di era digital seperti sekarang adala digital marketing, karena selain lebih kekinian juga mudah dipraktikkan di rumah sehingga difabel tidak harus keluar rumah untuk menjalankan usahanya misalnya bagaimana membuat postingan yang menarik atau membuat iklan yang bagus. Ini yang kami harapkan,” paparnya.
Rosyid mengatakan khusus untuk difabel yang lansia diharapkan semua datanya masuk dalam Data Terpadu Keseateraan Sosial (DTKS) karena difabel lansia memang perlu mendapatkan bantuan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya.
Anggota DPRD RI MY Esti Wijayati mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) salah satu konsentrasinya memang berusaha meningkatkan kemandirian difabel termasuk permodalan yang bisa diberikan melalui program Kemensos. Ia mengapresiasi apa yang disampaikan Rosyid bagaimana kelompok difabel menginginkan mendirian ekonomi.
BACA JUGA : Difabel DIY Berlatih Memproduksi Podcast
“Sehingga pemerintah perlu mendengarkan, perlu memperjuangkan sekaligus memberikan program sesuai apa yang diharapkan para disabilitas khusus kemandirian ekonomi,” katanya.
Wakil Bupati Bantul, Joko B Purnomo berjanji untuk memfasilitasi kelompok difabel dalam menuju kemandirian ekonomi. “Pelatihan program dan pemasaran digital yang akan digalakkan,” katanya.
Ia menyampaikan jumlah difabel di Bantul ada sekitar 6.000an dan hampir semua sudah tercover BPJS Kesehatan. Namun tidak semua mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena tidak tercatat dalam DTKS.
‘Karena itu untuk memudahkan pendataan, kami minta difabel membentuk paguyuban atau komunitas seperti yang sudah dibentuk di Kalurahan Palbapang, Kalurahan Trirenggo, dan Kalurahan Sabdodadi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Ada lima periode long weekend pada 2027. Maret dan Mei menjadi bulan dengan rangkaian hari libur dan cuti bersama.
Serangan teror di kantor polisi Kota Kohat, Pakistan, menewaskan 21 orang termasuk 15 polisi dan melukai lebih dari 80 orang.
Kemensos memperluas akses pendidikan gratis bagi lebih dari 44.000 anak keluarga miskin melalui 182 sekolah dan DTSEN.
OJK menetapkan modal disetor minimal BMKS Rp1 triliun. POJK 16/2026 juga mengatur syarat izin, direksi, dan dewan komisaris.
Prabowo menegaskan ekonomi Indonesia harus berasas kekeluargaan dan pengelolaan kekayaan alam ditujukan untuk kemakmuran rakyat.