Epson Hadirkan Generasi Terbaru EcoTank, Cetak Lebih Cepat dan Hemat
Desain lebih ringkas, kapasitas tinta tinggi, dan konektivitas lebih cerdas untuk mendukung kebutuhan rumah tangga hingga UMKM
Sejumlah peserta mengikuti FKP Penyusunan Standar Pelayanan pada KPU DIY, di Platinum Adisutjipto, kamis (13/4/2023)/Harian Jogja-Lugas Subarkah
SLEMAN—KPU DIY menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada KPU DIY, di Platinum Adisutjipto, kamis (13/4/2023). Melalui forum ini, diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan KPU DIY kepada masyarakat.
Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, menjelaskan KPU DIY tidak hanya melaksanakan pelayanan pada saat pemilu saja. Di luar tahapan pemilu, KPU DIY juga memberi layanan informasi, magang mahasiswa, pengaduan, pendidikan pemilu dan sebagainya.
“Budaya kerja melayani dengan cepat, tepat dan tanpa biaya, kami terus internalisasi. Termasuk di dalamnya kami memiliki standar pelayanan termasuk SOP sebagai alat bantu untuk melayani baik internal maupun eksternal,” ujarnya.
Untuk memberi pelayanan yang lebih baik, selain evaluasi internal, KPU DIY ingin mendapatkan masukan dan evaluasi dari pihak di luar KPU DIY. “Kalau dilengkapi outsider dari penerima layanan maupun yang memiliki kepakaran atau ketugasan terkait akan menjadi input yang bagus untuk memperbaiki pelayanan,” kata dia.
Dalam forum ini dibahas Penyampaian Layanan yang mencakup enam poin dan Pengelolaan Pelayanan yang mencakup delapan poin. Dalam aspek Penyampaian Layanan, salah satunya mencakup poin jangka waktu pelayanan yang dalam uraiannya disesuaikan dengan kesepakatan antara pemojon layanan dan KPU DIY.
Kemudian ada poin produk layanan yang dalam uraiannya meliputi layanan sosialisasi, audiensi kepemiluan dan pendidikan pemilih. Dalam memberikan produk layanan tersebut, KPU tidak menerima pembayaran atau tidak dikenakan biaya.
Forum ini diikuti oleh sejumlah pihak seperti media, LSM, Ombudsman RI Perwakilan DIY, Bawaslu DIY, organisasi masyarakat, karang taruna, dunia usaha dan lainnya. Pemred Harian Jogja, Anton Wahyu Prihartono, turut memberi masukan dalam FKP ini.
Menurutnya, poin jangka waktu pelayanan yang disebutkan dalam uraian kurang spesifik. Jangka waktu itu bisa dibuat lebih dengan lebih memberi kepastian kepada pemohon layanan. “Misalnya dalam waktu maksimal satu bulan atau 40 hari,” katanya.BC
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Desain lebih ringkas, kapasitas tinta tinggi, dan konektivitas lebih cerdas untuk mendukung kebutuhan rumah tangga hingga UMKM
Cara menyimpan video Instagram tanpa aplikasi tambahan bisa dilakukan lewat fitur bawaan maupun browser. Simak langkah mudah dan aman berikut ini.
Biaya perpanjangan izin tinggal di Jepang naik drastis mulai Oktober 2026. Izin tinggal tetap melonjak 1.900% jadi 200.000 yen. Simak daftar lengkapnya.
Belanja Pemkot Jogja dalam APBD Perubahan 2026 naik Rp205,12 miliar menjadi Rp2,11 triliun. Pemkot menyebut fiskal tetap terjaga.
Apple dikabarkan luncurkan iPhone lipat pertama pada 9 September 2026. Ini acara pertama CEO baru John Ternus. Harga diprediksi tembus Rp35 juta. Simak bocorann
Ariel Tatum resmi mengganti nama legal menjadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini setelah permohonannya dikabulkan PN Jakarta Selatan. Ini alasan di baliknya.