Pemkab Gunungkidul Pastikan Tak Ada Aset yang Digadaikan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul memastikan tidak aset yang digadaikan. Saat ini Pemkab memilih menutupi defisit anggaran dengan efisiensi dan peningkatan potensi pendapatan asli daerah.

BACA JUGA: Aset Gunungkidul Disensus Tahun Depan agar Terawat

Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan, Pemkab sedang melakukan efsiensi melalui rasionalisasi program kegiatan. Hal itu dilakukan untuk memangkas defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat, defisit anggaran di Pemkab Gunungkidul tidak boleh melebihi 2,2%. Adapun kondisi saat sekarang dalam posisi defisit 4,7% sehingga dilakukan penghematan.

“Makanya ada sejumlah program yang dipangkas. Agar defisit bisa memenuhi ketentuan dari Pemerintah Pusat,” kata Sri Suhartanta menjawab pertanyaan Harianjogja.com, Selasa (28/4/2023).

Meski demikian, ia memastikan di dalam program pemangkasan defisit tidak sampai mengambil kebijakan pembiayaan daerah atau meminjam ke pihak lain. Dengan kepastian itu, Sri Suhartanto mengatakan tidak ada aset milik Pemkab Gunungkidul yang dijadikan jaminan ke bank atau pihak lainnya.

“Kita tidak ada peminjaman ke pihak mana pun,” katanya.

Ia menambahkan, untuk menekan defisit tidak hanya dengan memangkas sejumlah program yang belum masuk prioritas. Selain, juga ada upaya memaksimalkan potensi pendapatan agar disparitas bisa dikurangi.

“Terus kami genjot agar pendapatan bisa terus ditingkatkan karena ini menyangkut kemampuan keuangan daerah,” kata mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah ini.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, anggota DPRD Gunungkidul sepakat agar potensi pendapatan yang dimiliki dapat dioptimalkan. Menurut dia, rekomendasi tentang upaya memaksimalkan pendapatan telah disampaikan ke bupati.

Dorongan untuk mengoptimalkan PAD tidak lepas dari perkembangan perekonomian daerah yang semakin membaik.

"Untuk sejumlah pajak yang ditarik sudah ada upaya meningkatkan target pendapatan. Namun, kami berharap upaya optimalisasi terus dilakukan karena penghasilan yang diperoleh sangat penting untuk pembangunan daerah,” katanya.

Menurut dia, ada beberapa pajak yang diharapkan berkontribusi lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya. Potensi ini seperti Pajak Hiburan, BPHTB, PBB-P2 dan Pajak Reklame serta tetap meningkatkan target pajak lainnya secara maksimal.

“Badan Anggaran mendorong agar segala potensi PAD dapat diotimalkan diantaranya dengan peningkatan fokus pada kasus-kasus pajak PBB-P2,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.