Ditemukan Jalan Tak Layak, Infrastruktur Pertanian di Kulonprogo Perlu Ditingkatkan

Harianjogja.com, KULONPROGO—Komisi II DPRD Kabupaten Kulonprogo yang membidangi perekonomian mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan anggaran guna pembangunan pendukung infrastruktur pertanian.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kulonprogo, Priyo Santoso mengatakan pembangunan pendukung infrastruktur pertanian sangat penting dilakukan. “Selama ini masih ada akses menuju lahan pertanian yang tidak layak dilewati. Itu kan tidak memperlancar ketika bertani dan membawa hasil pertanian,” kata Priyo ditemui di kantornya pada Senin (17/4/2023).

BACA JUGA : Kembangkan Koro Benguk, Kulonprogo Buka Lahan 20 Hektar

Priyo menambahkan petani juga masih sering mengalami kesulitan ketersediaan air bersih ketika masuk musim kemarau. Pengairan yang baik tentu membantu petani dalam mengembangkan tanaman mereka. Karena itu Priyo meminta kepada Pemda agar drainase pertanian dibangun lebih masif.

“Air kan kemudian bisa masuk tanpa hambatan ke lahan-lahan pertanian. Sebenarnya tidak hanya itu, di kawasan krisis air juga kami minta untuk dibangun sumur bor. Teknologi juga penting untuk menarik air ke lahan-lahan itu,” katanya.

Selain sebagai sumber air bagi masyarakat, sumur bor tersebut dapat mengairi lahan-lahan pertanian apabila terdapat kendala pada sumber air lain. Lahan-lahan kritis tersebut pun juga dapa dikelola dengan cara lain.

Lahan-lahan produktif di Kabupaten Kulonprogo telah banyak berkurang seperti mega proyek Bandara Internasional Yogyakarta dan Tol Jogja-YIA. Dengan begitu, lahan krisis harus dikelola dengan maksimal seperit dijadikan area persawahan baru.

Ia mendorong agar DPP mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Keistimewaan (Danais). “Anggaran Pemda kan masih minim. Oleh karena itu, harus ada akses pendanaan lain baik dari pusat maupun provinsi. Terkait pengadaan sumur bor dari anggaran daerah saja baru sekitar Rp10 juta,” ucapnya.

Tidak hanya terkait sumber pendanaan, Komisi II meminta agar DPP memetakan lahan-lahan krisis yang dapat dikembangkan untuk cetak sawah baru. Apabila sudah dikembangkan, maka nilai tanah tersebut akan naik, kata Priyo.

Sub Koordinator Seksi Produksi Bidang Tanaman Pangan DPP Kulonprogo, Kirmi mengatakan jawatannya segera mencetak sawah baru seluas 35 hektar di sembilan titik seperti di Pengasih dengan empat titik, lalu Samigaluh dua titik, Kalibawang satu titik, Sentolo satu titik, Lendah satu titik.

BACA JUGA : Dinas Pertanian Kulonprogo Gelar Outbreak Investigation

“Kami sudah membuat rancang bangun cetak sawah baru itu. Nah, nanti yang membuka lahan itu kelompok tani yang bersangkutan. Cetak sawah baru itu kami lakukan di lahan-lahan kritis atau marginal,” katanya.

Kirmi menambahkan DPP memiliki target cetak sawah baru seluas 350 hektar. Sampai saat ini, sudah ada 305 hektar sawah baru yang tercetak. Dengan demikian masih ada 10 hektar yang akan dicetak tahun 2024.

Total APBD yang digunakan untuk cetak sawah baru tahun 2023 mencapai Rp525 juta dengan estimasi alokasi anggaran per hektar Rp15 juta.

Lebih jauh, Kirmi menjelaskan DPP akan mengakses danais untuk membiayai pembangunan jaringan irigasi tersier di Kaliagung, Sentolo. Pembangunan tersebut akan dilakukan pada Mei 2023.

Senada dengan Priyo Santoso, Kirmi menegaskan bahwa lahan produktif di Kabupaten Kulonprogo cukup banyak berkurang akibat pembangunan megaproyek seperti Bandara Internasional Yogyakarta dan Tol Jogja-YIA.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.