APBN 2027 Alokasikan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK Daerah
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Ilustrasi./Reuters-Mike Hutchings
Harianjogja.com, JOGJA—Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta penanganan potensi kekeringan selama musim kemarau oleh pemerintah daerah tidak sekadar diwujudkan melalui dropping atau distribusi air bersih.
Peneliti PSBA UGM Djati Mardiatno mengatakan banyaknya intensitas distribusi air bersih menunjukkan bahwa manajemen risiko kekeringan di suatu daerah masih perlu diperbaiki. "Distribusi air bersih kan sifatnya hanya respons ya. Keberhasilan penanganan bencana kekeringan justru ditandai berkurangnya 'dropping' yang dilakukan," ujar dia, Minggu (30/4/2023).
Djati menuturkan sedikitnya pasokan air bersih ke daerah yang dilanda kekeringan menadakan bahwa pemda bersama warga setempat telah mampu memitigasi dan mengantisipasi jauh sebelum kekeringan terjadi.
Ia mencontohkan, di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang setiap tahun beberapa wilayahnya mengalami kekeringan semestinya telah terbangun sarana sumur bor serta pipanisasi secara memadai hingga menjangkau seluruh permukiman warga.
Selain itu, warga setempat juga dipastikan telah memiliki budaya memanen air hujan dengan cara menyiapkan tandon air secara mandiri.
Kendati BMKG meramalkan bahwa musim kemarau yang terjadi tahun ini lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menurut dia, dengan kesiapan itu pemda dan warganya tetap tenang menghadapi kemungkinan terjadi kekeringan.
"Sebetulnya kita kan sudah beberapa kali menghadapi fenomena 'El-Nino'. Belajar dari pengalaman semestinya sudah tidak kaget lagi," kata dia.
Karena saat ini telah memasuki musim kemarau, menurut Djati, kampanye memanen air hujan bisa dikatakan terlambat meski masih memungkinkan dilakukan. "Semestinya itu dilakukan saat awal musim hujan kemarin. Sekarang antisipasinya adalah menghemat air. Gunakan air secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari," ucapnya.
Stasiun Klimatologi BMKG Yogyakarta memprediksi awal musim kemarau 2023 di DIY terjadi pada April dasarian II yang meliputi sebagian kecil Kabupaten Sleman bagian barat, sebagian kecil Kabupaten Bantul bagian bara, dan Kabupaten Kulon Progo bagian timur.
Berikutnya, April dasarian III meliputi Kabupaten Kulon Progo bagian barat dan selatan, disusul Mei dasarian I meliputi Kabupaten Kulon Progo bagian utara, sebagian besar Kabupaten Sleman serta sebagian besar Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.
Puncak musim kemarau 2023 di DIY diprakirakan berlangsung antara Juli hingga Agustus 2023. Sejumlah daerah di DIY yang setiap tahun berpotensi bencana kekeringan saat musim kemarau, di antaranya Kecamatan Rongkop dan Tepus, Kabupaten Gunungkidul; Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul; Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo; dan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
IHSG ditutup turun 26,16 poin atau 0,43 persen ke 6.121,70 pada Selasa (29/9/2026), mengikuti pelemahan bursa Asia.
Pilur PAW 2026 digelar serentak di 66 kalurahan di tiga kabupaten DIY. Warga diingatkan menjaga ketertiban dan kerukunan.
Disdikpora Jogja meminta sekolah meningkatkan kewaspadaan influenza, pemantauan kesehatan, PHBS, dan deteksi dini untuk mencegah penularan.
Stasiun Lempuyangan ditata menjadi stasiun khusus penumpang. Aktivitas angkutan semen direncanakan pindah ke Stasiun Prambanan.
Bawaslu Bantul mendorong Pilur 2026 bebas politik uang dengan memperkuat gerakan Desa Anti Politik Uang di 30 kalurahan.