DPRD Soroti Pendataan dan Anggaran Program Stunting Sleman
DPRD Sleman menyoroti pentingnya evaluasi berkala, pemutakhiran data keluarga berisiko, dan koordinasi lintas sektor untuk menekan stunting.
Aksi MPBI dalam peringatan Hari Buruh di Titik Nol Kilometer, Senin (1/5/2023)./Harian Jogja-Stefani Yuliandriani
Harianjogja.com, JOGJA — Dengan upah mereka saat ini, buruh DIY dinilai sulit membeli rumah. Sejumlah buruh di DIY yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menuntut agar upah minimum pekerja naik sebesar 50%.
Sekjen DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Irsyad Ade Irawan mendesak agar Pemda DIY dapat menaikkan upah buruh di DIY.
“Kami mendesak Gubernur DIY untuk menaikkan upah buruh sebesar 50 persen. Karena upah buruh di DIY tidak cukup untuk hidup layak, hidup layak Rp3,5 juta-Rp4 juta,” ucapnya dalam peringatan Hari Buruh di Titik Nol Kilometer, Senin (1/5/2023).
Menurutnya, upah minimum buruh di DIY saat ini dinilai masih terlalu rendah, sehingga mustahil bagi buruh untuk bisa membeli rumah di DIY. Karena itulah, menurut Irsyad dalam aksi tersebut buruh meminta kenaikan upah minimum. “Perlu kenaikan 50% sehingga upah buruh di DIY sampai minimal bisa Rp.3 juta,” ucapnya.
BACA JUGA: Peringati May Day, 2.500 Buruh di Sleman Ikuti Jalan Sehat
Selain itu, dalam aksi tersebut buruh juga meminta agar Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) dapat digunakan untuk membangun perumahan murah bagi buruh.
“Karena itu kami mendesak Gubernur DIY, dan Wakil Gubernur DIY untuk membagikan sebagian SG dan PAG untuk dijadikan perumahan buruh,” katanya.
Selain itu, buruh juga menuntut agar Pemda DIY dapat mengalokasikan Danais untuk dapat diaplikasikan ke sejumlah usaha yang dikelola buruh. Buruh juga meminta dicabutnya UU Cipta Kerja, dan Permenaker No.5/2023, dan mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Sleman menyoroti pentingnya evaluasi berkala, pemutakhiran data keluarga berisiko, dan koordinasi lintas sektor untuk menekan stunting.
PKB DIY menggelar diskusi Sosialisme Islam bersama Zuly Qodir dan Gugun El Guyanie untuk membahas keadilan sosial dan politik Islam.
Akademisi UMY Ane Permatasari mengusulkan lima kebijakan, termasuk pembebasan PPN pembalut dan subsidi produk menstruasi.
Persita menjamu Isenmulang pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Tuan rumah berupaya mempertahankan rekor tak terkalahkan.
Erika Richardo, Tasya Farasya, dan Atta Halilintar masuk daftar 11 kreator yang mewakili Indonesia di TikTok Awards Southeast Asia 2026.
UU 27/2026 mengatur hak pekerja yang terkena PHK akibat perusahaan tutup. Simak perbedaan pesangon dan penghargaan masa kerja.