HUT Ke-81 RI, Sri Sultan Bicara Makna Kedaulatan dan Kemakmuran
Sri Sultan HB X menegaskan kedaulatan, keadilan dan kemakmuran harus menjadi laku bangsa dalam membangun Indonesia.
Aksi MPBI dalam peringatan Hari Buruh di Titik Nol Kilometer, Senin (1/5/2023)./Harian Jogja-Stefani Yuliandriani
Harianjogja.com, JOGJA — Dengan upah mereka saat ini, buruh DIY dinilai sulit membeli rumah. Sejumlah buruh di DIY yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menuntut agar upah minimum pekerja naik sebesar 50%.
Sekjen DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Irsyad Ade Irawan mendesak agar Pemda DIY dapat menaikkan upah buruh di DIY.
“Kami mendesak Gubernur DIY untuk menaikkan upah buruh sebesar 50 persen. Karena upah buruh di DIY tidak cukup untuk hidup layak, hidup layak Rp3,5 juta-Rp4 juta,” ucapnya dalam peringatan Hari Buruh di Titik Nol Kilometer, Senin (1/5/2023).
Menurutnya, upah minimum buruh di DIY saat ini dinilai masih terlalu rendah, sehingga mustahil bagi buruh untuk bisa membeli rumah di DIY. Karena itulah, menurut Irsyad dalam aksi tersebut buruh meminta kenaikan upah minimum. “Perlu kenaikan 50% sehingga upah buruh di DIY sampai minimal bisa Rp.3 juta,” ucapnya.
BACA JUGA: Peringati May Day, 2.500 Buruh di Sleman Ikuti Jalan Sehat
Selain itu, dalam aksi tersebut buruh juga meminta agar Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) dapat digunakan untuk membangun perumahan murah bagi buruh.
“Karena itu kami mendesak Gubernur DIY, dan Wakil Gubernur DIY untuk membagikan sebagian SG dan PAG untuk dijadikan perumahan buruh,” katanya.
Selain itu, buruh juga menuntut agar Pemda DIY dapat mengalokasikan Danais untuk dapat diaplikasikan ke sejumlah usaha yang dikelola buruh. Buruh juga meminta dicabutnya UU Cipta Kerja, dan Permenaker No.5/2023, dan mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sri Sultan HB X menegaskan kedaulatan, keadilan dan kemakmuran harus menjadi laku bangsa dalam membangun Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan tak langsung datang ke NTT usai gempa M7,7. Ia tak ingin pejabat daerah sibuk menjemput dan fokus warga terganggu.
KPK menggeledah Rektorat Unsoed dan sejumlah rumah tersangka kasus dugaan korupsi PMB jalur Mandiri. Penyidik menyita dokumen dan bukti elektronik.
DPRD) Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda pemungutan dan penghitungan suara calon Wakil Bupati (Wabup) Klaten sisa masa jabatan 2025-2030
Pemkot Jogja memadukan CKG dengan skrining TB untuk menemukan kasus secara dini, menyasar anak kelompok rentan, kontak erat pasien, dan warga berisiko.
Kemenkes mengungkap kualitas udara sejumlah wilayah Indonesia masuk kategori berbahaya akibat karhutla. Palangka Raya mencatat ISPU 573.