Tangani Stunting dan Kemiskinan, Pemda DIY Maksimalkan Peran Kalurahan

Harianjogja.com, JOGJA– Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, kemiskinan dan ketimpangan di DIY perlu ditangani secara kolaboratif lintas wilayah, lintas sektor dan lintas aktor.

Hal itu disampaikan Sultan saat menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulan I Tahun 2023, di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Danurejan, Selasa (16/5/2023).

Penanganan masalah kemiskinan dan ketimpangan di DIY, lanjut Sultan, untuk melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo di mana setiap daerah wajib berkontribusi pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem sampai 0% pada tahun 2024. "Itu [ketentuan] harus dilaksanakan," ujar Sultan keterangan persnya.

BACA JUGA: Salut! Pemda DIY Masuk 3 Besar Provinsi Berdaya Saing Digital Tertinggi Nasional

Diketahui, ekonomi DIY tumbuh positif 5,15%, disertai capaian Indeks Pembangunan Manusia 80,64 di atas rerata nasional. Ini menunjukan perbaikan kondisi sosial ekonomi. Disaat bersamaan, capaian DIY pada angka kemiskinan 11,49 dan rasio Gini 0,459 di atas rerata nasional menjadi perhatian publik.

Oleh karena itu, isu hulu dan hilir perlu disinkronkan melalui upaya Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik). Hal ini agar reformasi birokrasi bukan hanya tumpukan kertas, tetapi dapat memiliki dampak untuk masyarakat.

"Saya mengingatkan kepada Bupati/Walikota dan Kepala OPD untuk memberikan dukungan penuh pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik terutama pada Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dengan semangat kolektif Jogja Satu Bangkit Bersama, sebagaimana telah saya sampaikan pada peluncuran RB tematik lalu,” papar Sultan.

Tahun 2023, Pemda DIY memiliki tema pembangunan “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan.” Capaian indikator pembangunan DIY pada tahun 2023 yang telah ditargetkan pada dokumen RPD Tahun 2023-2026 akan berkesinambungan dengan pelaksanaan dokumen RPJMD DIY 2022-2027 ke depan.

Bagi Sultan, reformasi kalurahan diperlukan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di wilayah tertinggal. Reformasi kalurahan juga berperan untuk pemerataan aksesibilitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tertinggal.

"Saya harapkan reformasi kalurahan dapat segera diimplementasikan dengan memperhatikan diferensiasi kekhasan wilayah dalam menghasilkan produk barang/jasa/ layanan yang menjadi potensi unggulan masing-masing Kabupaten/ Kota,” ujar Sultan.

BACA JUGA: Korban Mafia Tanah di Jogja Minta Pemda DIY Jangan Robohkan Bangunan

Dia juga mengingatkan agar Kepala OPD menjadikan hasil triwulan ini sebagai lesson learnt untuk menapaki capaian kinerja tahun 2023. “Saya harapkan inovasi pelayanan publik yang telah dibina, didampingi sampai yang telah diakui sebagai prestasi daerah di kancah nasional melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, Kemenpan RB terus didukung keberlanjutannya, dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat,” tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Prof. M. Mahfud MD mengatakan, Rakordal yang digelar ini penting mengingat membahas mengenai langkah pembangunan kedepan. Pun dengan pemberian penilaian atas kinerja OPD yang dapat menjadi bahan evaluasi yang positif.

Menurut Mahfud, perlu ada penilaian obyektif atas penyerapan anggaran terendah dan penyerapan anggaran terbaik. Tradisi ini bertujuan untuk mengendalikan penyerapan anggaran, yang juga dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena memang, penyerapan anggaran yang sesuai dengan program menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah.

“Tradisi kuartalan ini menjadi penilaian ini menjadi sangat baik dilakukan agar semuanya berpacu bukan menghambur-hamburkan anggaran, tapi menghabiskan, menyerap anggaran sesuai dengan program. Karena kalau tidak terserap sesuai dengan program berarti programnya tidak terlaksana dengan baik,” ungkap Mahfud.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.