Sensus Ekonomi Kota Jogja Capai 46 Persen, Pengisian Data Lewat CAPI
BPS Kota Jogja mencatat Sensus Ekonomi 2026 mencapai 46%. Responden kini dapat mengisi data mandiri melalui layanan CAPI.
Ilustrasi tanah kas desa/Harian Jogja
Harianjogja.com, JOGJA—Inspektur DIY Muhammad Setiadi menyampaikan saat ini memeriksa tiga kasus penyalahgunaan tanah kas desa (TKD) di Kabupaten Sleman.
“Baru masuk pemeriksaan [kasus penyalahgunaan tanah kas desa] D’Junas di Maguwoharjo, di Condongcatur, dan Kafe Bawah Langit [Minomartani, Ngaglik, Sleman]. Kandara Village belum, kan kemarin [Selasa, 16/5/2023] baru ditutup,” katanya saat ditemui di ruangannya, Rabu (17/5/2023).
Dengan adanya tiga kasus penyalahgunaan tanah kas desa tersebut, Setiadi pun menegaskan agar masyarakat yang memanfaatkan tanah kas desa harus sesuai peruntukannya. “Buat perhatian dari semua kepala desa, agar mempergunakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Pergub No.34/2017 harus sesuai, kalau tidak sesuai ya tunggu akibatnya saja,” katanya.
BACA JUGA: Johnny Plate Jadi Tersangka, Istana: Jabatan Menteri Akan Diambil Alih
Selama ini menurut Setiadi, Pemda DIY telah melakukan pengawasan secara berjenjang terkait pemanfaatan tanah kas desa dengan berdasarkan Pergub DIY No.34/2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Dalam regulasi tersebut, diatur terkait pemanfaatan TKD oleh pihak ketiga, atau masyarakat dapat dilakukan dengan mengajukan izin ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) kabupaten, kemudian diajukan ke Dispertaru Provinsi. Selanjutnya permohonan perizinan tersebut akan disampaikan ke Panitikismo.
Apabila izin telah disetujui, maka akan disampaikan kepada kepala desa. Kemudian, menurut Setiadi, kepala desa yang akan melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah kas desa dengan pihak ketiga. “Yang paling penting sesuai dengan izin peruntukannya. Kalau kegiatan wisata ya harus wisata, enggak boleh untuk yang lain,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPS Kota Jogja mencatat Sensus Ekonomi 2026 mencapai 46%. Responden kini dapat mengisi data mandiri melalui layanan CAPI.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan Program Makan Bergizi Gratis dijalankan secara transparan tanpa rapat rahasia dan konflik kepentingan.
Danantara membuka pendaftaran Lenders Panel untuk pembiayaan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik hingga 28 Juli 2026.
Dinsos Bantul memperkuat pengawasan dan pembinaan anak jalanan untuk mencegah eksploitasi anak di sejumlah titik rawan.
Pemerintah menyiapkan akses tol untuk Kawasan Industri Kendaraan Nasional di Subang guna mendukung manufaktur kendaraan listrik nasional.
BI dan pemerintah memperkuat GPIPS untuk mengendalikan inflasi pangan dan mengantisipasi dampak El Nino di berbagai wilayah Indonesia.