Soal Kurikulum Merdeka, Nadiem: Kreativitas dan Potensi Siswa Terwadahi

Harianjogja.com, JOGJA—Saat ini ada 80 persen sekolah di DIY telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Penerapan kurikulum tersebut diharapkan dapat mewadahi kreativitas dan potensi siswa. 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nadiem Anwar Makarim menyampaikan saat ini siswa membutuhkan pendidikan yang mengakomodasi kreativitas dan potensi mereka yang beragam. Melalui penerapan kurikulum merdeka, menurut Nadiem, potensi tersebut dapat terwadahi. 

Nadiem juga mengapresiasi DIY alokasi sebesar 20 persen APBD DIY untuk pendidikan. Menurutnya hal tersebut dirasa penting, karena besarnya alokasi APBD untuk pendidikan sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan tersebut.

“Alhamdulillah kami memberikan apresiasi yang besar bahwa benar-benar realisasi alokasi 20 persen APBD untuk pendidikan dilakukan. Tidak semua daerah melakukan itu, bahkan banyak yang masih menggunakan anggaran pusat untuk pendidikan. Tetapi DIY benar-benar menggunakan APBD,” katanya, Senin (29/5/2023). 

Baca juga: Resmi! Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Listrik Ditetapkan 0%

Selain itu, Nadiem juga mengapresiasi program khusus di DIY yang mewadahi disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan. Dia  memandang memberikan kesetaraan atas hak para kaum disabilitas ini sangat penting.

“Program khusus untuk disabilitas bisa menjadi percontohan untuk daerah-daerah lain. Ini bagus,” katanya.

Selain itu, Nadiem juga mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di DIY, terutama berkaitan dengan guru penggerak. Sesuai dengan tujuan diadakan program guru penggerak, Menteri Nadiem meminta untuk pengisian jabatan kepala sekolah yang kosong diisi oleh guru penggerak, meskipun secara usia mereka masih terbilang muda.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan DIY Didik Wardaya menyampaikan akan memenuhi evaluasi yang disampaikan Nadiem. Ia akan memasifkan gerakan mengisi kursi kepala sekolah yang kosong dengan guru-guru yang telah lolos sebagai guru penggerak. Saat ini menurutnya, ada sekitar 100 orang yang tercatat memiliki status guru penggerak di DIY, yang kesemuanya berada di sekolah negeri. Sedang untuk swasta, Didik mengimbau para penyelenggaranya untuk melakukan penyesuaian.

“Diharapkan guru penggerak itu menjadi motor pembelajaran di sekolah-sekolah dan diharapkan juga karena ini dalam proses latihan yang panjang, diajari untuk bagaimana melakukan pembelajaran yang bisa menginspirasi, kemudian diharapkan ini [guru penggerak] bisa dijadikan kepala sekolah ketika ada kekosongan kursi kepala sekolah,” katanya.

Kurang Sinkron

Selain itu, terdapat evaluasi pada Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD). ASPD dianggap masih merupakan kurikulum lama yang kurang sinkron terhadap Kurikulum Merdeka. Namun menurut Didik, ASPD yang diterapkan di DIY berbasis literasi guna memudahkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dia mengatakan akan ada diskusi lebih lanjut terkait dengan hal ini.

“Kami mengusulkan mudah-mudahan di pusat ada semacam standar untuk diberikan di sekolah terkait dengan PPDB. Tadi beliau menyampaikan bahwa nanti permasalahan di daerah akan dibantu penyelesaiannya oleh pusat,” katanya.

Didik menyambut baik apresiasi dan evaluasi dari Kemendikbudristek RI untuk peningkatan kualitas pendidikan di DIY. Bagaimanapun menurutnya, DIY adalah salah satu barometer untuk pendidikan di Indonesia yang wajib ikut mendukung kemerdekaan belajar yang saat ini digencarkan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.