Advertisement
Ombudsman RI DIY: Pengganti ASPD Jangan Dijadikan Indikator PPDB agar Siswa Tidak Terbebani
Pelaksanaan ASPD di Kota Jogja, beberapa waktu lalu - Ilustrasi - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Ombudsman RI Perwakilan (OR) DIY meminta pengganti assessment standarisasi pendidikan daerah (ASPD) tidak dijadikan indikator penilaian penerimaan peserta didik baru (PPDB). Permintaan ORI DIY itu agar ASPD tidak membebani siswa dengan ujian-ujian yang tak perlu.
ORI DIY menyambut baik permintaan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk menghapus ASPD.
Advertisement
“Kembalikan ke fungsi pendidikan sebagai layanan publik, prinsipnya harus memudahkan. Jika ASPD menjadi instrumen yang justru menambah beban pelajar, sehingga tidak memudahkan pelajar, apalagi tidak sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi, saya sependapat bahwa ASPD perlu dievaluasi,” jelas Kepala ORI DIY Budhi Masturi, Jumat (2/6/2023).
Budhi menyebut ASPD memang tidak mempengaruhi kelulusan siswa dan tidak bersifat wajib. “ASPD ini memang tidak mempengaruhi kelulusan, tapi dia diperhitungkan dalam PPDB, sehingga tetap menjadi tekanan psikologis bagi pelajar. Padahal jika dibandingkan dengan UN, dulu UN ditiadakan itu salah satunya untuk menghilangkan tekanan psikologis pelajar,” katanya.
BACA JUGA: UGM Masuk Peringkat 50 Kampus Terbaik Versi Times Higher Ecudation
Wacana pengganti ASPD oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY untuk mengganti dengan sistem baru didukung ORI DIY. “Jika ASPD dimaksudkan sebagai instrumen asesmen untuk melihat dan mengetahui mutu keluaran, ya itu saja. Jangan dijadikan instrumen PPDB,” ujar Budhi.
Apapun pengganti ASPD, lanjut Budhi, mestinya hanya untuk memetakan hasil pembelajaran siswa dan menjaga layanan pendidikan agar tak ada kesenjangan antar kabupaten/kota. “Aduan soal ASPD memang belum ada selama tiga tahun penyelenggaraannya, tapi kemarin ada yang mengeluhkan soal kualitas soal ujian ASPD yang buram, baru itu saja,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Buruh di DIY Tuntut UMP Naik 50 Persen dan Hapus Sistem Kontrak
Korban Keracunan MBG di Gunungkidul Masih Ada yang Dirawat di RSUD
HAKI DIY Soroti Struktur Bangunan Laik Fungsi
Transformasi Wukirsari: Dari Buruh Batik ke Desa Wisata Unggul
Advertisement
Perahu Diterjang Ombak, 1 Nelayan Gunungkidul Dinyatakan Hilang
PDIP Gelar Merah-Muda Fest 2025 di Jogja, Catat Tanggalnya
Tarif dan Jadwal DAMRI Semarang Jogja PP, Kamis 30 Okt 2025
Jadwal Bus Sinar Jaya ke Bantul dan Gunungkidul, 30 Oktober 2025
Sengketa Lahan Citra Rejodani Tuntas, Pengembang Beli Tanah
Advertisement
Jadwal Layanan SIM Corner di Jogja, Kamis 30 Oktober 2025
Jadwal SIM Keliling di Kota Jogja, Kamis 30 Okt 2025
Bandara YIA Tunggu Konfirmasi Penerbangan Langsung Turki
Prakiraan Cuaca di Jogja Hari Ini, Kamis 30 Okt 2025
Jambu Air Dalhari Sleman Resmi Peroleh Sertifikat Indikasi Geografis
Advertisement
Cek! Jadwal SIM Keliling di Sleman, Kamis 30 Oktober 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Imbas Shutdown, Dana Perumahan Militer AS Dialihkan untuk Gaji Tentara
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Dana Desa Bantul 2026 Turun Rp18 Miliar Dibandingkan Tahun Lalu
- Dinpar DIY: Festival Lampion di Bantul Aman Tidak Ada Kebakaran
- Siswa SMP Kulonprogo Terjerat Judol, Ibunya Dapat Modal Usaha
- 695 Siswa dan Guru di Saptosari Gunungkidul Diduga Keracunan MBG
- 9.448 Siswa di Gunungkidul Siap Ikuti Tes Kemampuan Akademik
Advertisement
Advertisement
