Peringati Hari Lahir Bung Karno, Bakesbangpol DIY Gelar Sarasehan Pancasila bersama Pemuda

Harianjogja.com, JOGJA—Pelaksanaan pemilihan umum serentak pada 14 Pebruari 2024 mendatang perlu dijalankan dengan baik. Semua warga negara yang sudah memiliki hak pilih harus dijamin bisa memberikan hak suara untuk keberlanjutan proses demokrasi di Indonesia.

Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY menegaskan dalam wujudkan pesta demokrasi tahun depan, ada peran strategis kaum muda sebagai pelopor yaitu bisa turut berperan jalankan edukasi dan pendidikan politik kepada semua termasuk bagaimana jalankan ideologi Pancasila dalam berbangsa dan bernegara.

"Pemilihan Umum 2024 yang digelar serentak pada 14 Pebruai nanti memiliki nilai sejarah penting bagi Indonesia. Kaum muda harus jadi pelopor dalam peran serta aktif dalam proses demokrasi, terutama jalankan Pemilu 2024 dengan bermartabat dan sesuai nilai Pancasila. PDI Perjuangan ajak pemuda bisa lebih berperan aktif dalam proses demokrasi, dalam Pemilu serentak," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY, Selasa, 6/6//2023.

Bertepatan dengan hari kelahiran Bung Karno, 6 Juni, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY menggelar Sarasehan Pancasila bersama dengan pemuda.

Lewat sarasehan Pancasila ini diharapkan bisa semakin memperkuat ideologi Pancasila tertanam di hati dan pikiran seluruh warga terutama pemahaman Pancasila dalam alam pikiran kaum muda sebagai pedoman dalam berbangsadan bernegara.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, dengan mengambil tema sarasehan "Pemuda Semangat, Pemilu Bermartabat, Indonesia Kuat" menghadirkan Prof Sutaryo, dokter dan akademisi UGM, Agus Wahyudi, Ph.D dari Pusat Studi Pancasila UGM dan Zainuri Ikhsan sebagai pembicara.

Agus Wahyudi, peneliti dari Pusat Studi Pancasila UGM menegaskan dalam proses demokrasi elektoral di Pemilu 2024 ke depan penting untuk jalankan juga Pancasila. Sesuai teori moral yang ada dalam kajian demokrasi, Pancasila itu memiliki ukuran moral dalam konteks ukuran "kebaikan" dalam membimbing tindakan atau perilaku dalam kebijakan sosial politik.

"Pancasila dan teori moral memiliki keutamaan kebijakan. Pancasila sebagai ideologi persatuan memiliki sejarah panjang. Pancasila punya tantangan mempersatukan banyak orang, bagaimana mengembangkan sistem kerjasama diantara orang orang yang berbeda," kata Agus Wahyudi.

Dijelaskan dalam sejarahnya Pancasila ada refleksi apakah Pancasila mengakui dan menerima pluralisme sebagai fakta permanen. Pancasila bisa djpahami dari bagaimana pola pikir Sukarno berkaitan dengan nalar publik.

"Ada yang perlu kita refleksi kan, apa arti memilih Republik, seperi yang disampaikan Cicero yaitu soal bagaimana warga negara harus mengenali tanggungjawab kewarganegaraan, punya kesadaran urusan kebaikan bersama, memiliki keutamaan kebajikan, keterlibatan dalam demokrasi deliberatif," kata Agus Wahyudi.

Internalisasi Pancasila dalam praktek nya ke depan penting terus dijalankan apalagi dengan adanya perkembangan demokrasi di tanah air yang terjadi setelah 1998.

"Upaya memperkuat relevansi Pancasila perlu dilakukan oleh pemerintah bersama rakyat dalam hidup bersama di abad 21 dan seterusnya. Ada tantangan yang harus diselesaikan bersama terutama bagaimana internalisasi Pancasila bisa diperkuat baik oleh pemerintah bersama warga negara di era hadirnya konsolidasi demokrasi di tanah air," kata Agus Wahyudi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.