Gunungkidul Krisis Air Saat Kemarau, Sungai Bawah Tanah Jadi Solusi
DPRD Gunungkidul mendorong optimalisasi sungai bawah tanah sebagai solusi jangka panjang mengatasi krisis air bersih saat kemarau.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dampak kemarau di Gunungkidul semakin meluas. Hal ini terlihat dari kegiatan droping yang mulai disalurkan oleh kapanewon.
Penyaluran air bersih salah satunya dilaksanakan di Kapanewon Tepus. Hingga akhir Juni ini ditargetkan penyaluran sebanyak 60 tangki disalurkan ke masyarakat di Kalurahan Purwodadi, Sidoharjo dan Tepus.
Panewu Tepus, Alsito mengatakan, droping air sudah dimulai pertengahan Juni ini. Pelaksanaan dilakukan karena sudah ada permintaan bantuan yang diajukan oleh masyarakat. “Setiap kemarau, warga di lima kalurahan di Tepus banyak yang mengalami kesulitan air bersih. Jadi, kami salurkan bantuan,” kata Alsito, Senin (19/6/2023).
Menurut dia, untuk droping air mengalokasikan anggaran Rp76,5 juta dengan target penyaluran sebanyak 450 tangki. Meski demikian, Alsito mengakui tidak semua kalurahan ditangani oleh kapanewon, sebab untuk Sumberwugu dan Giripanggung dimintakan ke BPBD Gunungkidul.
“Untuk Juni ini kami targetkan penyaluran sebanya 60 tangki ke masayrakat. Hingga sekarang masih berjalan,” katanya.
Panewu Anom Rongkop, Agus Pramuji mengatakan, rencana droping air mulai dilaksanakan di akhir Juni ini. adapun sasarannya berada di Kalurahan Melikan dan Pringombo.
“Sudah kami persiapkan dan segera kami salurkan ke masyarakat yang membutuhkan,” kata Agus.
Dia menjelaskan, untuk droping air dialokasikan dana sebesar Rp40 juta. Rencananya, pagu tersebut digunakan penyaluran air bersih sebanyak 195 tangki,” katanya.
Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Kepala Jawatan Kesejahteraan Sosial, Kapanewon Girisubo, Paelan. Menurut dia, kapanewon sudah mengalokasikan anggaran Rp139,6 juta untuk droping sebanyak 698 tangki air bersih.
“Sekarang masih proses pendaataan pengajuan bantuan. mudah-mudahan di akhir Juni sudah bisa disalurkan ke masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Paelan mengakui tidak semua kalurahan bisa ditangani oleh kapanewon. Pasalnya, untuk penyaluran juga membutuhkan bantuan dari BPBD Gunungkidul.
“Seluruh kalurahan di Girisubo terdampak kekeringan. Untuk penanangan, kami salurkan ke Kalurahan Songbanyu, Pucung, Tileng dan Jerukwudel. Sedangkan, Kalurahan Balong, Jepitu, Nglindur dan Karangawen dimintakan bantuan ke BPBD,” katanya.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Gunungkidul, Sumadi mengatakan, peta rawan terdampak kekeringan di Gunungkidul bisa bertambah. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan data pasti karena masih dalam proses pendataan.
“Yang datanya masuk baru Kapanewon Purwosari dan Saptosari. Sedangkan 16 kapanewon lain belum melaporkan, jadi kami masih menunggunya untuk kepastian data warga terdampak,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul mendorong optimalisasi sungai bawah tanah sebagai solusi jangka panjang mengatasi krisis air bersih saat kemarau.
Trump membuka opsi sanksi AS terhadap bank China yang masih bekerja sama dengan Iran di tengah meningkatnya tekanan ekonomi Washington terhadap Teheran.
BGN DIY menggelar edukasi gizi serentak di seluruh SPPG pada 26-28 Agustus 2026 untuk memperkuat pemahaman gizi dan keamanan pangan MBG.
Draft RUU Perampasan Aset mengatur aset minimal Rp100 juta bisa dirampas negara, termasuk aset yang asal-usulnya tak dapat dibuktikan.
Polda Kalsel menguji cairan tepung berbasis pati singkong untuk menekan karhutla gambut, terutama di tiga wilayah prioritas.
Empat PNS Gunungkidul dijatuhi sanksi disiplin hingga penurunan pangkat dan jabatan. Ini rincian pelanggaran dan hukumannya.