Muncul Usulan Pemekaran Gunungkidul, Pemkab Pastikan Tidak Ada Pembahasan

David Kurniawan

Jum'at, 23 Juni 2023 - 15:07 WIB

Sunartono

Muncul Usulan Pemekaran Gunungkidul, Pemkab Pastikan Tidak Ada Pembahasan

Objek wisata Gunung Ireng di Patuk, Gunungkidul. - Ist

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Seiring adanya usulan untuk pemekaran wilayah di masyarakat. Pemkab Gunungkidul hingga sekarang tidak memiliki rencana melakukan hal tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Muhammad Arif Aldian mengatakan, secara langsung belum mendengar gagasan pemekaran Kabupaten Gunungkidul. Hanya saja, ia mengakui kabar tersebut sudah banyak beredar. “Kalau secara langsung belum mendengar, tapi memang ada isu tersebut,” katanya, Jumat (23/6/2023).

Aldian mengungkapkan, ide tersebut masih sebatas isu di masyarakat. Pasalnya, hingga sekarang di dalam rapat-rapat yang dilaksanakan, pemkab tidak pernah membahas tentang pemekaran. Menurutnya, pemekaran wilayah sudah diatur dalam Undang-Undang No.14/2014, tapi tidak bisa serta merta dilakukan.

Ia beralasan, pemekaran harus mempertimbangkan berbagai aspek terkait dengan urgensi, sisi perysaratan, parameter dan proses yang harus melalui kajian yang mendalam. “Kalau dari pemkab belum pernah membahas terkait isu pemekaran wilayah,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, ada desakan untuk pemekaran kabupaten yang akhir-akhir ini muncul di masyarakat. Salah satu usulan ini disuarakan oleh mantan Anggota DPRD DIY, Slamet.

Menurut dia, secara administratif kewilayah terlalu luas sehingga pelaksanaan pembangunan kurang optimal dan tidak merata. “Saya setuju kalau dimekarkan menjadi dua kabupaten,” kata Slamet.

Dia menjelaskan, alasan pemekaran untuk percepatan pembangunan wilayan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. selain itu, untuk pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat serta percepatan pemanfaatan potensi daerah yang lebih optimal. “Untuk pemekarannya antara sisi timur dengan barat,” katanya.

Menurut Slamet, wacana pemekaran sah secara hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 32 hingga 43. Ia tidak menampik ada dua persyaratan yang harus dipenuhi. Dua syarat ini tidak ada masalah karena Kabupaten Gunungkidul bisa memenuhi syarat-syarat tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News