WPS High Level Meeting 2023 Diselenggarakan di DIY, Ini Agenda yang Dibahas

Harianjogja.com, JOGJA—Dalam rangka menyambut Forum Tingkat Tinggi Perempuan, Perdamaian dan Keamanan atau Women, Peace, and Security (WPS) High Level Meeting 2023, sejumlah masyarakat sipil di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) akan menyelenggarakan forum side event bertajuk Building Resilient Communities: Applying an Intersectional Perspective in The Regional Plan of Action on Women, Peace, and Security di Jogja, pada 4-5 Juli 2023.

Direktur Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, Ruby Kholifah menilai forum tersebut penting dalam keketuaan Indonesia dalam ASEAN tahun ini. “Ini akan menunjukkan bahwa Indonesia [merupakan] negara yang berkomitmen terhadap demokrasi, juga secara praktek nyata Indonesia sangat dapat menjadi teladan bagimana civic peace dipertahankan dan masyarakat sipil memiliki ruang yang besar di dalam proses pengambilan kebijakan,” katanya dalam Briefing Media, Kongkow Bareng Masyarakat Sipil menuju WPS High Level Meeting, Minggu (2/7/2023). 

Dia menyampaikan pada 2000, saat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) mengadopsi resolusi 1325 tentang Women Peace and Security, situasi yang paling dominan saat itu adalah situasi perang dan konflik bersenjata di berbagai dunia.

“Maka warna dari resolusi 1325 sangat lekat sekali dengan tuntutan bagaimana inklusi perempuan ada pada pencegahan dan seluruh aspek penanganan konflik apapun jenis konfliknya, khususnya konflik bersenjata wajib untuk melibatkan perempuan,” katanya. 

BACA JUGA: Negara Asean Berkumpul di Jogja Bahas Standardisasi Produk

Kemudian, menurut Ruby, Indonesia dan Filipina telah mengadopsi resolusi 1325 dan menjalankannya dengan inklusi masyarakat sipil. “Proses yang dipakai oleh Pemerintah Filipina maupun Indonesia cukup terbuka, meskipun hanya Indonesia yang saat ini dianggap implementasinya cukup konsisten karena didukung dengan kondisi sosial politik yang lumayan stabil dibandingkan dengan Filipina, sehingga ada banyak agenda women, peace, and security yang terpuruk,” katanya. 

ASEAN  kemudian mengadopsi regional plan of action tentang women, peace and security pada 5 Desember 2022. Menurutnya, pengadopsian tersebut sebagai upaya ASEAN agar resolusi tersebut dapat diimplementasikan di tingkat nasional. Menurutnya, dalam pengaplikasian resolusi tersebut, yang paling berat yakni keterbukaan atau inklusi dalam prosesnya pengimplementasiannya. 

“Dalam keketuaan Indonesia dalam ASEAN tahun ini Indonesia ingin menunjukkan bahwa proses inklusi yang selama ini dijalankan dalam konteks implementasi resolusi 1325 ingin dibawa dalam ranah yang lebih luas dengan memberikan contoh nyata dan ruang keterlibatan masyarakat sipil khususnya yang bekerja di wilayah pencegahan dan penanganan konflik ada di dalam pengambilan keputusan di event-event ASEAN, salah satunya WPS High Level Meeting tahun ini,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News