Pengemis Berpendapatan Tinggi Jadi Lagu Lama, Perlu Ubah Pikiran Masyarakat
Selasa, 11 Juli 2023 - 21:37 WIB
Maya Herawati
Pengemis - Ilustrasi - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Persoalan pengemis yang meraup pendapatan tinggi adalah lagu lama. Menurut Dosen Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta pengemis menjadi pekerjaan yang dikomodifikasi untuk mendulang belas kasih dari orang lain.
"Itu kan soal manipulasi. Orang-orang yang akhirnya menjadikan pengemis itu sebagai pekerjaan yang dikomodifikasi untuk mendapatkan belas masih dari orang lain," katanya, Selasa (11/7/2023).
Praktik-praktik tentang komodifikasi kemiskinan melalui kedok berpura-pura jadi pengemis menurut Abe sudah banyak buktinya. Namun faktanya praktik ini tumbuh subur sampai sekarang.
Cara berpikir masyarakat dalam pemberian bantuan yang harusnya diubah. Misalnya menyalurkan bantuan melalui lembaga yang bisa dipercaya dan lebih akuntabel. "Kalau memberikan donasi mestinya salurkan kepada lembaga-lembaga yang bisa dipercaya. Ada banyak," katanya.
Cara ini bagi Abe lebih baik ketimbang memberikan bantuan orang per orang yang latar belakangnya tidak jelas. "Dari pada harus memberikan kepada orang per orangan seperti itu, kita baru tahu ternyata kekayaannya miliarder. Kita sendiri tidak punya uang sebanyak itu," ungkapnya.
Untuk memutus rantai komodifikasi ini, Abe menilai perlu ada sinergitas soal kebijakan yang terintegrasi antar wilayah. Ditemukannya pengemis-pengemis asal luar daerah, mendorong adanya upaya terintegrasi untuk menyelesaikan persoalan pengemis. Lebih-lebih pada kota metropolis, kota pusat penyangga atau kota pusat aglomerasi yang acap kali jadi sasaran operasi para pengemis.
"Kadang-kadang orang Jogja menemukan, mendapati bahwa [pengemis] itu barangkali memang orang luar Jogja yang kemudian dikirim karena untuk menyerbu kota-kota yang memang relatif metropolis itu. Lalu orang berspekulasi melakukan usaha untuk meminta-minta seperti itu secara manipulatif," jelasnya.
Fakta tak semua pengemis dari daerah yang sama, menuntut pendataan yang sistematis. "Data-data relevan yang dimungkinkan diformulasikan kedalam intervensi kebijakan yang tepat seperti apa," tegasnya.
"Dari mana asalnya, data dasarnya lah seperti apa. Lalu kalau kemudian [jika pengemis] terorganisir ya seperti apa cara modus operandi organisasinya. Ini kan membutuhkan kajian yang tidak pendek, perlu pencemaran kajian yang lebih mendalam," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
News
| Jum'at, 22 November 2024, 13:47 WIB
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Wisata
| Selasa, 19 November 2024, 08:27 WIB
Advertisement
Berita Populer
- Tok! Eks Dirut PT Tarumartani Divonis 8 Tahun Penjara atas Dugaan Korupsi Rp8,7 Miliar
- 500 Kiai dan Nyai Sebut Harda-Danang sebagai Pilihan Tepat untuk Sleman Baru
- Beranda Migran Nilai Pemindahan Penahanan Mary Jane ke Filipina Langkah Maju untuk Keadilan
- Kampanye Akbar di Pilkada Sleman, Paslon Boleh Berikan Hadiah Barang Maksimal Senilai Rp1 Juta
- Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris Diharap Jadi Pembuka Pengembalian Aset HB II
Advertisement
Advertisement