Mulai Bulan Ini, 298 Rumah Tak Layak Huni di Kulonprogo Direhab

Harianjogja.com, KULONPROGO—Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kulonprogo yang menggunakan sumber dana dari APBD 2023 telah memasuki tahap pembangunan fisik. Kegiatan itu menjadi salah satu upaya upaya Pemkab dalam menurunkan angka kemiskinan karena RTLH menjadi salah satu indikator kemiskinan.

Sub Koordinator Kelompok Substansi Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Muhammad Nur mengatakan bahwa penanganan RTLH dari sumber APBD dilakukan secara serentak dengan sasaran 298 rumah. “Penanganan RTLH di Kulonprogo dari Januari-Juni 2023 melalui APBD telah menyasar 298 rumah. Baru mulai pelaksanaan,” kata Nur dihubungi, Rabu (19/7/2023). 

Nur menambahkan total penanganan RTLH tahun ini menyasar 300 rumah dengan alokasi APBD mencapai Rp4,5 miliar. Dua sisanya akan ditangani dalam beberapa minggu ke depan menyusul adanya penggantian rumah sasaran.

“Februari sampai Juni 2023 tahapannya adalah proses administrasi mulai dari verifikasi calon penerima sampai dengan penyaluran bantuan ke rekening penerima. Nah, bulan ini baru pelaksanaan fisiknya. Totalnya 300 rumah tapi ada dua yang belum dapat dilaksanakan pembangunan,” katanya.

BACA JUGA: Masih Ada 2.700 Rumah Tidak Layak Huni di Bantul

Meskipun dua penerima telah ditetapkan dengan SK Bupati Kulonprogo sebagai sasaran penanganan RTLH namun proses tidak dapat dilanjutkan karena satu penerima telah menerima BKK Dana Keistimewaan (Danais) sedangkan satu yang lain tidak mampu melaksanakan pembangunan dengan alasan masalah keluarga.

Alokasi penanganan RTLH dari BKK Dana Keistimewaan (Danais) mencapai Rp3,5 miliar yang dibagi rata untuk 70 rumah. Dengan begitu tiap rumah mendapat Rp50 juta dengan konsep arsitektur rumah khas Jogja. 

Selain itu, alokasi penanganan RTLH dari APBD Provinsi mencapai Rp2,887 miliar yang dibagi rata untuk 165 rumah. Dengan begitu tiap rumah mendapat Rp17,5 juta. Alokasi tersebut sama seperti tahun 2022. Kemudian masih ada penanganan RTLH bersumber dari dana Baznas dengan total Rp400 juta dan Habitat for Humanity Indonesia.

“Penanganan RTLH dari dana Baznas sudah selesai untuk 20 rumah. Per rumah Rp20 juta. Kalau yang APBD Provinsi dan BKK Danais saya kurang tahu tapi sepertinya sudah selesai,” ucapnya. 

Lebih jauh, Nur mengatkan pihaknya telah memiliki rencana untuk penanganan RTLH bersumber APBD. Kata dia, rencana penanganan tersebut pada tahun 2024 akan menyasar 200 rumah dengan tiap unitnya mendapat alokasi Rp20 juta.

“Kalau alokasi penanganan RTLH tahun 2024 per rumah kami anggarkan Rp20 juta. Total sasarannya 200 rumah. Nah memang karena nilainya bertambah maka jumlah RTLH sasaran berkurang,” lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News