2025, Pemkab Bantul Targetkan Angka Kemiskinan Turun di Bawah 10%

Harianjogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul terus berupaya menurunkan angka kemiskinan di Bumi Projotamansari. Pada 2025 mendatang ditargetkan angka kemiskinan turun dibawah dua digit atau dibawah 10%. Sementara kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2024 mendatang.

“Target penurunan kemiskinan 2024 kemiskinan ekstrem harus sudah selesai. Mudah-mudahan [kemiskinan secara keseluruhan di Bantul] 2025 sudah harus di bawah 10 persen,” kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, saat ditemui di Lapangan Trirenggo, Bantul, Kamis (20/7/2023).

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, total warga miskin di Bantul tahun ini ada sekitar 130.130 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 24.594 jiwa masuk kategori miskin ekstrem. Adapun kriteria miskin ekstrem di antaranya tidak bisa makan tiga kali dalam sehari, tidak memiliki tempat tinggal layak, tidak memiliki mata pencaharian, tidak mampu menyekolahkan anak. Termasuk juga difabel.

Halim mengatakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan perlu dikeroyok oleh semua pihak. Menurutnya kemiskinan ada di berbagai sektor mulai dari sektor pertanian, industri, dan pariwisata. “Artinya pekerja di sektor-sektor ini ada yang masih miskin, maka dinas-dinas yang mengampu harus memiliki program yang kuat yang sasarannya itu tepat,” ujarnya.

Baca juga: Kepala Dinas Krido Tersangka Tanah Kas Desa, Sultan Jogja: Dia Tega, Saya Juga Tega

Pelatihan-pelatihan yang dinilai hanya formalitas, lanjut dia, perlu dievaluasi kembali. Demikian bantuan-bantuan langsung yang tidak signifikan dan tidak mampu memberdayakan masyarakat perlu ditinjau ulang baik bantuan dari Pemkab Bantul, Pemda DIY, maupun Pemerintah Pusat serta dari pemerintah kalurahan.

Bupati menginginkan penurunan angka kemiskinan dengan cara-cara yang efektif. “Alhamdulillah dengan peninjauan ulang dan perbaikan anggaran itu angka-angka itu terus secara konsisten menurun, dan paling penting lagi partisipasi masyarakat Bantul itu sungguh luar biasa besar. Program pemerintah saja itu tidak cukup tanpa partisipasi warga,” paparnya.

Kepala Bappeda Bantul, Fenty Yusdayati mengatakan tahun ini Pemkab Bantul menggelontorkan anggaran APBD sekitar Rp104 miliar untuk menangani kemsikinan di Bumi Projotamansari. Anggaran penanganan kemiskinan tersebut tersebar di sejumlah OPD.

25 Program

Pihaknya mengaku sudah menyiapkan 25 program pengentasan kemiskinan yang tersebar di sejumlah OPD di antaranya program padat karya insfrastruktur, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pelayanan kesehatan gratis, boga sehat atau pemberian makanan bergizi sehari dua kali untuk lansia, dan pelatihan kewirausahaan bagi warga miskin.

Menurutnya, angka kemiskinan di Bantul sebenarnya sudah mengalami penurunan dari 14,04% di tahun 2021 menjadi 12,27% di tahun 2022 lalu.  Hal itu sudah melebihi target dalam Rencana Pembangunan Janagka Menengah Daerah (RPJMD) dimana 2022 angka kemsikinan turun menjadi 13,37%, “Tapi realisasinya ternyata jauh melampui menjadi 12,27 persen atau turun sebanyak 1,77 persen,” jelasnya.

Tahun ini sebenarnya dalam RPJMD target penurunan kemiskinan di angka 12,29%, namun karena sudah terpenuhi di tahun lalu, sehingga mau tidak mau tetap angka kemiskinan harus turun minimal 1% di tahun ini. Maka di 2025 mendatang diharapkan angka kemiskinan menjadi dibawah dua digit atau dibawah 10%. “Apalagi kita juga punya pekerjaan rumah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang harus nol persen pada tahun 2024,” tandasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News