Advertisement
Pergub Pemanfaatan Tanah Kas Desa Direvisi, Kewenangan Satpol PP DIY Ditingkatkan
Satpol PP DIY memasang spanduk penutupan di Maguwoharjo Football Park akibat melanggar penggunaan tanah kas desa, Demangan, Maguwoharjo, Depok, Kamis (22/6/2023) - Harian Jogja/Lugas Subarkah
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Revisi Peraturan Gubernur (Pergub) No.37/2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) yang saat ini masih digodok bakal menambah kewenangan Satpol PP DIY, terutama dalam penindakan pelanggaran.
Dalam pergub sebelum direvisi menyebut penindakan hanya dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY. Sebelumnya, Dispertaru DIY berwenang pengurusan izin, pengawasan, penindakan, hingga penyidikan pelanggaran tanah kas desa.
Advertisement
Semantara, kewenangan Satpol PP DIY terhadap pelanggaran selama ini didasarkan pada Perda Ketenteraman Umum No.2/2017. Sedangkan standar operasi penanganan penindakan pada pelanggaran TKD berpedoman pada Pergub DIY No.87/2012 tentang Penertiban Non Yustisi.
BACA JUGA: BUMDes di Kulonprogo Manfaatkan Tanah Kas Desa untuk Rest Area
“Selama ini penanganan pelanggaran tanah kas desa kami lakukan dalam mekanisme non-yustisia, di mana kami tidak bisa membawa perkara ke pengadilan,” kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad, Senin (31/7/2023).
Penambahan kewenangan ini, menurut Noviar, akan dilakukan dengan mendetailkan standar operasional penindakan pelanggaran. “Kami tunggu dulu hasil revisinya seperti apa, dan selanjutnya kami segera membikin standar operasional agar dalam penindakan ada aturan detailnya,” katanya.
Noviar mengapresiasi revisi Pergub tersebut agar jajarannya dapat menegakkan peraturan daerah dengan lebih tertata. “Tentu sangat mengapresiasi, kami bisa membawa perkara pelanggaran tanah kas desa ke pengadilan jadinya,” katanya. Lewat revisi pergub tersebut, Satpol PP DIY akan meningkatkan koordinasi dengan Dispertaru. “Koordinasi harus ditingkatkan karena ada irisan tugas dan fungsi dengan Dispertaru,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Disdikpora Kota Jogja Dorong Orang Tua Segera Lapor Ketika Ada Dugaan Gratifikasi
Bulan Ini Bantul Panen Padi 4.000 Hektare, Hasilnya Bakal Diserap Bulog Kanwil Yogyakarta
Bupati Halim: Saya Jamin Kawal Kasus Sampai Hak Mbah Tupon Dikembalikan
Cegah Orang Tua Beri Bingkisan kepada Guru, Disdik Sleman Gencarkan Sosialisasi Edaran Bupati
Advertisement
Upaya Disdikpora Bantul Dalam Mencegah Adanya Praktik Gratifikasi
Jaga Keamanan Aksi Hari Buruh, Polresta Jogja Turunkan 924 Anggota Polisi
Perluasan ITF Niten Ditolak Warga, Bupati Bantul Perintahkan Hal Ini
Pembebasan Pajak LP2B di Bantul Mulai Diterapkan Tahun Depan
Jalan Rusak Menuju Padukuhan Jorong di Purwosari Gunungkidul Belum Bisa Diperbaiki, Ini Alasannya
Advertisement
BPN Bantul Blokir Internal Sertifikat Mbah Tupon dan Panggil Notaris yang Terlibat
Bulog Beli Gabah Kering Panen Rp6.500 per Kg, Petani DIY Sumringah
UAJY Gelar Syawalan Bersama Stakeholder
Tradisi Ngguyang Sapi di Gunungkidul, Upaya Pencegahan Penularan Penyakit dan Bikin Sapi Bahagia
Anggota DPRD Sleman: Pemberdayaan Perempuan Jadi Cara Pengentasan Kemiskinan di Bumi Sembada
Advertisement
Jemaah Calon Haji Gunungkidul Telah Melunasi Biaya Perjalanan, Ini Jadwal Pemberangkatannya
Berita Pilihan
Advertisement
Tersangka Kasus Kekerasan PPDS Undip Sudah Ditetapkan dan Segera Diadili
Advertisement
Asyiknya Interaksi Langsung dengan Hewan di Kampung Satwa Kedung Banteng
Advertisement
Berita Populer
- Sejumlah Kapanewon di Kulonprogo Butuh Tambahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
- Rencana Wajib Pelampung di Kawasan Pantai DIY, Pemda Himpun Masukan Warga
- 90 Persen Dispensasi Menikah di Sleman Disebabkan Hamil di Luar Pernikahan
- Kelurahan Bumijo Jogja Mampu Kelola Sampah 250 Kilogram Sehari Secara Mandiri
- Pembangunan Batas Kota Bantul Dimulai Mei 2025
Advertisement
Advertisement
