Kesbangpol DIY Dorong Lurah Minimalkan Potensi Konflik

SLEMAN—Menjelang Pemilu 2024, potensi konflik di masyarakat termasuk ekstremisme yang mengarah ke terorisme dan kekerasan antargolongan kian meningkat. Untuk itu, pemerintah kelurahan dinilai memiliki peran penting meminimalkan potensi tersebut.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY mencoba mendorong pengoptimalan peran pemerintah kelurahan melalui Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang melibatkan lurah-lurah se-Kota Jogja di Hotel Grand Serela, Sinduadi, Kapanewon Mlati, Senin (14/8/2023).

Sejumlah narasumber dihadirkan dalam sosialisasi itu, yakni Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja, FX. Wisnu Sabdono Putro; Kepala Korwil kota Jogja Binda DIY, AKBP Sugiyono; Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan; dan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan pembagian bendera Merah Putih kepada perwakilan Lurah se-Kota Jogja. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih yang dicanangkan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dalam rangka menyemarakkan HUT ke-78 RI.

JFT Penggerak Swadaya Masyarakat Muda Kelompok Substansi Kewaspadaan Nasional Kesbangpol DIY, Monica Irene Donatirin dalam sambutannya mengatakan sosialisasi tersebut merupakan implementasi Perpres No.7/2021 tentang RAN Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024.

BACA JUGA: Densus 88 Tangkap Terduga Teroris, Ketua RT: Karyawan PT KAI

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa DIY masih tercatat sebagai kawasan yang di dalamnya masih diindikasikan terdapat kelompok terorisme. Hal ini terbukti dari adanya penangkapan terduga teroris di wilayah DIY. 

"Itulah sebabnya, kami mengimbau kepada masyarakat yang melihat ada tetangganya yang mengikuti kegiatan yang mengarah pada kelompok radikan, segera melaporkannya kepada polisi melalui Bhabinkamtibmas setempat," kata dia saat membacakan sambutan dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Senin. 

Monica menambahkan, masyarakat juga diimbau untuk tidak mengucilkan warga yang terdampak radikalisme. "Harusnya masyarakat bisa merangkul sehingga nantinya bisa kembali pada NKRI," ucap Monica. 

Kepala Korwil kota Jogja Binda DIY, AKBP Sugiyono, mengatakan seseorang yang memiliki paham radikal menginginkan perubahan dengan caranya sendiri, menggunakan cara-cara kekerasan. “Padahal semua agama sebenarnya baik,” katanya.

Menurutnya, agama dimanfaatkan untuk mengusung paham radikal ini. Lantaran di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam, maka yang digunakan oleh kelompok radikal adalah agama ini. “Di dunia yang Islam menjadi minoritas, menjadi sasaran mereka juga,” ujar dia.

Oleh karena itu, lurah diharapkan bisa memantau situasi di wilayahnya masing-masing dan senantiasa menjalin komunikasi dengan warganya.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan ruang politik bukan merupakan ruang hampa. Ekstrimisme dan radikalisme bisa masuk ke dalamnya. "Sudah ada yang nyata-nyata men-declare bahwa nanti diterapkan syariah dan seterusnya," katanya.

Lagipula, di Indonesia tidak semua masyarakatnya Islam. Maka dalam pemilu mendatang, hal yang perlu dilakukan adalah membentengi siapa saja peserta pemilu, harus loyal pada Pancasila dan NKRI. "Ini kontrak politik ideologis kami," ungkapnya.

Konflik Masyarakat
Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan, menuturkan Pemilu 2024 mendatang juga berpotensi memunculkan konflik di masyarakat. “Karena pemilu adalah kompetisi. Pasti ada persaingan. Kebetulan ini meraih jabatan, melibatkan peserta pemilu. Potensi konflik ada di setiap tahapan pemilu,” katanya.

Meski demikian, potensi konflik itu bisa ditekan dengan beberapa cara, di antaranya penyelenggara yang profesional, peserta pemilu yang bersaing secara sehat dan adil, pemilih yang terdidik, serta kepastian hukum dengan penegakan aturan.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja, FX. Wisnu Sabdono Putro, mengatakan pemilu saat ini sudah berjalan lebih baik dibanding awal pascareformasi. “Pada 1999, pertarungan antar parpol dan ormas sangat keras. Begitu juga dengan pemilihan lurah di Kota Jogja,” kata dia.

Sedangkan pemilu saat ini sudah relatif lebih aman. Dia berharap penyelenggara, pemerintah dan masyarakat bisa bersama-sama menjaga kondusivitas menjelang dan selama pemilu 2024. “Semoga Kota Jogja aman, tentram menjelang pemilu ini.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News