Musim Kemarau, Lahan Tadah Hujan Gunungkidul Tak Tergarap

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul menyebut banyak lahan yang berstatus tadah hujan sehingga saat kemarau dibiarkan kosong atau tak digarap. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, Rismiyadi mengatakan, lahan baku sawah di Gunungkidul mencapai sekitar 27.000 hektare. Jumlah ini didominasi oleh lahan tadah hujan sehingga tidak terpengaruh dengan musim kemarau.

Hal itu dikarenakan masa tanam lebih banyak saat musim penghujan. Adapun musim kemarau banyak lahan dibiarkan kosong atau tidak ditanami.

“Kalau musim kemarau seperti sekarang, paling dilakukan untuk persiapan masa tanam di awal musim hujan,” katanya, Selasa (29/8/2023).

Menurut dia, sebagai bukti banyak lahan yang dibiarkan kosong terlihat dari luas tanam padi di musim tanam ketiga atau kemarau. Total luas hanya 612 hektare, jumlah ini sangat jauh dibandingkan dengan masa tanam pertama atau di awal penghujan. “Lahan yang ditanami padi di musim kemarau, memang daerahnya ada ketersediaan sumber air atau saluran irigasinya lancar,” katanya.

BACA JUGA: Pelaksanaan Belum Jelas, Pemkab Gunungkidul Tetap Usulkan Rp2,4 Miliar untuk Pemilihan Lurah

Risimiyadi menambahkan hingga sekarang juga tidak ada laporan kegagalan panen. Petani Gunungkidul sudah panen singkong atau ketela pohon, kedelai hingga tanaman pangan lainnya.

“Ada 1.200 hektare lahan kedelai yang siap panen dalam waktu dekat ini. Jadi, kemarau di Gunungkidul memang tidak berpengaruh terhadap kegiatan pertanian,” katanya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Sumadi mengatakan untuk menghadapi kemarau panjang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Meski berakhir di 30 September 2023, namun bisa diperpanjang dengan mengacu pada kondisi terkini di lapangan.

Menurut dia, dengan ditetapkan siaga darurat kekeringan, maka ada tambahan anggaran untuk droping. Pasalnya, BPBD dapat mengakses Belanja Tak Terduga milik Pemkab Gunungkidul.

“Kami punya alokasi Rp230 juta untuk penyaluran 1.000 tangki air bersih. Kalau habis, nantinya bisa mengambil dari BTT sebagai cadangannya,” kata Sumadi. Meski demikian, ia mengakui hingga sekarang stok masih mencukupi karena penyaluran baru mencapai 110 tangki. “Masih ada sehingga penyaluran tetap menggunakan alokasi milik BPBD,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.