Advertisement

Komisi IX DPR RI Evaluasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Bantul

Lugas Subarkah
Sabtu, 02 September 2023 - 09:47 WIB
Abdul Hamied Razak
Komisi IX DPR RI Evaluasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Bantul Pemkab Bantul menerima kunjungan Komisi IX DPR RI, di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul, Jumat (1/9/2023) - ist Pemkab Bantul

Advertisement

Harianjogja.com, BANTUL—Komisi IX DPR RI berkunjung ke Pemkab Bantul pada Jumat (1/9/2023). Dalam kunjungan ini mereka membahas dan mengevaluasi kinerja program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dijalankan di Bantul

Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo, mengatakan Pemkab Bantul berkomitmen dalam implementasi Inpres No.2/2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), antara lain dalam penerbitan regulasi terkait optimalisasi kepesertaan Jamsostek dalam bentuk peraturan Bupati dan MoU antara Bupati Bantul dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan.

Advertisement

Di Kabupaten Bantul sudah dilaksanakan program pendukung bagi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan jaminan sosial serta kesejahteraan pekerja kepada pemberi kerja dan pekerja. Selain itu, Pemkab Bantul juga telah mengikutsertakan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja program padat karya.

BACA JUGA: Petugas Haji Meninggal Saat Tugas, Menag Yaqut Serahkan Santunan BPJamsostek Rp183 Juta

“Kedepan kami masih sangat berharap perhatian dukungan dan dorongan support dari Komisi IX DPR RI dan Kementerian Tenaga Kerja karena masih ada banyak hal yang harus kita selesaikan. Apalagi hari ini BLK [Balai Latihan Kerja] kita di Bantul sudah ada kerjasama yang sangat baik dengan kementerian,” ungkapnya.

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, mengatakan kunjungan ini dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI untuk mencari solusi bersama terkait apa yang sudah dilakukan dan yang perlu ditingkatkan oleh Pemkab Bantul.

“Kita tahu bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan layak. Hal ini bisa terpenuhi jika sistem yang memungkinkan bagi warga untuk bisa melakukan aktivitas produktif dengan aman. Kami ingin mencari solusi bersama apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu ditingkatkan. Serta apa yang perlu kami lakukan jika itu terkait regulasi yang menghambat,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan Sebut Rehabilitasi Narkoba untuk Kurangi Kelebihan Kapasitas Lapas

News
| Rabu, 30 Oktober 2024, 07:37 WIB

Advertisement

alt

Rekomendasi Makanan Ramah Vegan

Wisata
| Minggu, 27 Oktober 2024, 08:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement