Advertisement
Mafia Tanah Kas Desa Robinson Dituntut 8 Tahun Penjara, Pengacara Ajukan Pledoi
Direktur PT Deztama Putri Santosa, Robinson saat menjelaskan somasi yang dilayangkan Sultan HB X pada dirinya, Rabu (12/9/2022). - Harian Jogja - Triyo Handoko
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Mafia tanah kas desa, Robinson Saalino dituntut delapan tahun penjara, denda Rp300 juta atau subsider kurungan tiga bulan, dan ganti kerugian negara sebesar Rp2,95 miliar.
Tuntutan itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU), Senin (25/9/2023).
Advertisement
Uang ganti rugi kerugian negara tersebut apabila tidak dibayar sejak berkekuatan hukum tetap selama satu bulan, maka akan dilakukan penyitaan aset Robinson. Jika dalam penyitaan aset tersebut belum memenuhi jumlah kerugian negara, maka hukuman penjara akan ditambah selama empat tahun penjara.
Robinson mendapat tuntutan hukum tersebut, lantaran menurut JPU terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Tuntutan tersebut dibenarkan penasihat hukum Robinson, Agung Pamula Ariyanto, Senin malam. “Kami menghargai tuntutan JPU tersebut sebagaimana fungsi penuntutan yang dimilikinya. Sikap kami atas tuntutan itu akan mengajukan pledoi,” kata Agung.
BACA JUGA: Ini Daftar Lokasi Pelanggaran Tanah Kas Desa di DIY, 6 untuk Perumahan
Agung menjelaskan pledoi dimaksudkan untuk mengurangi hukuman, bahkan membebaskan Robinson dari hukuman. “Plodi ini juga ingin menyampaikan pesan moral akan pentingnya penegakan hukum, bukan hanya untuk klien kami tapi masyarakat luas,” jelasnya.
Pelanggaran yang dilakukan Robinson, jelas Agung, bukan pelanggaran tindak pidana korupsi. Sehingga, jika keputusan hukum atas Robinson nanti jadi yurisprudensi atas kasus serupa maka harus seadil-adilnya. “Jika kasus ini dinyatakan kasus korupsi maka akan terjadi ledakan kasus korupsi di DIY, bayangkan jika ada yang parkir mobil di tanah kas desa dan tidak bayar retribusi atau ada pedagang angkringan yang berjualan di tanah kas desa maka itu perkara korupsi,” paparnya.
Agung menyebut pelanggaran Perda di DIY tidak bisa serta merta disebut tindak pidana korupsi. “Kami minta penegakan hukum yang seadil-adilnya, seseorang diputuskan bersalah harus berdasarkan kesalahannya bukan hal-hal lain,” tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Minggu 13 April 2025, Berangkat dari Stasiun Lempuyangan hingga Purwosari
Juru Parkir dan Pedagang di Taman Parkir ABA Mengaku Belum Dapat Sosisalisasi Resmi tentang Relokasi
Kongres Biasa ASKAB PSSI Kabupaten Sleman Bahas Topik Pembinaan Bibit Muda
Advertisement
Berdayakan UMKM, Bazar Jumat Berkah Jadi Quick Win Kemantren Ngampilan
Harian Jogja Gandeng Komunitas Sepeda Gaungkan Kelestarian Lingkungan
Pengelolaan Sampah Kota Jogja, Empat Kelurahan di Kemantren Tegalrejo Gunakan Transporter
Aparatur Nagari Ngayogyakarta Dibahas dalam Simposium Dihadiri Peneliti Berbagai Negara
Lansia Pengendara Motor Meninggal Dunia Seusai Ditabrak Truk Tronton di Jalan Jogja-Solo
Advertisement
Ambrol Akibat Banjir, 2 Jembatan di Pleret Bantul Akan Segera Diperbaiki
Tabrakan Scoopy vs Vario, 2 Orang Terluka
Pemkot Jogja Akan Melibatkan Ribuan Mahasiswa untuk Menangani Sampah
2 Wisatawan Asal Banjarnegara Terseret Ombak di Pantai Parangtritis, 1 Orang Hilang
Produksi Ikan Tangkap di DIY Mulai Meningkat di April 2025
Advertisement
Parkir Liar di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Bikin Resah, Dishub Bantul Berjanji Menertibkan
Berita Pilihan
Advertisement
Lokasi Pembangunan Subway Bawah Tanah Runtuh di Korea Selatan, Pencarian Korban Dihentikan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Layanan SIM di Bantul Terbaru, Sabtu 12 April 2024
- Jadwal KA Bandara Jogja Terbaru Hari Ini, Sabtu 12 April 2025, Naik dari Stasiun Tugu Jogja hingga YIA
- Cek Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Kulonprogo pada Sabtu Malam, 12 April 2025
- Jadwal dan Tarif DAMRI ke Bandara YIA dan Sekitarnya
- Jadwal SIM Keliling di Sleman Hari Ini, Sabtu 12 April 2025 di Lobi Sleman City Hall
Advertisement
Advertisement
