Advertisement
Mafia Tanah Kas Desa Robinson Dituntut 8 Tahun Penjara, Pengacara Ajukan Pledoi
Direktur PT Deztama Putri Santosa, Robinson saat menjelaskan somasi yang dilayangkan Sultan HB X pada dirinya, Rabu (12/9/2022). - Harian Jogja - Triyo Handoko
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Mafia tanah kas desa, Robinson Saalino dituntut delapan tahun penjara, denda Rp300 juta atau subsider kurungan tiga bulan, dan ganti kerugian negara sebesar Rp2,95 miliar.
Tuntutan itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU), Senin (25/9/2023).
Advertisement
Uang ganti rugi kerugian negara tersebut apabila tidak dibayar sejak berkekuatan hukum tetap selama satu bulan, maka akan dilakukan penyitaan aset Robinson. Jika dalam penyitaan aset tersebut belum memenuhi jumlah kerugian negara, maka hukuman penjara akan ditambah selama empat tahun penjara.
Robinson mendapat tuntutan hukum tersebut, lantaran menurut JPU terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Tuntutan tersebut dibenarkan penasihat hukum Robinson, Agung Pamula Ariyanto, Senin malam. “Kami menghargai tuntutan JPU tersebut sebagaimana fungsi penuntutan yang dimilikinya. Sikap kami atas tuntutan itu akan mengajukan pledoi,” kata Agung.
BACA JUGA: Ini Daftar Lokasi Pelanggaran Tanah Kas Desa di DIY, 6 untuk Perumahan
Agung menjelaskan pledoi dimaksudkan untuk mengurangi hukuman, bahkan membebaskan Robinson dari hukuman. “Plodi ini juga ingin menyampaikan pesan moral akan pentingnya penegakan hukum, bukan hanya untuk klien kami tapi masyarakat luas,” jelasnya.
Pelanggaran yang dilakukan Robinson, jelas Agung, bukan pelanggaran tindak pidana korupsi. Sehingga, jika keputusan hukum atas Robinson nanti jadi yurisprudensi atas kasus serupa maka harus seadil-adilnya. “Jika kasus ini dinyatakan kasus korupsi maka akan terjadi ledakan kasus korupsi di DIY, bayangkan jika ada yang parkir mobil di tanah kas desa dan tidak bayar retribusi atau ada pedagang angkringan yang berjualan di tanah kas desa maka itu perkara korupsi,” paparnya.
Agung menyebut pelanggaran Perda di DIY tidak bisa serta merta disebut tindak pidana korupsi. “Kami minta penegakan hukum yang seadil-adilnya, seseorang diputuskan bersalah harus berdasarkan kesalahannya bukan hal-hal lain,” tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Cegah & Turunkan Stunting, DP3AP2 DIY Gelar Ekspo Keluarga Istimewa & Berdayakan Ekonomi Keluarga
FPK Gunungkidul Ingin Tiru Keberagaman di Salatiga
Pusat dan Daerah Harus Kompak Implementasikan RIBK
Bawaslu DIY Bubarkan Kampanye Terselubung di Bantul
Advertisement
Cegah Vandalisme, Kelurahan Gowongan Gelar Pelatihan Mural
Kumpulkan Media, Bawaslu Jogja Minta Konten yang Edukatif dan Menjaga Kekondusifan
Warga Diingatkan Tidak Copot APK Sembarangan, Bisa Dipidana
Dispertaru Klaim Tak Ada Kasus TKD Signifikan
Akses JJLS dari Panggang ke Perbatasan Bantul Dianggap Belum Representatif
Advertisement
Kontraktor Tol Jogja-Solo Mulai Bangun Box Culvert untuk Lalu Lintas di Bawah Tol
Peneliti UGM Pastikan Nyamuk Aedes Aegypti dengan Wolbachia Aman untuk Manusia dan Lingkungan
Paniradya Kaistimewan Dorong Pertumbuhan Besalen di Wilayah DIY
Pemda DIY Resmi Umumkan UMK Kabupaten/Kota, Segini Besarannya
Kasir Bank Usaha Perkreditan di Bantul Tilep Uang Nasabah Rp3,4 Miliar, Begini Kronologinya
Advertisement
Tak Pernah Naik sejak 1992, Disdag Jogja Atur Nominal Retribusi Pasar yang Baru
Berita Pilihan
Advertisement
Kasus Pemerasan oleh Firli Bahuri, Polisi Periksa 8 Orang Saksi
Advertisement
BOB Golf Tournament 2023 Jadi Wisata Olahraga Terbaru di DIY
Advertisement
Berita Populer
- Hari Ini Sejumlah Wilayah di Jogja dan Kulonprogo Mati Lampu
- Prakiraan Cuaca, Seluruh Wilayah DIY Hujan Ringan dan Sedang di Malam Hari
- Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Jumat 24 November 2023
- Jadwal KRL Solo Jogja 24 November 2023, Keberangkatan dari Stasiun Palur
- Simak Jadwal KA Bandara YIA Reguler 24 November 2023
Advertisement
Advertisement
