Asosiasi LPMK Kota Jogja Jadikan Isu Sampah Sebagai Program Kerja

Harianjogja.com, JOGJA—Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kota Jogja kembali memilih Haryanto sebagai Ketua untuk periode 2023-2028. Persoalan sampah menjadi dimasukkan dalam program kerja.

Haryanto yang jugaKetua LPMK Kricak, Tegalrejo ini merupakan calon incumbent. Ia meraih suara terbanyak dengan 21 suara, sementara di posisi kedua diraih oleh Soegyarto dengan tujuh suara, Paryanto lima suara, Slamet Haryanto lima suara, dan Emir Nuswantoro tiga suara. 

Hasil ini membuat Haryanto kembali memimpin Asosiasi LPMK untuk yang kedua kalinya di Kota Jogja. Menurutnya jabatan ini merupakan amanah yang tidak ringan sebab cukup banyak persoalan masyarakat yang harus segera dicarikan solusinya ke depan. 

"Salah satunya yang paling serius mungkin adalah persoalan sampah. Semoga di periode ini kita bisa bahu membahu untuk menangani persoalan ini bersama-sama," ujarnya Jumat (20/9/2023). 

BACA JUGA: 60 Ton Sampah di Jogja Akan Dibakar Tiap Hari

Menurut Haryanto, pemilihan Asosiasi LPMK ini bukanlah ajang pertarungan. Pemilihan ini hanya sebuah agenda untuk menyegarkan kembali kepengurusan sesuai pemilihan LPMK di masing-masing Kelurahan. 

"Kami mohon dukungan masyarakat agar kepengurusan ini bisa berperan dalam menyelesaikan persoalan warga," katanya. 

Haryanto menegaskan, sebagai pekerjaan rumah awal Asosiasi LPMK akan fokus menyelesaikan persoalan sampah. Ia berharap, masalah sampah bisa segera selesai dengan cepat sampai ke tingkat paling bawah. 

"Kita akan coba membangun dan memberdayakan pengolahan sampah dari hilir rumah tangga. Karena, hanya dengan itu masalah sampah ini bisa selesai," ujarnya. 

Haryanto juga menambahkan bahwa Asosiasi LPMK yang baru terpilih tidak punya waktu banyak lantaran harus segera bekerja untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang sudah menunggu di depan mata. 

Pun demikian keberadaan LPMK, kata Haryanto, sangat penting dalam mendorong kelurahan di Kota Jogja untuk bisa mengikuti agenda reformasi kalurahan dari Pemda DIY.

"Apalagi ke depan, sesuai dengan visi dan misi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kelurahan dan Kalurahan menjadi ujung tombak pelayanan pemerintah," pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News