Pancasila Jadi Media Mempersatukan Antarsuku Bangsa

JOGJA—Badan Kesbangpol DIY bersama Komisi A DPRD DIY saat menggelar kegiatan Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Balai Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Selasa (24/10/2023). 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY menggelar acara Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Balai Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kulonprogo, Selasa (24/10). Acara ini menjadi ruang untuk belajar bersama agar masyarakat memiliki keyakinan kuat dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Badan Kesbangpol DIY, Embay Baitiyah mengatakan sasaran kegiatan Sinau Pancasila adalah masyarakat di lima kabupaten/kota di DIY, khususnya generasi centennials alias generasi Z dan tokoh-tokoh yang berpengaruh.

"Harapannya Pancasila dan wawasan kebangsaan senantiasa hidup dan diamalkan dalam setiap institusi kehidupan sehari-hari, sehingga muncul ekosistem yang pancasilais, dimulai dari diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan yang lebih luas," kata Embay di Balai Kalurahan Banjararum, Kalibawang, Selasa.

Menurut Embay, dalam rangka menjaga kondusivitas menjelang Pemilu 2024, pendidikan terkait dengan Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat penting ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana Pancasila dapat menjadi media dalam mempersatukan bangsa.

Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DIY, F. Nangsir Soenanto mengatakan memahami akar bangsa Indonesia sangat penting karena Indonesia terdiri dari 1.340 suku bangsa yang memiliki kerawanan gesekan apabila tidak dirawat.

"Wawasan kebangsaan itu penting. Indonesia punya 1.340 suku bangsa, sehingga perlu upaya pembauran sehingga kita bisa saling mengisi. Menurut Nangsir, tiap suku bangsa perlu memiliki pemahaman yang sama terkait dengan Pancasila. Dengan adanya pemahaman ini, maka tersebut dapat mencegah atau mengurangi terjadinya konflik antarsuku. "Budaya Nusantara Indonesia adalah budaya adiluhung yang harus dipertahankan. Kesatuan, persatuan dan kegotong-royongan sudah ada sejak zaman Majapahit. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa berdiri sendiri, oleh karena itu harus bisa saling mencintai," katanya.

Lebih jauh, Nangsir mengutip falsafah Jawa untuk menjelaskan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pertama, Eling Sangkan Paraning Dumadi yang berarti manusia harus merenungkan dari mana dia berasal dan akan ke mana dia selanjutnya. Kedua, Manunggaling Kawulo Gusti yang berarti manusia perlu menyatu dengan sesamanya meski berbeda suku bangsa.

"Ketiga, Memayu Hayuning Bawana yang bermakna bersama-sama melestarikan dan punya nilai-nilai spiritual yang luar biasa. Ritual budaya terbukti bisa menyatukan semua warga seperti gotong-royong dan kenduri yang tidak pernah membeda-bedakan," katanya.

Pendidikan Bela Negara Sementara, Kasubdit Bintibsos Ditbinmas Polda DIY, AKBP Tri Novi Purwaningrum mengatakan implementasi nilai-nilai Pancasila dapat diupayakan dalam aktivitas sehari-hari seperti belajar dengan giat bagi pelajar. Hal tersebut juga dipandang sebagai salah satu upaya bela negara. "Selain belajar, apa yang bisa dilakukan yaitu dengan bergotong-royong saling tepa selira mengamalkan sila-sila dalam Pancasila dalam hal yang sederhana, itu sudah termasuk bela negara. Jadi, bela negara tidak harus mengangkat senjata ikut perang, tidak perlu seperti itu," kata Novi.

Menurut Novi, globalisasi memunculkan persaingan dan kejahatan berdimensi baru disertai memudarnya nilai luhur kebangsaan. Tantangan kebinekaan juga muncul dari dalam negeri. "Presiden Soekarno pernah bilang, perjuanganku lebih mudah karena hanya mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena harus melawan bangsamu sendiri.

Itu benar-benar terjadi saat ini. Saat ini tantangan semakin banyak seperti masalah intoleransi dan kenakalan remaja," katanya.

Novi memberi saran agar masyarakat dapat meningkatkan kepedulian sosial atau tepa selira, terlebih seseorang tidak dapat hidup seorang diri. Nilai-nilai Pancasila lah, yang dapat menjadi fondasi atau panduan kehidupan di tengah ancaman kebinekaan. Staf Pusat Studi Pancasila (PSP)

UPN Veteran Yogyakarta, Lukmono Hadi mengatakan tantangan atau permasalahan terkait kebangsaan atau kebinekaan di Indoensia yaitu keadilan yang tidak merata. "Berikan hak seseorang secara objektif. Sebagai contoh ada saudara kita yang ingin mendirikan tempat ibadah tapi dilarang warga lain yang berbeda keyakinan. Oleh karena itu, keadilan harus ditegakkan. Negara harus hadir," kata Lukmono.

Di lain pihak, Anggota Komisi A DPRD DIY, Hifni Muhammad Nasikh, mengatakan kegiatan Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu terus dilakukan, dan kampanye kesatuan dan cinta Tanah Air perlu digemakan terus menerus. "Kebinekaan tidak bisa disampaikan sekarang dan selesai begitu saja. Tidak begitu. Sebab itu, perlu dilakukan terus menerus karena ancaman selalu ada," kata Hifni.

Ancaman itu berkaitan dengan politik identitas yang kerap digunakan dalam kampanye. Terlebih saat ini Indonesia memasuki tahun politik, sehingga wawasan kebangsaan perlu dipahami lebih baik. (BC)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News