Nasib 1.958 PPPK Paruh Waktu Gunungkidul Menunggu Kebijakan Pusat
Pemkab Gunungkidul menunggu aturan alih status PPPK Paruh Waktu, tetapi tetap mengalokasikan Rp38,8 miliar untuk gaji 2027.
Tim Bawaslu bersama Satpol PP Gunungkidul menertibkan APS di ruas Jalan Gading-Playen di Padukuhan Sumberejo, Ngawu, Playen, Selasa (14/11/2023)./Istimewa-Bawaslu Gunungkidul
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Bawaslu Gunungkidul mencatat sudah ada sekitar 4.000 gambar calon legislatif (caleg) maupun atribut partai politik terpasang di jalanan Bumi Handayani. Upaya penertiban mulai dilakukan bekerja sama dengan Satpol PP Gunungkidul.
Anggota Bawaslu Gunungkidul, Kustanto Yuniarto mengatakan upaya pendataan terhadap alat peraga sosialisasi (APS) yang terdiri dari gambar caleg maupun atribut parpol terus dilakukan. Berdasarkan data yang dihimpun per Jumat (10/11/2023), ada sekitar 4.000 APS yang tersebar di 18 kapanewon di Gunungkidul.
Dia tidak menampik dari jumlah ini ada sekitar 1.590 APS yang melanggar aturan. “Sepertiga lebih yang melanggar. Untuk jenisnya banyak mulai dari gambar, spanduk, pamflet, leaflet hingga atribut bendera partai politik. Namun, paling banyak adalah adalah gambar tentang pencalegaan,” kata Kustanto, Selasa (14/11/2023).
Menurut dia, penertiban APS yang melanggar telah dikomunikasikan dengan parpol bersangkutan. Selain menyampaikan data pelanggaran, juga ada permintaan untuk mencopot secara sukarela. “Pada Jumat [10/11/2023] kami beritahukan ke partai,” katanya.
Dia menjelaskan, untuk APS yang melanggar di antaranya ada ajakan mencoblos sesuai dengan nomor urut pencalegan. Selain itu, juga mengacu pada Surat Edaran Bupati tentang Reklame, yakni tidak boleh dipasang di pohon, tiang listrik, telepon atau di tempat fasilitas umum. “Ini yang dijadikan dasar untuk penertiban,” katanya.
Kustanto mengungkapkan, upaya penertiban tidak hanya dilakukan sendirian. Namun, untuk pelaksanaan juga bekerja sama dengan Satpol PP. “Hari ini [Selasa] kami mulai dengan menyisir ke wilayah Playen,” katanya.
BACA JUGA: Catat! Ini Aturan Pemasangan Baliho Caleg
Kepala Satpol PP Gunungkidul, Edy Basuki mengaku terus berkoordinasi dengan bawaslu terkait dengan penertiban APS caleg maupun atribut partai. Menurut dia, penertiban sesuai dengan ketugasan yang dimiliki dikarenakan setiap bulan tidak kurang dua kegiatan penertiban. “Untuk penertiban rutin tidak hanya gambar bernuansa politik, tapi juga ada reklame maupun brosur yang melanggar aturan,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui jelang berlakunya masa kampanye, upaya penertiban ditingkatkan karena sudah Menyusun jadwal yang menyasar di beberapa kapanewon di Gunungkidul. “Hari ini ke Playen. Tapi, untuk datanya belum terkumpul karena petugas masih di lapangan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul menunggu aturan alih status PPPK Paruh Waktu, tetapi tetap mengalokasikan Rp38,8 miliar untuk gaji 2027.
Harga buyback emas Antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian Rabu 11 November 2026 berbeda menurut merek dan berat logam mulia.
Hyundai menarik 29.058 Kona Electric di AS akibat gangguan software airbag. Simak penyebab recall dan nasib unit di Indonesia.
Kakorlantas Polri menegaskan SIM masih berlaku lima tahun. Wacana SIM seumur hidup belum menjadi kebijakan, ini penjelasannya.
Polda DIY mengamankan 154 orang usai kericuhan di Jogja. Polisi menyita molotov, petasan, bensin, senjata tajam, dan ketapel.
Letkol Mochammad Sroedji mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026 setelah pengusulan panjang sejak 1972. Jember menyambut pengakuan tersebut.