Seyegan dan Pakem Jadi Kapanewon dengan Angka Stunting Tertinggi di Sleman

Jumali

Senin, 20 November 2023 - 12:57 WIB

Ujang Hasanudin

Seyegan dan Pakem Jadi Kapanewon dengan Angka Stunting Tertinggi di Sleman

Ilustrasi penanganan stunting. / Freepik

Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman mencatat sebanyak 2.208 balita di Bumi Sembada menderita stunting pada 2023. Dari data tersebut, ada dua kapanewon yang masih memiliki persentase stunting tinggi, yakni Seyegan 7,1 persen dan Pakem 8,69 persen.

Kepala Dinkes Sleman Cahya Purnama mengatakan data tersebut didasarkan kepada hasil survei EPP EGM (elektronik pelaporan gizi berbasis masyarakat) yang dilakukan oleh Pemkab Sleman.

Di mana, berdasarkan survei tersebut, pada 2023 angka stunting di Sleman mencapai angka 4,5. Turun dibandingkan 2022 yang mencapai angka 6,88.

"Pada 2024, kami menargetkan angka stunting turun di angka 3," katanya, Senin (20/11/2023).

Menurut Cahya, penurunan angka stunting tidak lepas dari kerja keras sejumlah pihak. Selain itu ada anggaran fiskal yang diperuntukkan untuk penurunan stunting. Anggaran itu digunakan untuk pemberian makanan tambahan berupa protein yang terbukti mempercepat penurunan stunting di Bumi Sembada.

"Jika anak-anak ini diberikan protein, seperti telur dan ikan, maka mereka akan cepat teratasi. Begitu juga pemberian asupan protein untuk ibu hamil dan anak yang baru lahir akan mampu mengatasi stunting," jelas Cahya.

Stunting di Seyegan dan Pakem Tinggi

Terkait dengan tingginya persentase stunting di Kapanewon Seyegan dan Pakem, Cahya mengakui hal itu terjadi. Mengenai sebab tingginya stunting di dua kapanewon tersebut, Cahya memastikan bukan hanya karena faktor kemiskinan.

"Akan tetapi, 90 persen karena pola asuh yang keliru. Mungkin selama ini anak ditangani oleh ART dan simbahnya, dan ini perlu diedukasi, utamanya dalam pemberian protein terhadap anak," ucap Cahya.

Terpisah, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo berharap angka stunting di Slem terus menurun. Oleh karena itu butuh kerja keras dari berbagai pihak seperti Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. "Karena inj tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Butuh kolaborasi," ucap Kustini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News