Pemda DIY Bangun 17 Rumah Tak Layak Huni Integrasi di Imogiri Bantul

Harianjogja.com, BANTUL—Sebanyak 17 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terintegrasi di Imogiri, Bantul dibangun dengan dana keistimewaan. Berbeda dengan RTLH lainnya, RTLH dengan bantuan dana keistimewaan ini yang dibangun dengan arsitektur Jogja.

Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY Anna Rina Herbranti mengatakan RTLH terintegrasi dilengkapi dengan fasilitas umum. Air bersih, jamban, dan pengelolaan sampah. RTLH terintegrasi juga diberikan jalan yang layak. Sebab, jalan rusak diakui Ana berpengaruh terhadap mobilitas warga.

"Kami harap nantinya mobilitas masyarakat dapat lebih dinamis, sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi," katanya saat peresmian RTLH terintegrasi di Karangasem, Wukirsari, Bantul, Senin (18/12/2023).

Khusus untuk Kapanewon Imogiri, Ana mengatakan ada sebanyak 17 RTLH integrasi yang dibangun. Dari 17 RTLH tersebut, 11 RTLH berada di Padukuhan Karangasem, Kalurahan Wukirsari dan 7 RTLH di Padukuhan Karangrejek, Kalurahan Karangtengah, Imogiri.

Selain itu pihaknya juga membangun jalan lingkungan sepanjang 660 meter, talid 229 meter, 69 unit lampu penerangan jalan, penanda kawasan dan TPS seluas 36 meter di Padukuhan Karangasem.

"Total anggaran yang digunakan untuk Padukuhan Karangasem senilai Rp3,1 miliar. Kami juga bekerja sama dengan PLN untuk akses listrik di tempat ini," kata Ana.

Hal sama, kata Ana juga dilakukan di Padukuhan Karangrejek, Karangtengah, Imogiri. Di mana ada sebanyak 6 RTLH terintegrasi dibangun dengan gaya Jogja, jalan lingkungan sepanjang 189 meter, talut sepanjang 114 meter dan lampu penerangan jalan sebanyak 16 unit serta gapura lahar badak.

BACA JUGA: Diduga Mencabuli 15 Anak, Guru Ngaji Kini Buron Kepolisian

"Total anggaran untuk Padukuhan Karangrejek senilai Rp1,2 miliar. Diharapkan pembangunan di Padukuhan Karangrejek dan Padukuhan Karangasem ini dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Program Baru

Gubernur DIY Sri Sultan HBX mengatakan, pembangunan RTLH terintegasi adalah program baru dari Pemda DIY dalam membantu warga yang kurang mampu dan belum memenuhi persyaratan, baik dari segi kenyamanan dan kesehatan. Selain itu, ada integrasi untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung keberadaan RTLH  yang dibenahi.

"Untuk itu perlu integrasi untuk pembangunannya. Karena selama ini rehap rumah hanya rumah kurang bagus diperbaiki saja," kata Sultan.

Kepala DPUPKP Bantul Aris Suharyanta mengakui sampai saat ini di Bantul cukup banyak RTLH yang belum tertangani. Sampai akhir 2023 masih ada 2.700 unit RTLH yang tersebar dalam 75 kelurahan di Kabupaten Bantul.

Oleh karena itu, pihaknya perlahan akan melakukan penanganan terhadap RTLH. Nantinya RTLH akan ditangani menggunakan APBD Bantul. "Tahun 2023 kami atasi 157 RTLH. Tahun depan kami targetkan 167 RTLH bisa ditangani," kata Aris.

Mengenai besaran dana bantuan di 2024, Aris masih sama dengan tahun 2023 yakni senilai Rp20 juta per penerima. Dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten Bantul. "Saat ini kami telah mengantongi nama pemilik rumah yang akan mendapatkan dana bantuan penanganan rumah pada 2024," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News