Koperasi Merah Putih Jogja Siap Produksi 65 Ribu Batik Segoro Amarto
KKMP Jogja siapkan produksi 65 ribu batik sekolah, dorong UMKM dan perajin batik semakin berkembang.
Ilustrasi. /Harian Jogja-Nina Atmasari
Harianjogja.com, BANTUL—Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bantul, Rifqi Nugroho menyampaikan politik uang masih menjadi isu yang rawan terjadi selama masa tenang Pemilu 2024 di Bantul.
“Kita belajar dari Pemilu ke Pemilu terutama [kerawanan] money politic [politik uang], terkait unsur yang sifatnya pemaksaan [kepada] pemilih untuk memastikan pemilih [memilih] peserta pemilu yang mana,” ujarnya pada Jumat (9/2/2024).
Dia mengeluhkan persoalan pemaksaan untuk memilih salah satu calon dalam Pemilu 2024 luput dalam pengawasan. “Unsur pemaksaan bagian dilarang dalam pemilihan. Misal ini ada tokoh di suatu tempat mengumpulkan warga untuk memberikan pleasure [tekanan untuk memilih] di suatu tempat itu [agar] menang atau [untuk] memilih di suatu tempat. Itu kan dilarang,” katanya.
BACA JUGA: Masa Tenang Pemilu 2024, Bawaslu DIY Antisipasi Maraknya Politik Uang
Dia menyampaikan apabila terjadi pelanggaran serupa, masyarakat dapat menyampaikan aduan ke posko pengaduan yang telah didirikan Bawaslu.
Dia pun mengimbau agar masyarakat menggunakan masa tenang tersebut untuk menentukan pilihannya dengan baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KKMP Jogja siapkan produksi 65 ribu batik sekolah, dorong UMKM dan perajin batik semakin berkembang.
SIM keliling Gunungkidul hari ini hadir di Patuk. Cek jadwal SIMMADE, SIMPITU, SIM Station, hingga layanan Satpas terbaru.
Bantul siapkan guru SD hadapi Bahasa Inggris wajib 2027. Pelatihan dan komunitas belajar mulai dibentuk.
Jadwal KRL Jogja–Solo 20 Mei 2026 lengkap semua stasiun dari Yogyakarta hingga Palur. Cek jam berangkat terbaru di sini.
Jadwal KRL Solo–Jogja 20 Mei 2026 lengkap semua stasiun dari Palur ke Tugu. Cek jam berangkat terbaru dan tarif Rp8.000.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.