DPRD Bantul Minta Pengelola Tambak dan Kolam Ikan Perhatikan Dampak Lingkungan
DPRD Bantul meminta usaha budi daya perikanan memperhatikan pengelolaan limbah agar tidak berdampak pada lingkungan dan warga.
Sekda DIY, Beny Suharsono./Harian Jogja-Yosef Leon
Harianjogja.com, JOGJA—Dari hasil evaluasi yang dilakukan Pemda DIY terhadap Jalan Godean pada 2023 lalu, ternyata ruas jalan yang masuk dalam kategori baik sangat minim. Itu artinya, sebagian besar sepanjang ruas jalan tersebut mengalami kerusakan, baik rusak ringan, sedang, maupun berat.
"Jalan Godean itu kan mulai dari Demak Ijo sampai Kebonagung, ruas jalannya kurang lebih 15,175 kilometer. Evaluasi terakhir kategori baik ada nol persen, sekian persen itu rusak ringan, rusak sedang, rusak beratnya enggak ada," kata Sekda DIY, Beny Suharsono, Selasa (19/3/2024).
Beny menjelaskan jalan yang diprotes warga itu ada di ruas jalan 6,5 km. Pada 2022 lalu sudah ada perbaikan tetapi hanya setengah km dan pada tahun ini diperbaiki kembali sepanjang 1,5 km dengan anggaran Rp11 miliar.
"Untuk sisanya sudah dimintakan permohonan untuk Inpres Jalan Daerah (IJD) tetapi diverifikasi seluruhnya, salah satu yang tertunda adalah yang Jogja karena kemampuan anggaran nasional pusat itu pada posisi seperti itu," ujarnya.
Pemda DIY juga sudah memberikan permohonan kepada Pusat untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) peningkatan jalan. Dalam rapat terakhir dengan pemerintah Pusat, Beny menyebutkan perbaikan jalan di wilayahnya sudah menajdi prioritas, hanya saja pergantian pemerintahan pada akhir tahun ini ditakutkan bakal ditunda lagi.
"Dalam evaluasi terakhir dinas PU, ini sudah masuk bulan ketiga karena hujan maka titik kerusakannya bukan hanya jalan tapi ada air hujan yang mestinya masuk ke saluran air. Tambal sulam diupayakan sesegera mungkin," katanya.
BACA JUGA: Jalan Godean Rusak karena Volume Kendaraan, Berikut Jadwal Macetnya
Menurut Beny, bagaimanapun pihaknya bakal memaksakan diri agar perbaikan Jalan Godean nantinya bisa memakai DAK atau IJD peningkatan jalan dari pemerintah Pusat. Pasalnya, kemampuan anggaran jika memakai APBD tidak mencukupi.
"IJD itu kalau tidak disetujui ya diusulkan lagi di tahun berikutnya, namanya juga usulan. Bahasanya kriteria-kriterianya terpenuhi kemendesakan, kondisinya ramai sekali untuk lalu lintas, untuk akses jalan baik dari Kulonprogo maupun Sleman barat ke arah kota. Itu kan semuanya akses ekonomi," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Bantul meminta usaha budi daya perikanan memperhatikan pengelolaan limbah agar tidak berdampak pada lingkungan dan warga.
Pengamat UGM Fahmy Radhi menilai Bahlil rangkap Menko Hilirisasi dan Menteri ESDM berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Program Gentengisasi Prabowo dimulai dengan penyaluran 500.000 genteng UMKM Plered untuk meningkatkan kualitas hunian MBR.
Dmitry Medvedev menyebut serangan AS ke Iran menaikkan harga minyak dan membebani pembayar pajak AS.
Prabowo menunjuk Fadil Imran sebagai Wakil Kepala III BOPPJ untuk memperkuat penataan pesisir dan mitigasi risiko bencana Pantura Jawa.
Anggrek mikro di Batang Toru disebut menjadi penanda kondisi ekologis hutan yang tertekan kerusakan habitat dan perubahan iklim.