DPRD Sleman Desak Pemkab Pastikan 4.278 ATS Kembali ke Bangku Sekolah
DPRD Sleman meminta penanganan 4.278 anak tidak sekolah dievaluasi setiap tiga bulan. Pemkab didorong memastikan ATS kembali mengakses pendidikan, bukan sekadar
Bayi - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Proses adopsi anak di Kabupaten Gunungkidul diwajibkan melalui tahap pengasuhan terlebih dulu atau foster care. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) mengatakan proses tersebut memberikan kesempatan baik calon orang tua angkat (COTA) maupun anak untuk menjalin hubungan.
Kepala Dinsos PPPA Gunungkidul, Asti Wijayanti mengatakan pihaknya akan melakukan asesmen terhadap COTA apakah layak atau tidak mengangkat atau mengadopsi seorang anak.
“Kalau dirasa cocok boleh dibawa ke rumah. Dilihat kecocokannya nanti dievaluasi. Kalau tidak cocok ya boleh dikembalikan. Jangka waktu pertama satu tahun. Kalau memang benar tidak cocok ya malah kasihan kan calon orang tua dan anak,” kata Asti ditemui di Kantornya, Rabu (20/3/2024).
Asti menambahkan kewenangan proses adopsi berada di Dinsos DIY. Pihaknya hanya memberikan rekomendasi setelah proses asesmen. Nantinya, COTA diarahkan untuk konsultasi ke Panti/Yayasan yang diberi izin atau ditunjuk oleh Gubenur untuk proses Pengangkatan Anak Domestik.
BACA JUGA: Tenaga Honorer di Gunungkidul Dipastikan Dapat THR, Ini Kriterianya
Salah satu tempat yang menjadi tempat adopsi di Gunungkidul yaitu Yayasan Almarina. Menurut Asti, Yayasan tersebut merupakan lembaga yang telah mendapat semacam sertifikasi dari Kementerian Sosial untuk menginisiasi program foster care.
Pengelola Yayasan Al Marina, Alifatun Madiyah mengatakan ada dua jenis adopsi anak yaitu private dan kelembagaan. Adopsi kelembagaan dilakukan dengan mengambil bayi/anak di lembaga seperti Yayasan Almarina. “Calon orang tua asuh yang akan mengambil bayi terlantar di lembaga antrinya di Dinsos DIY,” kata Alifatun.
Sementara adopsi yang dilakukan antara COTA dan orang tua dapat difasilitasi Dinsos PPPA Kabupaten. Adopsi tersebut juga difasilitasi Yayasan Almarina karena ada panti perlindungan perempuan korban kekerasan.
“Mereka punya bayi yang mereka sendiri sudah tidak mau mengasuh sehingga Almarina mendampingi adopsi private,” katanya.
Dia menerangkan selama tiga tahun terakhir ada satu anak yang telah diadopsi. Selain itu ada satu COTA sedang mendaftar ke Pengadilan Agama/Negeri. Dua COTA lain sedang melengkapi dokumen.
Selama tiga tahun terakhir itu juga, setidaknya ada tiga COTA yang mengembalikan anak asuhnya ke Yayasan Almarina. Pengembalian tersebut akibat adanya ketidakcocokan antara sifat/karakter COTA dengan anak asuh.
“Ada COTA yang memiliki karakter mandiri dan tegar dan tidak suka anak menangis. Sedangkan anak asuhnya itu laki-laki tapi suka menangis,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Sleman meminta penanganan 4.278 anak tidak sekolah dievaluasi setiap tiga bulan. Pemkab didorong memastikan ATS kembali mengakses pendidikan, bukan sekadar
Bahlil memastikan harga BBM subsidi tidak naik pada 2026. Pemerintah juga menyiapkan pembatasan konsumsi bagi masyarakat desil 9-10.
Pemkab Temanggung mulai menyalurkan Balinkes bagi warga kurang mampu. Bantuan maksimal Rp2,4 juta setahun untuk layanan kesehatan.
Perum BULOG Kantor Wilayah (Kanwil) Yogyakarta secara resmi membuka penyaluran Program Bantuan Pangan (Banpang) Beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September
DPRD Sleman menargetkan penghasilan PPPK, termasuk paruh waktu, dapat mencapai UMR pada 2027. Sebagian tenaga pendidik masih di bawah UMK.
Danantara menggarap 26 proyek hilirisasi senilai Rp225 triliun yang diproyeksikan menyerap 37.833 tenaga kerja langsung.