Kasus DBD Sleman Menurun hingga Oktober 2026, Warga Diminta Tetap Waspada
Kasus DBD Sleman turun menjadi 109 hingga Oktober 2026. Dinkes mengingatkan warga rutin melakukan 3M Plus saat musim hujan.
Foto ilustrasi./Reuters
Harianjogja.com, BANTUL—Puluhan anak menjadi korban kekerasan di Bantul selama Januari-Juni 2024. Pemkab Bantul mengupayakan agar anak tidak putus sekolah.
Berdasarkan data UPTD PPA Bantul, ada 40 anak yang menjadi korban kekerasan selama Januari-Juli 2024. Dari jumlah tersebut, anak korban kekerasan psikis menduduki posisi teratas dengan 15 orang anak korban kekerasan fisik.
BACA JUGA : Pemda DIY Dampingi Anak Korban Dugaan Kekerasan Seksual Guru Mengaji di Gunungkidul
Kemudian 9 anak mengalami kekerasan fisik, 5 anak mengalami pencabulan, 5 anak mengalami penelantaran, 3 anak mengalami pelecehan seksual, 2 anak mengalami kekerasan berbasis gender online (KBGO) dan 1 anak mengalami eksploitasi.
Kepala UPTD PPA Bantul, Sylvi Kusumaningtyas sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul agar korban kekerasan yang masih berusia sekolah tetap dapat melanjutkan pendidikan. "Saat ini semuanya melanjutkan pendidikan di sekolah formal," ujarnya, Selasa (30/7/2024).
Ia menyediakan psikolog dan pekerja sosial di UPTD PPA Bantul sebagai upaya pemulihan trauma korban kekerasan. Di sana, petugas UPTD PPA Bantul akan mendampingi, dan mengedukasi korban agar proses reintegrasi sosial ke keluarga dan masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Selain itu menurut Sylvi, ada pula Puspaga, Satgas PPA dan KPAD Bantul, serta kader PKDRT untuk mengantisipasi kekerasan pada anak. Kepala Disdikpora Bantul, Nugroho Eko Setyanto menilai ketika terjadi kekerasan terhadap anak, dinas bersama dengan beberapa dinas terkait berkoordinasi berupaya berkoordinasi untuk mencari akar masalah dan solusi.
BACA JUGA : Kasus Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Gunungkidul Masuk Tahap Penyidikan
"Dari sisi pendidikan, kami mengupayakan agar anak yang terkena masalah tetap bisa bersekolah atau tidak putus sekolah, karena pendidikan adalah hak dasar yang harus diperoleh setiap anak," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kasus DBD Sleman turun menjadi 109 hingga Oktober 2026. Dinkes mengingatkan warga rutin melakukan 3M Plus saat musim hujan.
Pelunasan haji reguler 2027 dibuka 10 November–10 Desember 2026. Simak jadwal tahap 1 dan 2, biaya per embarkasi, serta syaratnya.
Sebanyak 2,5 juta produk di Jawa Tengah telah bersertifikat halal. Pemprov Jateng memperkuat pendampingan UMKM dan akses layanan sertifikasi.
Gubernur Ahmad Luthfi menggandeng masyarakat dan industri menanam mangrove serta pohon pesisir untuk melindungi pantai Jawa Tengah dari abrasi.
Pemprov Jateng mengupayakan perluasan jaminan kesehatan bagi guru ngaji dan marbot masjid dengan potensi anggaran sekitar Rp1,7 miliar.
Pemkab Klaten kembali menggelar Klaten Berdzikir dan Bershalawat. Putaran pertama berlangsung di Ceper dengan menghadirkan Ustadzah Mumpuni.