Advertisement
Pakar Hukum Tata Negara UGM Sebut Revisi Undang-undang Pilkada Harus Dihentikan, Hanya Politik Dinasti
Pengadilan - ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Pakar Hukum Tata Negara yang juga Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum UGM, Herlambang Perdana Wiratraman berpendapat revisi Undang-Undang Pilkada tidak relevan. Praktik ini disebut Herlambang cenderung dekat dengan aroma politik dinasti.
Karena merasa tidak relevan akan perevisiannya, Herlambang meminta revisi Undang-Undang Pilkada dihentikan. "Ya saya kira dihentikan, enggak relevan karena itu hanya politik dinasti," kata Herlambang, Kamis (22/8/2024).
Advertisement
Selain nuansa politik dinasti yang kental, revisi Undang-Undang Pilkada lanjut Herlambang seolah digelar hanya untuk melanggengkan kartelisasi politik di negeri ini.
"Dan juga hanya untuk mengencangkan kartelisasi politik yang terjadi di republik ini," katanya.
Oleh karena itu, Herlambang menilai harusnya semua pihak menghormati putusan MK. "Putusan MK yang harus dihargai atau dihormati," kata Herlambang.
Herlambang juga berharap masyarakat tidak terlena atau dibohongi dengan adanya penundaan rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Pilkada.
Masyarakat tegas Herlambang harus terus mengawal isu ini. "Rakyat sudah terbiasa dibohongi ya. Jadi saya kira kita enggak boleh diam hanya dengan penundaan itu," ujarnya.
"Mudah-mudahan kita tetap bersetia dengan kekuatan gerakan masyarakat yang bisa membawa pesan perubahan lebih baik di republik ini."
Dari kalangan dosen atau pengajar upaya konsolidasi disebut Herlambang terus dilakukan. Harapannya semangat ini tidak surut untuk mengingatkan penguasa yang tengah sewenang-wenang.
"Sedang berlangsung terus, mudah-mudahan teman-teman tidak menjadi surut yang dengan situasi sekarang ini dan ya saya kira semua elemen sekarang sedang berupaya bersama-sama untuk mengingatkan penguasa yang sewenang-wenang," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mengaku Sebagai Dokter, Guru Les Bahasa Inggris Tipu Sejumlah Korban Lewat Modus Love Scamming
Performa Kinerja Keuangan Positif, PT Indo Boga Sukses Mantab Bangun Puluhan Outlet Kopi
Gempa Bumi Kembali Guncang Gunungkidul, Magnitudo 2,5
Momentum Muharram, BMH Yogyakarta Bangun Pesantren Hidayatullah di Gunungkidul
Advertisement
Berikut Jadwal Pemulangan Jemaah Haji DIY ke Tanah Air
Polres Bantul Sebut Perayaan Malam Tahun Baru Islam 1 Muharram di Bantul Kondusif
Referensi Transportasi Saat Libur Panjang, Ini Jalur Trans Jogja
Penjelasan Kraton Jogja Tradisi Mubeng Beteng 1 Sura Digelar Malam Jumat Kliwon
Advertisement
321 Anggota Korpri Purna Tugas di Sleman Diberi Tali Asih, Totalnya Mencapai Rp481,5 Juta
Pakar Kritik Gagalnya PBB Melindungi Tenaga Medis di Gaza
Harga Tiket dan Jam Buka Tutup Pameran Temporer Abhinaya Karya 2025 di Sonobudoyo Jogja
KPU Bantul Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2025
Penanganan Sampak Organik, Warga Kota Jogja Gunakan EM 4 dan Molase untuk Hilangkan Bau
Advertisement
Satgas PASTI Terima Puluhan Laporan Aktivitas Keuangan Ilegal di DIY
Berita Pilihan
Advertisement
Soal Perundingan Nuklir, Iran Sebut Tak Punya Rencana Bertemu Amerika Serikat
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bawaslu Bantul Lakukan Pengawasan Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- Tular Nalar Summit 2025, Wadah Berkumpulnya Elemen Peduli Literasi Digital
- Perbaikan dan Pembangunan 600 Km Jalan di Bantul Ditargetkan Kelar dalam Lima Tahun
- Pasar Kluwih di Panembahan Jogja Selalu Bersih dari Sampah, Sudah Jadi Tradisi
- Kuasa Hukum Sebut M Ahmadi dan Indah Fatmawati Korban, Bukan Mafia Tanah dalam Kasus Mbah Tupon
Advertisement
Advertisement
