Perangkat Lurah Kulonprogo Diminta Jaga Netralitas Pilkada 2024

Harianjogja.com, KULONPROGO—Aparatur pemerintahan di tingkat kalurahan Kulonprogo diminta untuk memegang teguh netralitas selama Pilkada 2024. Jangan sampai muncul fenomena dukung mendukung salah satu pasangan calon (paslon) dari perangkat lurah karena melanggar aturan yang berlaku. 

Ketua Bawaslu Kulonprogo Marwanto mengatakan, untuk meneguhkan komitmen netralitas perangkat lurah selama Pilkada pihaknya mengajak paguyuban Pamong se-Kulon Progo Bodronoyo untuk melakukan deklarasi. 

"Deklarasi ini untuk mengingatkan kembali dan menggugah kesadaran para perangkat lurah untuk menjaga komitmennya," katanya Sabtu (28/9/2024). 

BACA JUGA : KPU Bantul Tegaskan Dana Kampanye Masing-Masing Paslon di Pilkada Maksimal Rp22,35 Miliar

Pembacaan deklarasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bodronoyo Dani Pristiawan yang juga Lurah Salamrejo, Kapanewon Sentolo beberapa waktu lalu. Sedikitnya terdapat lima poin utama dari deklarasi tersebut.

Para lurah diminta untuk tidak ikut serta atau terlibat dalam kampanye Pilkada 2024, termasuk tidak membuat keputusan dan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan salah satu paslon selama Pilkada 2024.

Mereka juga diminta untuk menghindari konflik kepentingan selama Pilkada 2024, termasuk memanfaatkan jabatannya untuk melakukan praktik intimidasi ke masyarakat demi memberikan dukungan ke salah satu paslon.

"Para lurah juga diminta untuk tidak menunjukkan keberpihakan ke salah satu paslon lewat media sosial serta menolak politik uang," ujar Marwanto.

Para lurah pun turut mendapatkan materi sosialisasi terkait regulasi yang mengatur netralitas di Pilkada. Sosialisasi turut melibatkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Kulonprogo.

Marwanto berharap deklarasi tersebut semakin meneguhkan komitmen para lurah dalam menjaga netralitas selama Pilkada 2024, terutama di masa kampanye yang saat ini tengah berlangsung.

BACA JUGA : Tak Ada Pembatasan Zonasi di Pilkada Kulonprogo, Ini Jadwal Kampanye Rapat Umum Semua Paslon

"Semoga apa yang sudah diikrarkan ini benar-benar diimplementasikan oleh perangkat lurah," katanya.

Pemkab Kulonprogo beberapa waktu lalu juga telah meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meneken Pakta Integritas dalam menjaga netralitasnya. Para lurah termasuk di dalamnya. 

Sekda Kulonprogo,l Triyono menyatakan, para ASN wajib menjaga netralitasnya selama Pilkada dan tahapannya berlangsung. Pihaknya pun akan memantau secara ketat aktivitas para pegawai agar terhindar dari pelanggaran. "Kami terus mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga komitmen yang sudah disepakati," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.